Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut di Kabupaten Luwu terdiri atas a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Penyeberangan di atas Air dan Pelayanan Kepelabuhan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut di Kabupaten Luwu terdiri atas a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Penyeberangan di atas Air dan Pelayanan Kepelabuhan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekalayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah. (3) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekalayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah. (3) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan. (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan. (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan. (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (3) Termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain digunakan sebagai tempat pelelangan. (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan. (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (3) Termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain digunakan sebagai tempat pelelangan. (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. (2) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ut kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. (2) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ut kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir. (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir. (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa. (2) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa. (2) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan. (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan. (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya. (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, yang meliputi jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya. (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah. (2) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah. (2) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (3) Tarif Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. penggunaan Peralatan Kekayaan Daerah dalam 1 (satu) hari maksimal 12 jam ditetapkan sebagai berikut : 22 Tronton a. 0 km-15km Rp. 500.000-Rp. 1.000.000/jarak b. 16km-25 km Rp. 1.000.000-Rp. 500.000/jarak c. 26km-40 km Rp. 2.500.000-Rp. 500.000/jarak d. > 40km Rp. 25.000-Rp. 100.000/Km 23 Mobil Jenazah a. 0 km-10 km Rp. 20.000-50.000/km b. 10 km-50km Rp. 5.000-Rp. 10.000/km c. > 50 km Rp. 3.000-Rp. 10.000/km 24 Mobil Ambulance a. 0km-10km Rp. 14.000-Rp. 25.000/km b. 10 km-50km ditambah Rp. 1.000-Rp. 5.000/km c. > 50 km ditambah Rp. 750-Rp. 5.000/km 25 Grader Rp. 300.000-Rp. 500.000/jam 26 Ekskapor a. PC. 200 Rp. 350.000-Rp. 550.000/jam b. PG. 100 Rp. 250.000-Rp. 400.000/jam 27 Jack Hammer Rp. 100.000-Rp. 350.000/hari 28 Molen Rp. 250.000-Rp. 500.000/hari b. barang tidak bergerak (Laboratorium) 1. Kadar Air Rp. 50.000, 00/ contoh. 2. Berat jenis Rp. 100.000, 00/ contoh. 3. Atterberg Limit Rp. 100.000, 00/ contoh. 4. Analisa Saringan Rp. 200.000, 00/ contoh. 5. Pemadatan Standard Rp. 40.000, 00/ contoh. 6. Pemadatan Modified Rp. 500.000, 00/ contoh. 7. C.B.R. Standard Rp. 400.000, 00/ contoh 8. C.B.R Modified Rp. 500.000, 00/ contoh c. Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah 1. Retribusi Rumah Dinas. a) Rumah type A /bulan Rp. 15.000, 00 b) Rumah type B /bulan Rp. 12.000, 00 c) Rumah type C /bulan Rp. 10.000, 00 d) Rumah type D /bulan Rp. 7.500, 00 2. Retribusi Penggunaan Tanah a) Tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten dipungut Retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari NJOP pertahun b) Pengalihan Tanah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan kepada Pihak yang menerima pengalihan dikenakan pungutan Retribusi 10 % (sepuluh persen) dari harga pasar. c) Tanah untuk pemancar; luas tanah x @ Rp. 150, 00 /per hari. d) Tanah untuk pemasangan reklame: 1) 2 m x 2 m = Rp. 100.000, 00 per satu tahun. 2) 2 m x 4 m = Rp. 120.000, 00 per satu tahun. 3) 2 m x 6 m = Rp. 140.000, 00 per satu tahun. 4) 2 m x 8 m = Rp. 160.000, 00 per satu tahun. e) Retribusi tanah untuk sarana olahraga 2 % (dua persen) dari NJOPer/tahun. 3. Retribusi pemakaian tanah dipinggir sungai ( watas air ) : a) Dermaga Rp. 2.000,00 per. M2 / tahun b) Dermaga kayu (steiger) tanur diturup/barau Rp.1 600,00 per. M2 / tahun c) Penimbunan kayu (logpond) rakit dll Rp.4.000,00 per. M2 / tahun d) Dino mipyra terapung, penimbunan pasir. Rp.2.000,00 per. M2 / tahun e) Galangan kapal (motor), bengkel reparasi, f) keramba ikan, restoran terapung,wisata air, g) garasi kapal, kumur, gedung rental speed boat, dll. Rp. 1.200,00 per. M2 / tahun h) Reklame, Rambu Sungai Rp.16.000,00 per.M2 /tahun (3) Kelebihan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

(1) Tingkat penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis, luas dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan. (2) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas di terminal. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut : a. Tarif Retribusi Tempat Parkir : 1. Mobil Penumpang Angkutan Perdesaan.Rp. 1.000,/-sekali masuk; 2. Mobil Penumpang Luar Daerah Rp. 2.000./sekali masuk; 3. Mobil Bus Rp. 3.000./ sekali masuk; 4. Parkir menginap terminal Rp. 5.000,/kend./malam; b. Tarif Retribusi Tempat Kegiatan Usaha : 1. Kantor Perwakilan Bus. Rp. 45.000,-/bulan; 2. Ruko ............................ Rp. 40.000,-/bulan; 3. Warung Makan dan Kios Rp. 25.000,-/bulan. c. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya (fasilitas WC) : 1. Buang air besar ............... Rp. 2.000,/- sekali masuk; 2. Buang air kecil ................ Rp. 1.000,-/ sekali masuk; d. Tarif sewa tanah dan bangunan untuk keperluan gerobak jualan dan sejenisnya .................................................. Rp. 2.000,- /hari.

(1) Struktur tarif Retribusi Khusus Parkir ditetapkan digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir. (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan Roda Dua ................... Rp. 1.000,/-setiap kali parkir. b. Kendaraan Roda Empat ............... Rp. 2.000,/-setiap kali parkir. d. Kendaraan Roda Enam .................. Rp. 3.000,- /.setiap kali parkir. e. Kendaraan Roda Delapan Keatas Rp. 4.000,/.setiap kali parkir.

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut :

(1) Besarnya tarif Retribusi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebaran di Air (LLASDP): 1. Orang Dewasa Rp. 1.500,- Perorag sekali 2. Anak-anak Rp. 1.000,- Perorang sekali (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, tempat tambat kapal: a. kapal bermotor sebesar Rp. 35.000,-/perjam b. kapal bermotor tempel Rp. 10.000,-/perjam (3) Pemberian Surat Izin Berlayar di laut : a. kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7); Rp 250.000,-/tahun. b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT ≤ 7). Rp 150.000,-/tahun. (4) Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten. Rp 100.000,-/tahun. (5) Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten. Rp 25.000,-/tahun. (6) Izin Operasi Angkutan Laut : Rp 400.000,-/tahun a. Izin Usaha tally di pelabuhan; b. Izin Usaha Bongkar Muat; c. Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder (7) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya.-, Rp. 250.000,-/rekomendasi.

Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut : A. BIDANG PERTANIAN & KEHUTANAN

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. penggunaan Peralatan Kekayaan Daerah dalam 1 (satu) hari maksimal 12 jam ditetapkan sebagai berikut : 22 Tronton a. 0 km-15km Rp. 500.000-Rp. 1.000.000/jarak b. 16km-25 km Rp. 1.000.000-Rp. 500.000/jarak c. 26km-40 km Rp. 2.500.000-Rp. 500.000/jarak d. > 40km Rp. 25.000-Rp. 100.000/Km 23 Mobil Jenazah a. 0 km-10 km Rp. 20.000-50.000/km b. 10 km-50km Rp. 5.000-Rp. 10.000/km c. > 50 km Rp. 3.000-Rp. 10.000/km 24 Mobil Ambulance a. 0km-10km Rp. 14.000-Rp. 25.000/km b. 10 km-50km ditambah Rp. 1.000-Rp. 5.000/km c. > 50 km ditambah Rp. 750-Rp. 5.000/km 25 Grader Rp. 300.000-Rp. 500.000/jam 26 Ekskapor a. PC. 200 Rp. 350.000-Rp. 550.000/jam b. PG. 100 Rp. 250.000-Rp. 400.000/jam 27 Jack Hammer Rp. 100.000-Rp. 350.000/hari 28 Molen Rp. 250.000-Rp. 500.000/hari b. barang tidak bergerak (Laboratorium) 1. Kadar Air Rp. 50.000, 00/ contoh. 2. Berat jenis Rp. 100.000, 00/ contoh. 3. Atterberg Limit Rp. 100.000, 00/ contoh. 4. Analisa Saringan Rp. 200.000, 00/ contoh. 5. Pemadatan Standard Rp. 40.000, 00/ contoh. 6. Pemadatan Modified Rp. 500.000, 00/ contoh. 7. C.B.R. Standard Rp. 400.000, 00/ contoh 8. C.B.R Modified Rp. 500.000, 00/ contoh c. Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah 1. Retribusi Rumah Dinas. a) Rumah type A /bulan Rp. 15.000, 00 b) Rumah type B /bulan Rp. 12.000, 00 c) Rumah type C /bulan Rp. 10.000, 00 d) Rumah type D /bulan Rp. 7.500, 00 2. Retribusi Penggunaan Tanah a) Tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten dipungut Retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari NJOP pertahun b) Pengalihan Tanah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan kepada Pihak yang menerima pengalihan dikenakan pungutan Retribusi 10 % (sepuluh persen) dari harga pasar. c) Tanah untuk pemancar; luas tanah x @ Rp. 150, 00 /per hari. d) Tanah untuk pemasangan reklame: 1) 2 m x 2 m = Rp. 100.000, 00 per satu tahun. 2) 2 m x 4 m = Rp. 120.000, 00 per satu tahun. 3) 2 m x 6 m = Rp. 140.000, 00 per satu tahun. 4) 2 m x 8 m = Rp. 160.000, 00 per satu tahun. e) Retribusi tanah untuk sarana olahraga 2 % (dua persen) dari NJOPer/tahun. 3. Retribusi pemakaian tanah dipinggir sungai ( watas air ) : a) Dermaga Rp. 2.000,00 per. M2 / tahun b) Dermaga kayu (steiger) tanur diturup/barau Rp.1 600,00 per. M2 / tahun c) Penimbunan kayu (logpond) rakit dll Rp.4.000,00 per. M2 / tahun d) Dino mipyra terapung, penimbunan pasir. Rp.2.000,00 per. M2 / tahun e) Galangan kapal (motor), bengkel reparasi, f) keramba ikan, restoran terapung,wisata air, g) garasi kapal, kumur, gedung rental speed boat, dll. Rp. 1.200,00 per. M2 / tahun h) Reklame, Rambu Sungai Rp.16.000,00 per.M2 /tahun (3) Kelebihan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

(1) Tingkat penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis, luas dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan. (2) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara ditempat pelelangan ikan sebagai berikut a. Jasa Tempat Pelangan Ikan (TPI) / Fasilitas : 1) Sewa Cold Box volume 50 Kg sebesar Rp. 2.000,/buah/hari 2) Sewa Gerobak / Keranjang sebesar Rp. 1.000,/buah/hari; 3) Sewa Cool Room , - Udang sebesar Rp. 2.000,/Kg/hari - Ikan sebesar Rp. 100,/Kg/hari b. Tarif Jasa Tambat Perahu / Kapal; 1) Ukuran panjang diatas 10 (sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp. 4.000./jam 2) Ukuran panjang dibawah 10 (sepuluh) meter dan tonase dibawah 5 GT sebesar Rp. 2.000./jam c. Tarif Labuh; 1) Ukuran panjang diatas 10 (sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp. 4.000./jam. 2) Ukuran panjang dibawah 10 (sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp. 2.000./jam d. Sewa Bangunan / Tanah 1) Bangunan permanen yang digunakan sebagai perwakilan dengan tarif sebesar Rp. 2.000./hari untuk ukuran 1 s/d 9 M² dan setiap kelebihan 1 M² ditambah Rp. 1.000./hari 2) Bangunan permanen tempat menjual makanan, minuman dan dagang lainnya dengan tarif Rp. 2.000,- untuk ukuran 1 s/d 9 M2 dan untuk setiap kelebihan 1 M² ditambah Rp. 1.000./hari 3) Tanah yang dipakai untuk penjemuran jaring: - Ruangan terbuka beratap Rp. 100.-/M²/hari - Ruangan terbuka tidak beratap Rp. 50,-/M²/hari 4) Tanah untuk penumpukan barang: - Ruangan terbuka beratap Rp. 1.000.- M²/hari - Ruangan terbuka tidak beratap Rp. 500,- M²/hari 5) Bangunan / Balai Perumten yang digunakan untuk umum dengan tarif sebesar Rp. 150.000./hari e. Jasa Penyediaan Kebutuhan Nelayan / Petani Ikan; 1) Penjualan es balok dengan tarif disesuaikan dengan harga pabrik ditambah biaya 10% 2) Penjualan air bersih dari PDAM dengan tarif disesuaikan dengan harga PDAM ditambah biaya 10% 3) Sewa listrik dengan tarif disesuaikan dengan tarif PLN ditambah biaya 10% 4) Pemainkan bengkel dengan tarif disesuaikan tarif sejenis yang berlaku ditambah 10% f. Pas masuk Pangkalan Pendaratan Ikan dan/atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI): 1) Gerobak dengan taraf Rp. 1.000,/ sekali masuk; 2) Sepeda Motor dengan tarif Rp. 1.000,/ sekali masuk; 3) Mobil dengan tarif Rp. 3.000, / sekali masuk; 4) Bagi yang menggunakan papan dikenakan dikenakan tarif 80% dari tarihan/bulan. (2) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen ) dari harga transaksi penjualan ternak melalui lelang pada saat itu yang dipungut dari penjual, dengan ketentuan: a. sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ; b. sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli (3) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanann penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan: a. sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ; b. sebesar 0,8 % ( nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli ; (4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanann penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan hasil bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan: a. sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ; b. sebesar 0,8 % ( nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas di terminal. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut : a. Tarif Retribusi Tempat Parkir : 1. Mobil Penumpang Angkutan Perdesaan.Rp. 1.000,/-sekali masuk; 2. Mobil Penumpang Luar Daerah Rp. 2.000./sekali masuk; 3. Mobil Bus Rp. 3.000./ sekali masuk; 4. Parkir menginap terminal Rp. 5.000,/kend./malam; b. Tarif Retribusi Tempat Kegiatan Usaha : 1. Kantor Perwakilan Bus. Rp. 45.000,-/bulan; 2. Ruko ............................ Rp. 40.000,-/bulan; 3. Warung Makan dan Kios Rp. 25.000,-/bulan. c. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya (fasilitas WC) : 1. Buang air besar ............... Rp. 2.000,/- sekali masuk; 2. Buang air kecil ................ Rp. 1.000,-/ sekali masuk; d. Tarif sewa tanah dan bangunan untuk keperluan gerobak jualan dan sejenisnya .................................................. Rp. 2.000,- /hari.

(1) Struktur tarif Retribusi Khusus Parkir ditetapkan digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir. (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan Roda Dua ................... Rp. 1.000,/-setiap kali parkir. b. Kendaraan Roda Empat ............... Rp. 2.000,/-setiap kali parkir. d. Kendaraan Roda Enam .................. Rp. 3.000,- /.setiap kali parkir. e. Kendaraan Roda Delapan Keatas Rp. 4.000,/.setiap kali parkir.

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakain. (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran satuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: a. Unsur biaya persamaan penyediaan jasa. b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persamaan jasa. (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa; c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyuslan asset, d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya angsuran pinjaman jangka pendek. (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal. (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan sebagai berikut : A. Mess. Kelas I. PNS : a. suite Rp. 35.000,-/malam. b. Superior Rp. 25.000,-/malam. c. Standar Rp. 20.000,-/malam. d. Extra bed Rp. 10.000,-/malam. UMUM : a. Suite Rp. 55.000,-/malam. b. Superior Rp. 39.000,-/malam. c. Standar Rp. 30.000,-/malam. d. Extra bed Rp. 15.000,-/malam. Kelas II. PNS : a. Suite Rp. 13.000,-/malam. b. Superior Rp. 10.000,-/malam. c. Standar Rp. 7.000,-/malam. d. Extra bed Rp. 5.000,-/malam. UMUM : a. Suite Rp. 20.000,-/malam. b. Superior Rp. 15.000,-/malam. c. Standar Rp. 10.000,-/malam. d. Extra bed Rp. 7.000,-/malam. Kelas III. PNS : a. Superior Rp. 10.000,-/malam. b. Standar Rp. 8.000,-/malam. c. Extra bed Rp. 6.000,-/malam. UMUM : a. Superior Rp. 15.000,-/malam. b. Standar Rp. 12.000,-/malam. c. Extra bed Rp. 9.000,-/malam. B. Pesanggrahan ( Cottage, Graha Wisata ) PNS : a. Double bed (VIP) Rp. 45.000,-/malam. b. Double bed (Std) Rp. 36.000,-/malam. c. Twin bed (Std) Rp. 35.000,-/malam. d. Triple bed (Std) Rp. 40.000,-/malam. e. Graha Wisata Rp. 15.000,-/malam. UMUM : a. Double bed (VIP) Rp. 72.000,-/malam. b. Double bed (Std) Rp. 60.000,-/malam. c. Twin bed (Std) Rp. 60.000,-/malam. d. Triple bed (Std) Rp. 65.000,-/malam. e. Graha Wisata Rp. 25.000,-/malam. C. Villa. Kelas I. PNS : Rp. 40.000,-/malam. UMUM : Rp. 65.000,-/malam. Kelas II. PNS : Rp. 35.000,-/malam. UMUM : Rp. 60.000,-/orang/malam. Kelas III. PNS : Rp. 30.000,-/orang/malam. UMUM : Rp. 50.000,-/orang/malam.

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut :

(1) Besarnya tarif Retribusi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebaran di Air (LLASDP): 1. Orang Dewasa Rp. 1.500,- Perorag sekali 2. Anak-anak Rp. 1.000,- Perorang sekali (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, tempat tambat kapal: a. kapal bermotor sebesar Rp. 35.000,-/perjam b. kapal bermotor tempel Rp. 10.000,-/perjam (3) Pemberian Surat Izin Berlayar di laut : a. kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7); Rp 250.000,-/tahun. b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT ≤ 7). Rp 150.000,-/tahun. (4) Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten. Rp 100.000,-/tahun. (5) Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten. Rp 25.000,-/tahun. (6) Izin Operasi Angkutan Laut : Rp 400.000,-/tahun a. Izin Usaha tally di pelabuhan; b. Izin Usaha Bongkar Muat; c. Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder (7) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya.-, Rp. 250.000,-/rekomendasi.

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. pemakaian kolam renang : 1. untuk hari Senin sampai Jum'at : a) dewasa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang sekali masuk. b) anak-anak sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per-orang sekali masuk. 2. untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar : a) dewasa sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per-orang sekali masuk. b) anak-anak sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per-orang sekali masuk. 3. untuk langganan bulanan : - a) dewasa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-orang. b) anak-anak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per- 4. untuk keperluan latihan: a) untuk jumlah 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu 6 (enam) jam sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lebih dari 25 (dua puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per-orang. b) untuk jumlah 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu lebih 6 (enam) jam sampai dengan 10 (sepuluh) jam sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lebih dari 25 (dua puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per-orang. 5. untuk keperluan pertandingan/pertunjukan yang dikomersilkan pada siang hari : a) untuk jangka waktu 6 (enam) jam sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). b) untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam maximal to 10 (sepuluh) jam sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 6. untuk keperluan pertandingan/pertunjukan yang dikomersilkan pada malam hari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). b. pemakaian lapangan voli : 1. hari Senin sampai dengan Sabtu : a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam. b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perjam. c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam. d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam. 2. hari Minggu dan Hari Libur : a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perjam. b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam. c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perjam. d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam. 3. terhadap pemakaian secara berlangganan dengan penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya : a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan. c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan. 4. khusus pemakaian untuk pertandingan : a) untuk siang hari selama 5 (lima) jam : 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). b) untuk malam hari selama 4 (empat) jam : 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah). 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). 5. untuk pemakaian latihan dikenakan retribusi sebagai berikut: a) hari Senin sampai dengan Sabtu : 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wit sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per jam. 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wit sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per jam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wit sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per jam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wit sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per jam. b) hari Minggu dan Hari Libur : 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per jam. 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per jam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per jam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per jam. c) bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu : 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan. 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan. 6. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut: a) pemakaian pada siang hari pukul 08.00 s/d 15.00 Wita: 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil Atau TNI/POLRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). 2) untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). b) pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wita: 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Baik Sipil Atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 2) untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). c. untuk pemakaian gedung serba guna pada setiap lapangan bola basket, bola volley dan bulu tangkis dikenakan retribusi sebagai berikut: 1. hari Senin sampai dengan Sabtu: a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per jam. b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam. c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar lima ribu ratus lima ratus rupiah) per jam. d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam. 2. hari Minggu dan Hari Libur: a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perjam. b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perjam. c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjam. d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu ribu lima ratus rupiah) perjam. 3. terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya: a) untuk Hari Senin sampai dengan Sabtu : 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan. 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. b) untuk Hari Minggu dan Hari Libur : 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan. 4. khusus pemakaian untuk pertandingan : a) untuk siang hari selama 5 (lima) jam : 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). b) untuk malam hari selama 4 (empat) jam : 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). 5. untuk pemakaian ola raga selain bola basket, bola volley dan bulu tangkis dikenakan retribusi sebagai berikut : a) hari Senin sampai dengan Sabtu: 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam. 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per jam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per jam. b) hari Minggu dan Hari Libur : 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jam. 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam. 6. terhadap pemakaianka serangan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya: a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan. b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. 7. untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan retribusi sebagai berikut : a) hari Senin sampai dengan Sabtu : 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) per jam. 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) per jam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jam. 4) Pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) per jam. b) hari Minggu dan Hari Libur : 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jam. 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam. 8. bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu: a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan. b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. 9. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut: a) pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wita : 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/POLRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 2) untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). b) pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wita : 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/POLRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 2) untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). d. penggunaan fasilitas Daerah Luwu Drive Range Golf, dikenakan retribusi sebagai berikut : 1. untuk pemakaian secara berlangganan pada setiap bulan : a) Main pada siang hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan 1.000 bola. b) Main pada malam hari sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan 1.000 bola. 2. untuk pemakaian siang hari (mulai pukul 06.00 s/d 17.00Wita): a) setiap 100 bola sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). b) setiap 1 stick sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). c) caddy fee sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 3. untuk pemakaian malam hari (mulai pukul 17.00 s/d selesai) : a) setiap 100 bola sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). b) setiap 1 stick sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). c) caddy fee sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). e. pemakaian lapangan tenis, dikenakan retribusi sebagai berikut : 1. pemakaian setiap ban lapangan tenis : a) hari Senin sampai dengan Sabtu : 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per jam. 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per jam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per jam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam. b) hari Minggu dan Hari Libur : 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam. 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per jam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam. c) bagi penggunaan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu: 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wita sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.75.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). d) khusus pemakaian untuk pertandingan : 1) untuk siang hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). 2) untuk malam hari sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 2. bagi pemain yang diarahkan untuk meraih prestasi di bidang olahraga tenis dapat diberikan keringanan dengan persetujuan Bupati. f. Pemakaian stadion dikenakan retribusi sebagai berikut : 1. pemakaian untuk latihan : a) untuk latihan sepak bola atau atletik yang sifatnya perkumpulan dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari. b) untuk latihan instansi baik sepak bola atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari. c) untuk latihan rutin baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari. 2. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut: a) pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wita : untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). b) pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wita : 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/rl, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 2) untuk kepentingan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). g. Pemakaian untuk GOR dikenakan retribusi sebagai berikut: 1. khusus untuk pemakaian pertandingan : a) siang hari : 1) pertandingan antar club sebesar Rp.500.000,- (lima ribu ratus rupiah)* per hari. 2) pertandingan liga sebesar Rp.1.000.000,- (satu jua rupiah) per hari. b) malam hari : 1) pertandingan antar club sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. 2) pertandingan liga sebesar Rp.2.000.000,- (dua jua rupiah) per hari. 2. untuk pemakaian latihan club dikenakan retribusi sebagai berikut : a) hari Senin sampai dengan Sabtu : 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjam. 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam. 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjam. b) hari Minggu dan Hari Libur : 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perjam. 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wit sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) perjam. 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perjam. c) bagi pelanggan untuk pemakaian bukan hari Minggu / Libur satu kali dalam satu minggu : 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). d) bagi pelanggan untuk pemakaian pada hari Minggu / Libur satu kali dalam satu minggu: 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wita sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wita sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wita sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wita sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 3. untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut: a) pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wita: 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 2) untuk pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). b) pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wita: 1) untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 2) untuk pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). h. Pemakalan dan Penempatan Sarana Wisata sebagai berikut: 1. Cottage sebesar Rp.100.000,-/hari; 2. Pendopo sebesar Rp.200.000,-/hari; 3. Villa sebesar Rp. 75.000,-/Kamar; 4. Gasebo sebesar Rp. 30.000,-/1 kali pakai; 5. Bebek-bebek sebesar Rp. 5.000,-/orang. i. Biaya Masuk Objek Wisata “ 1. Dewasa sebesar Rp. 3.000, /orang 2. Anak-anak sebesar Rp. 2.000, /orang

Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut : A. BIDANG PERTANIAN & KEHUTANAN

(1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Luwu. (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau/atau lunas; (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu satu hari setelah SKRD ditetapkan. (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi; (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak membayar atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Luwu. (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau/atau lunas; (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu satu hari setelah SKRD ditetapkan. (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi; (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak membayar atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekusebasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebelun utang paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan apabila SKRDLB telah diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi seluruh utang Retribusi tersebut. (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati MENETAPKAN Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi. (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(1) Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal terutang.

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan bupati. (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di : Belopa pada tanggal 27 Desember 2011 BUPATI Luwu ttd A.MUDZAKKAR Diundangkan di : Belopa pada tanggal 27 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU SYAIFUL ALAM