Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas: a. penghormatan hak asasi manusia; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. nondiskriminasi; dan d. perlindungan korban.

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk: a. meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun sebagai kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan; b. mencegah segala bentuk Diskriminasi; c. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; d. mencegah dan menangani risiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; e. menurunkan kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan; dan f. menurunnya tindak Kekerasan terhadap perempuan.

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan meliputi: a. pencegahan; b. penanganan; c. pemberdayaan.

(1) Perlindungan perempuan dari kekerasan meliputi perlindungan perempuan di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kerja dan di daerah konflik dan bencana. (2) Perlindungan perempuan dari kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perempuan penyandang disabilitas, perempuan lanjut usia.

Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, terdiri dari: a. Hak untuk hidup; b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c. Hak mengembangkan diri; d. hak memperoleh keadilan; e. Hak atas kebebasan pribadi; f. Hak atas rasa aman; g. Hak atas kesejahteraan; dan h. Hak turut serta dalam pemerintahan.

(1) Setiap Perempuan berhak untuk: a. hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; b. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah; c. mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya; d. memiliki pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; e. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; f. lingkungan yang sehat dan bersih; g. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya; h. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita; dan j. hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. (2) Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. (3) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari pihak perempuan dan pihak laki-laki sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. (5) Setelah putusan perkawinannya seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas atas semua hal yang berkenan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (6) Setelah putusan perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Setiap perempuan yang dalam kondisi Disabilitas, usia lanjut, dan hamil berhak memperoleh kemudahan dan pelayanan khusus. (8) Setiap perempuan lanjut usia, disabilitas fisik dan/atau mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya pemerintah daerah untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Yang menjadi sasaran pencegahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a adalah setiap perempuan.

(1) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a, meliputi: a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan korban kekerasan serta perundang-undangan; b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan; c. melakukan sosialisasi persebaran perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan; d. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk perempuan korban dengan melibatkan unsur masyarakat; e. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan; f. Meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya mematuhi etika, norma agama dan norma budaya dalam berperilaku. (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Sasaran dari penanganan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b adalah setiap perempuan.

(1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang diselenggarakan meliputi : a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum; c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya; d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri. (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standard operasional prosedur yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan pelayanan secara terpadu terhadap perempuan korban kekerasan dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminiaris, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

Penyelenggara pelayanan terpadu berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(1) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berupa: a. penanganan pengaduan/laporan; b. bantuan hukum; c. rehabilitasi kesehatan; d. rehabilitasi sosial; e. reintegrasi sosial; atau f. bantuan pemulangan. (2) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perempuan: a. korban kekerasan; b. korban perdagangan orang; c. lanjut usia yang tidak mandiri; d. Disabilitas; e. korban eksploitasi seksual; f. korban bencana dan yang berada pada wilayah rawan konflik; dan g. pekerja/karyawan.

Yang menjadi sasaran pencegahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a adalah setiap perempuan.

(1) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf a, meliputi: a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan korban kekerasan serta perundang-undangan; b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan; c. melakukan sosialisasi persebaran perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan; d. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk perempuan korban dengan melibatkan unsur masyarakat; e. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan; f. Meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya mematuhi etika, norma agama dan norma budaya dalam berperilaku. (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Sasaran dari penanganan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b adalah setiap perempuan.

(1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang diselenggarakan meliputi : a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum; c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya; d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri. (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standard operasional prosedur yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan pelayanan secara terpadu terhadap perempuan korban kekerasan dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminiaris, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

Penyelenggara pelayanan terpadu berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(1) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berupa: a. penanganan pengaduan/laporan; b. bantuan hukum; c. rehabilitasi kesehatan; d. rehabilitasi sosial; e. reintegrasi sosial; atau f. bantuan pemulangan. (2) Penyediaan dan fasilitasi pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perempuan: a. korban kekerasan; b. korban perdagangan orang; c. lanjut usia yang tidak mandiri; d. Disabilitas; e. korban eksploitasi seksual; f. korban bencana dan yang berada pada wilayah rawan konflik; dan g. pekerja/karyawan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Tanggapan dan pemberian masukan dalam penyusunan kebijakan; b. kerja sama; dan/atau c. pengaduan/laporan. (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilakukan secara terpadu oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. (2) Penyelenggaraan layanan secara terpadu dikoordinasikan oleh BPPKB atau nama lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Penyelenggaraan layanan secara terpadu sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan. (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. Pedoman dan standar pemenuhan; b. Pembinaan teknis dan pelatihan; c. Penyediaan fasilitas; d. Pemantauan; e. Evaluasi. (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimum yang dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat. (4) SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang ada kaitannya dengan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. (2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilakukan secara terpadu oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. (2) Penyelenggaraan layanan secara terpadu dikoordinasikan oleh BPPKB atau nama lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Penyelenggaraan layanan secara terpadu sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan. (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. Pedoman dan standar pemenuhan; b. Pembinaan teknis dan pelatihan; c. Penyediaan fasilitas; d. Pemantauan; e. Evaluasi. (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimum yang dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat. (4) SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang ada kaitannya dengan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. (2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

(1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (2) Dalam hal Daerah mendapatkan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dari Pemerintah wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan monitoring. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan di Daerah. (3) Monitoring dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan untuk tahun berjalan. (4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran. (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya. (6) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan terpadu Perlindungan perempuan korban kekerasan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan menteri yang membidangi urusan dalam negeri. (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan gugus tugas, forum, kelompok kerja antar kelembagaan lainnya secara terpadu kepada menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri. (8) Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap perempuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal 6 Agustus 2019 BUPATI LUWU, TTD BASMIN MATTAYANG Diundangkan di Belopa pada tanggal 6 Agustus 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, (Signature) RIDWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 57 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN