Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan

PERDA Nomor 1 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan' 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan. 3. Bupati adalah BuPati Magetan. 4. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan 5. Setiap orang adalah orang pribadi maupun badan usaha baik yang berbentuk maupun tidak berbentuk badan hukum yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal jang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yarg meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasarl, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Iembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan-bahan hijauan dan bahan organik lain yang berasal dari sampah dengan proses pembusukan. 8. Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. 9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari_hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 10. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya. 11. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya. 12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TpS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 4 14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, ranse, recgclel yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Masuk ke penjelasan saja Karen hrrya sekali disebut BAB H MAKSUD DAN TU」UAN

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK

Pasal 6

Koreksi

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga sebelum diangkut ke TpS. Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasa_n pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan tempat pengolahan sampah dengan TPS 3R. Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. (3) (2) (3) 6 (4) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dalam bentuk sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.

Pasal 7

(1) Setiap orang wajib mengelola sampah organik menjadi kompos. (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pariwisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dengan sistem kompos dan menjalankan kegiatan pengomposan sampah organik.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan wajib: a. mengupayakan terwujudnya dan/ atau meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah untuk melakukan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan secara efektif dan efisien;dan b. memfasilitasi dan melakukan pembinaan Sagi rumah tangga, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan. (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sosialisasi atau kegiatan lain sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 9

Setiap instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk: a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;dan 7 b. melakukan pemilahan Sampah yang dihasilkan sekurang- kurangnya menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah spesifik sebelum diangkut ke TPS.

Pasal 10

(1) Setiap orang dilarang membakar sampah organik yang dihasilkan. (2) Setiap penyelenggara kegiatan dan/atau usaha, instansi atau perkantoran milik Pemerintah Daerah dilarang membiarkan dan/atau menumpuk sampah organik yang telah dikumpulkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari tanpa ada pengelolaan lebih lanjut.

BAB X

KER」A SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau bermitra dengan badan usaha dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos. (2) Keda sarna antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dua atau 1ebih daerah kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ke4'asama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. BAE} XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengolahan sampah organik melalui cara: a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos; b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan c. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengolahan sampah organik menjadi kompos. 10 (2) BAB XH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, pemantauan, dan evaluasi pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan. Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan. Pasa] 18 Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urLrsan pemerintahan di bidang persampahan melakukan pengawasan terhadap pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati. BAB)CH SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasat 9, dan Pasal 10 ayat (2). (2) Sanksi adminstratif sefoagaimans dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: (3) a. teguran; b. peringatan tertulis; c. paksaan pemerintahan; d. denda administrasi; dan/atau e. pembekuan atau pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB XV

Pasal 22

BAB XVI

Pasal 23

Pasal 24