Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENATAAN DESA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 3. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Luwu. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urante urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan keberadaannya di dalam wilayah administratif Daerah. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu para perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Daerah. 11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati di pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. 14. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, dan perubahan status Desa. 15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. 16. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. 17. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari Desa menjadi ke urahan atau perubahan kelurahan menjadi Desa. 18. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.