Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014-2019

PERDA Nomor 8 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. 6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 7. Perencananaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun; 12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah Dokumen Perencanaan SKPD periode (satu) tahun. 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Daerah. 17 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten. 18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh ) tahun.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

Koreksi

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langlah yang diperlukan.

Pasal 12

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 13

(1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi : a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan b. Menghimpun, menganalitas dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 14

Bupati memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. terjadi perubahan yang mendasar; atau c. merugikan kepentingan nasional. (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat. (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait. (4) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014-2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19