Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kurikulum Muatan Lokal

PERDA Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

(1) Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Luwu meliputi bidang : a. Bahasa daerah, yang terdiri dari 9 (Sembilan) Bahasa, yakni : 1. Bugis 2. To Raja 3. Limolang (Baebunta) 4. Rongkong 5. Seko 6. Wotu 7. Pamona 8. Padoe 9. Mengkoka b. sejarah lokal c. kesenian daerah d. permainan tradisional e. adat istiadat daerah f. keterampilan dan kerajinan daerah g. prakarya h. masakan tradisional i. busana tradisional. (2) Ketentuan mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Kabupaten Luwu. (2) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain : a. seni budaya; b. prakarya; c. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;dan/atau d. bahasa. (3) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 8

(1) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang teridiri atas: a. silabus;dan b. bahan ajar. (2) Bentuk dokumen silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. kompetensi inti; b. kompetensi dasar;dan c. Indikator.

Pasal 9

Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan melalui tahapan: a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya; b. Identifikasi Muatan Lokal; c. Perumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Untuk setiap jenis Muatan Lokal; d. Penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap Kompetensi Dasar; e. Pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam mata pelajaran yang relevan; f. Penetapan Muatan Lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri; g. Penyusunan silabus;dan h. Penyusunan bahan ajar.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

Koreksi

(1) Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal. (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan. (3) Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pemerintah Daerah. (4) Usul Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Pemerintah Kabupaten Luwu MENETAPKAN Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. (6) Hasil penetapan Muatan Lokal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan. (7) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merumuskan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Penyusunan Silabus, dan Penyusunan Bahan Ajar. (8) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerahnya. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi mata pelajaran relevan, memperhatikan penguatan Pendidikan Kompetensi Pendidikan. (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kurilium Muatan Lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, memperhatikan Sumber Daya Pendidikan sesuai yang dibutuhkan. (3) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua jam per minggu. (4) Kebutuhan Sumber Daya Pendidikan akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang MENETAPKAN.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan : a. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya; b. Ketersediaan Sumber Daya Pendidikan yang dibutuhkan;dan c. Anggaran.

Pasal 13

(1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Luwu, Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait. (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite Sekolah/Madrasah, Narasumber, dan Pihak lain yang terkait. (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kurikulum Muatan Lokal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23