Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PENANAMAN MODAL

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah autonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat P*SP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses penyelenggaraannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 5. Dinas Perangkat Daerah yang penyelenggaranya urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP. 6. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal (i daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja. 7. Penanaman modal adalah sebagai bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA. 8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, Negara Republik INDONESIA atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik INDONESIA. 12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik INDONESIA. 13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan akan yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis. 14. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. 15. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. 16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dibayar kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diselenggarakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 18. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 19. Pemberian Kemudahan dalam penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah terjadinya kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. 20. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah. 21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

(1) Penanaman modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan Usaha yang meliputi : a. PMDN; dan b. PMA. (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada Huruf a terdiri atas: a. Pelaku Usaha perseorangan; dan b. Pelaku Usaha non perseorangan. (3) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a merupakan orang perorangan Penduduk INDONESIA yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. (4) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b terdiri atas: a. Perseroan Terbatas; b. Perusahaan Umum; c. Perusahaan Daerah; d. Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; e. Badan layanan umum; f. Lembaga Penyiaran; g. Badan Usaha yang didirikan oleh yayasan; h. Koperasi; i. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Unnoetschops); j. Persekutuan Firma (Uenoetschopf Onderfirma); dan k. persekutuan perseroan. (5) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau Warga Negara Asing, Badan Hukum Asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara INDONESIA dan/atau Badan Hukum INDONESIA. (6) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas diliggar membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan ka kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan/atas nama orang lain. (7) Dalam hal mana Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. (8) Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan kesalahan korporasi berupa tindan pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelemburan biaya lainnya untuk memperkeil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh Pihak Peat ab yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah akan mengakhiri perjanjian atau koitrak kerja sama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.