Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU

(1) Industri unggulan daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah terdiri dari : a. industri pengolahan ikan dan biota air; b. industri pengolahan rumput laut; c. industri pengolahan kopi; d. industri pengolahan kakao; e. industri makanan ringan dan kue tradisional; f. industri tepung/pati; g. industri farmasi dan kosmetik berbasis herbal; h. industri kapal penangkap ikan; i. industri alat dan mesin pertanian; j. industri pengolahan jagung; k. industri pakan ikan dan biota air; l. industri pakan ternak; m.industri Pengolahan Gabah; n. industri Pengolahan Daging Ternak; o. industri Pengolahan Batu Pecah; dan p. industri Kreatif. (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi daerah. (3) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan dalam Roadmap (peta jalan), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (2) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah.

(1) RPIK memuat : a. pendahuluan; b. kondisi daerah terkait dengan pembangunan industri; c. visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan industri daerah; d. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan e. penutup. (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri daerah. (2) Dalam melaksanakan pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. (3) Pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. pemerintah pusat; b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota lainnya; d. lembaga penelitian dan pengembangan; e. lembaga pendidikan dan pelatihan; f. perguruan tinggi; g. lembaga masyarakat; h. lembaga donor; i. perusahaan BUMN dan BUMD; dan j. perusahaan swasta. (4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri Daerah. (2) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan b. penyampaian informasi dan laporan.

(1) Pembangunan Industri Daerah dibutuhkan dukungan Sumber Daya Industri. (2) Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pembangunan sumber daya manusia industri; b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan e. penyediaan sumber daya pembiayaan.

(1) Dalam rangka penataan pembangunan Industri Daerah dan meminimalisasi dampak lingkungan, maka diperlukan perwilayahan industri. (2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pengembangan kawasan peruntukan industri; b. pengembangan kawasan industri; dan c. pengembangan kawasan sentra industri kecil dan industri menengah. (3) Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

(1) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah, bertujuan untuk: a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata; b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar; c. berkembangnya Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi; d. meningkatkan persaingan Industri Kecil dan Industri Menengah di pedesaan yang mendorong pemerataan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan; e. meningkatkan ekspor produk Industri Kecil Menengah, baik dalam nilai, maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser ke arah produk industri hilir, produk industri berteknologi/bernilai tinggi, dan f. terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan. (2) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah; b. penumbuhan wirausaha baru Industri kecil dan Menengah; c. penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah; d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Industri Menengah; e. pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah; dan f. pengembangan sumber pembiayaan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan industri Kabupaten. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengerian dalan terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten.

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan industri kabupaten. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten; b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten; c. hasil rencana pembangunan industri kabupaten.

Rencana pembangunan industry kabupaten dapat diubah dalam hal : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan b. terjadi perubahan yang mendadak; atau merugikan kepertingan nasional.

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan industri Kabupaten. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengerian dalan terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten.

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan industri kabupaten. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: a. kebijakan perencanaan pembangunan industri kabupaten; b. pelaksanaan rencana pembangunan industri kabupaten; c. hasil rencana pembangunan industri kabupaten.

Rencana pembangunan industry kabupaten dapat diubah dalam hal : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan b. terjadi perubahan yang mendadak; atau merugikan kepertingan nasional.

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK, dibebankan pada : a. Anggaran Pendapat . . . dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapat . . . dan Belanja Daerah; dan c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah 1 (satu) kali daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. pertumbuhan industri; b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto; c. penyerapan tenaga kerja sektor industri; d. ekspor produk industri; e. realisasi investasi sektor industri; dan f. permasalahan dan langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. ditetapkan di Belopa pada tanggal 23 Desember 2020 BUPATI LUWU, TTD BASMIN MATTAYANG diundangkan di Belopa pada tanggal 23 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, TTD RIDWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.005.15.20 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 - 2040