Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

PERDA Nomor 3 Tahun 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Bupati adalah Bupati Magetan. 3. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang selanjutnya disebut PT. BPRS Magetan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usahanya dibidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. 4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama INDONESIA. 5. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPRS Magetan (Perseroda) sesuai dengan anggaran dasar. 6. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham. 7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT BPRS Magetan (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. 8. RUPS Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPSLB adalah salah satu jenis RUPS yang dapat dilaksanakan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan PT. BPRS Magetan (Perseroda). 9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. 10. Kantor Cabang adalah kantor PT BPRS Magetan (Perseroda) yang bertanggung jawab kepada kantor pusat PT BPRS Magetan (Perseroda) dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 11. Kantor Kas adalah kantor PT BPRS Magetan (Perseroda) yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya. 12. Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil atau counter bank tidak permanen. 13. Payment Point adalah kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara PT BPRS Magetan (Perseroda) dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga. 14. Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT BPRS Magetan (Perseroda) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 15. Wadi’ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang. 16. Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

Pasal 14