Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

PERDA Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Majalengka. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Masyarakat adalah segenap warga kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum. 7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang harus dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa INDONESIA tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terdapat yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 11. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. 12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Koreksi

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebungsan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok di bidangnya: a. kesatuan bangsa dan politik; b. pemuda dan olahraga; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. kebudayaan. (2) Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibentuk Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (2) Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibentuk dengan Keputusan Bupati. (3) Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Forum Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pembinaan Pancasila Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan: a. Pemerintah Daerah lainnya; b. DPRD; c. instansi/lembaga vertikal; d. Pemerintah Desa; dan e. Masyarakat. (2) Pihak pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Panculasi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada: a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain; b. organisasi politik; c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; d. aparatur sipil negara; e. guru/pendidik; dan f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan secara terintegrasi melalui: a. Sosialisasi; b. Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal c. Advokasi; d. Seminar dan e. Kegiatan Lainnya.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui: a. kegiatan intrakurikuler; b. kegiatan kokurikuler; dan c. kegiatan ekstrakurikuler. (2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan; c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis; d. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui: a. Pendidikan Budi pekerti b. Pendidikan Agama c. Pendidikan Etika d. Pendidikan Sopan santun e. Pendidikan Moral f. Sosialisasi dan Lingkungan

Pasal 14

(1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d dilaksanakan setiap Tanggal 1 Juni. (2) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara. (3) Selain bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. kegiatan olahraga; b. kegiatan keilmuan; c. kegiatan sosial; d. kegiatan kebudayaan; e. kegiatan aksi nyata dan gelar karya; dan/atau f. kegiatan lainnya. (4) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan berdasar budaya dan kearifan lokal. (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dari pemahaman dan pencernan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. format digital dan non digital; (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan dukungan sarana prasaruna teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan: a. persatuan; b. kesatuan; c. partisipasi; d. gotong royong e. kesetaraan; f. kebenaran; g. keberlanjutan; h. kesesuaian; i. kerja sama antar pihak; j. kreativitas; k. akademik; dan l. kearifan lokal.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Pendidikan Formal, berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. kurikulum; b. modul; c. kajian; d. penelitian; e. materi; f. tata tertib; dan g. monitoring evaluasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25