Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Berusaha Perizinan di Daerah

PERDA Nomor 1 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Majalengka. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. 7. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP. 8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 10. Izin adalah Keputusan Pejut Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal. 13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 15. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 16. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian suatu bahaya atau kondisi kombinasi dan akibat bahaya. 17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 20. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik INDONESIA melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses. 21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha. 24. Fasilitas Penanaman Modal pada segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 26. Berita Acara Pemeriksaan adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha atau Penanaman Modal. 27. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi. 28. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor sesuai persyaratan investasi. (3) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. perindustrian; f. perdagangan; g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. transportasi; i. kesehatan, obat dan makanan; j. pendidikan dan kebudayaan; k. pariwisata; l. pos, telekomunikasi, penyiaran, system dan transaksi elektronik; dan m. ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1) Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP. (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. kantor depan; b. kantor belakang; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung. (3) Sarana dan prasaranna untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit memuat: a. koneksi internet; b. pusat data dan server aplikasi; c. telepon pintar; dan d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP. (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat menggunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau perangkat kelurahan/desa.

Pasal 24

(1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2) Kompetensi ASN dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi: a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS; b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Provinsi Jawa Barat; dan c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa.

BAB Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas agar dapat mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (4) Pemerintah Daerah harus mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Perintah Pusat. (5) Jenis perizinan berusaha yang tidak terakomodir di dalam sistem OSS akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha. (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usah dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 11

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf a, juga dilaksanakan apabila pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis. (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan beruntun harus tersedia paling lama (1) satu hari sejak terjadinya gangguan teknis. (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bagi Pelaku Usaha di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa. (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP (3) Pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan Hak Akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB 1

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) Pengelolaan pengadlan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritasikan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga, DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis melalui Sistem OSS.

Pasal 15

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB 2

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (paling sedikit: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 17

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang muat: a. profil kelembagaan Perangkat Daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; c. penilaian kinerja PTSP; dan d. standar operasional prosedur pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah. (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 31

Koreksi

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 32

Koreksi

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat 31 huruf b meliputi pengaturan: a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Pasal 33

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan Usaha Mikro. (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Risiko. (3) Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui: a. pengidentifikasian kegiatan usaha; b. penilaian tingkat bahaya; c. penilaian potensi terjadinya bahaya; d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 34

(1) Dalam pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. (2) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah; b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan c. kegiatan .dengan tingkat Risiko tinggi. (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas: a. tingkat Risiko menengah rendah; dan b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 35

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf a, berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. (2) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL. (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai: a. Standar Nasional INDONESIA (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal. (5) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah, kegiatan pembangunan bangunan gedung dilakukan setelah memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.

Pasal 36

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk perizinan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS. (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. (4) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha. (5) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari kegiatan: a. pengadaan tanah; b. pembangunan bangunan gedung; c. pengadaan peralatan atau sarana; d. pengadaan sumber daya manusia; e. pemenuhan standar usaha; dan/atau f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk: 1. pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan 2. pembiayaan operasional selama masa konstruksi. (6) Operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari kegiatan: a. produksi barang/jasa; b. logistik dan distribusi barang/jasa; c. pemasaran barang/jasa; dan/atau d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial. (7) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.

Pasal 37

Pasal 38

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c berupa: a. NIB; dan b. Izin (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. (4) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. (6) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari kegiatan: a. pengadaan tanah; b. pembangunan bangunan gedung; c. pengadaan peralatan atau sarana; d. pengadaan sumber daya manusia; e. pemenuhan standar usaha; dan/atau f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk: 1. prastudi kelayakan atau studi kelayakan; dan 2. pembayaran operasional selama masa konstruksi; (7) Operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari kegiatan: a. produksi barang/jasa; b. logistik dan distribusi barang/jasa; c. pemasaran barang/jasa; dan/atau d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial (8) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.

Pasal 39

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, Pasal 29 ayat (2) huruf b, Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 38 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 44

Koreksi

(1) Subsistem pelayanan informasi dilakukan untuk menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko; b. rencana tata ruang; c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal; d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh bidang usaha, pedoman dan tata cara pengambilan NIB, Sertifikat Standar, dan lain; e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan; f. ketentuan insentif dan Fasilitas Penanaman Modal; g. pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan; h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ); i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS. (3) Informasi sebagai dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan Hak Akses.

Pasal 45

(1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha: a. pendaftaran akun/Hak Akses; b. Risiko rendah berupa NIB; c. Risiko menengah rendah terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Sertifikat Standar. d. Risiko menengah tinggi terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Sertifikat Standar. e. Risiko tinggi terdiri dari: 1. NIB; dan 2. Izin. (3) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan Hak Akses oleh: a. Pelaku Usaha; dan b. DPMPTSP. (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas: a. orang perseorangan; b. badan usaha; c. badan hukum; d. kantor perwakilan; dan e. badan usaha luar negeri. (5) Pelaku Usaha yang diberikan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. orang perseorannya; b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan. (6) Hak Akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada pengelola Hak Akses yang ditetapkan oleh DPMPTSP. (7) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memberikan Hak Akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 46

(1) Hak Akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a diberikan untuk: a. Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan Pencabutan; b. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; c. menyampaikan pengaduan; dan/atau d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha. (2) Hak Akses kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b diberikan untuk: a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan c. penyampaian hasil Pengawasan/Berita Acara Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha. (3) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) dapat menerima Hak Akses turunan kepada: a. Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha; b. unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP, dan/atau; c. Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengolahan data. (4) Hak Akses kepada penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk: a. mendapatkan data Pelaku Usaha; b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. penyusunan jadwal Pengawasan; d. mengusulkan Pencabutan; e. penyampaian hasil Pengawasan/Berita Acara Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau f. mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan Berusaha, sesuai dengan kewenangan. (5) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait. (6) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan, dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Subsistem Pengেরawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan; b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha; c. perangkat kerja Pengawasan; d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan f. pembinaan dan sanksi. (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS; b. surat tugas pelaksanaan inspeksi lapangan; c. berita acara kunjungan; d. Berita Acara Pemeriksaan; e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan. (4) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh: a. Pelaku Usaha; dan b. DPMPTSP.

Pasal 53

(1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB; b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha; c. disetujui permohonan Pelaku Usaha atas Pencabutan NIB; d. pembubaran badan usaha; atau e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Permohonan Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh DPMPTSP, atas hasil pemeriksaan kemudian (post-audit), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS. (4) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan. (5) Permohonan Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi kepada Lembaga OSS. (6) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat/keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak hukum atau lembaga peradilan. (7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dan atas surat/keterangan/informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan keputusan Pencabutan NIB.

BAB Kedua

Subsistem Perizinan Berusaha

Pasal 45

Koreksi

Pasal 46

Pasal 47

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang disetujui di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (5) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya untuk dilakukan verifikasi. (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria. (7) Berdasarkan hasil verifikasi, Perangkat Daerah menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa pemenuhan persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

BAB 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Menengah Tinggi

Pasal 47

Koreksi

Pasal 48

(1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko Tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS. (2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial. (3) Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula analisis mengenai dampak bagi kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan. (4) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. (5) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada Dinas sesuai kewenangannya untuk dilakukan verifikasi. (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria. (7) Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (8) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS memberikan Izin kepada Pelaku Usaha. (9) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS.

Pasal 49

(1) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. (2) Sistem OSS meneruskan: a. pemenuhan standar kegiatan usaha kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi ke Sistem OSS; dan b. pemenuhan standar produk kepada kementerian/ lembaga, untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi ke Sistem OSS.

Pasal 50

(1) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk dinotifikasi ke Sistem OSS. (2) Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, DPMPTSP, sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi persetujuan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 51

(1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi yang berlokasi di kawasan industri atau termasuk dalam proyek strategis nasional, DPMPTSP sesuai kewenangannya langsung menerbitkan Izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan dan operasional. (3) Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional. (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai kewenangannya masing-masing, membatalkan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

BAB 2

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 48

Koreksi

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan pelaksanaan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. (3) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. (5) Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi standar bagi Pelaku Usaha untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha. (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usah untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. (7) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari kegiatan: a. pengadaan tanah; b. pembangunan bangunan gedung; c. pengadaan peralatan atau sarana; d. pengadaan sumber daya manusia; e. pemenuhan standar usaha; dan/atau f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk: 1. prastudi kelayakan atau studi kelayakan; dan 2. pembinaan operasional selama masa konstruksi. (8) Operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari kegiatan: a. produksi barang/jasa; b. logistik dan distribusi barang/jasa; c. pemasaran barang/jasa; dan/atau d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial. (9) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan serta perizinan berusaha

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Berusaha Perizinan di Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 6

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

Pasal 27

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32