Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh Bupati dan DPRD, DPRD, Bupati, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota lainnya. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Perda adalah regulasi yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 9. Peraturan Bupati adalah regulasi yang dibuat oleh Bupati untuk kebutuhan penyelenggara Pemerintahan Daerah. 10. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan Bersama yang ditetapkan oleh Bupati dengan 1 (satu) atau lebih Bupati dan/atau Walikota lainnya. 11. Keputusan Bupati adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati yang bersifat konkrit, individual, dan final. 12. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu. 14. Badan Pembentukan Perda Kabupaten adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah. 16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 18. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah. 19. Tambahan Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan penjelasan Peraturan Daerah. 20. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati.

(1) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu: a. pembicaraan tingkat I; dan b. pembicaraan tingkat II. (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda; 2. pembacaan sistematika Rancangan Perda oleh Bagian Hukum; 3. pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan 4. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi. b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 2. pembacaan sistematika Rancangan Perda oleh Sekretaris DPRD; 3. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan 4. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati. c. pembahasan dalam rapat Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna. b. pendapat akhir Bupati. c. pembacaan sistematika Rancangan Perda, dengan ketentuan: 1. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati maka pembacaan sistematika oleh Bagian Hukum; dan 2. dalam hal Rancania Perda berasal dari inisiatif DPRD maka pembacaan sistematika oleh Sekretaris DPRD; d. pembacaan Naskah Keputusan Bersama DPRD dan Bupati oleh Sekretaris DPRD; dan e. penandatanganan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati. (4) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Apabila Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.