Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penilaian nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup deficit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
10. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan rincian obyek lainnya.
11. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang perolehnya dari penggunaan daerah atau yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi masyarakat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang kegunaannya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan milik swasta.
15. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
17. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
18. Pendapatan Hibah adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa atau surat berharga yang diperoleh dari pemerintah hiper yang tidak perlu kembali, yang berasal dari daerah atau lagi luar, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah dapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi yang aturan diterapkan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
19. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu sate periode akuntansi.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta penggantian atas kematian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang pada Pemerintah Daerah kepada Pemerintah daerah lainnya dan/atau pada Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
24. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
25. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
26. Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga yang timbul akibat kewajiban Pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
27. Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat terjangkau oleh masyarakat.
28. Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan untuk tercakupnya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
29. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bila berkelanjutan.
30. Belanja Bagi Hasil adalah bantuan yang menggunakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsia kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atas pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/ atau tujuan tertentu lainnya.
APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.064.977.042.704,00 (tigua triliun empat miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh dua puluh dua ribu empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp177.940.960.038,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus puluh tiga ribu puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.242.887.982.442,00 (diga triliun dua ratus empat puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan delapan
puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
1. Semula Rp3.036.147.022.404,00
2. Bertambah Rp146.644.573.851,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.182.791.596.255,00
b. Belanja Daerah
1. Semula Rp3.049.947.022.404,00
2. Bertambah Rp192.940.960.038,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp3.242.887.982.442,00
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp28.800.000.000,00 b) Bertambah Rp31.296.386.187,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp60.096.386.187,00
2. Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp15.000.000.000,00 b) (Berkurang) (Rp15.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp60.096.386.187,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00
Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah
1. Semula Rp584.266.775.248,00
2. (Berkurang) (Rp5.824.863.340,00) Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp578.441.911.908,00
b. Pendapatan transfer
1. Semula Rp2.451.880.247.156,00
2. Bertambah Rp152.469.437.191,00 Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp2.604.349.684.347,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang setelah Perubahan Rp0,00
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
a. Pajak daerah
1. Semula Rp184.802.274.949,00
2. (Berkurang) (Rp12.223.278.949,00) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp172.578.986.000,00
b. Retribusi daerah
1. Semula Rp311.384.007.444,00
2. Bertambah Rp50.873.125.651,00 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp362.257.133.095,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp9.353.516.206,00
2. (Berkurang) (Rp1.117.899.413,00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipiskan setelah Perubahan Rp8.235.616.793,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp78.726.976.649,00
2. (Berkurang) (Rp43.356.810.629,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp35.370.166.020,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat
1. Semula Rp2.254.198.374.000,00
2. Bertambah Rp19.198.633.000,00 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Rp2.273.397.007.000,00
b. Transfer antar daerah
1. Semula Rp197.681.873.156,00
2. Bertambah Rp133.270.804.191,00 Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan Rp330.952.677.347,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada Pasal 3 huruf c, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja operasional;
1. Semula Rp2.224.321.916.799,00
2. Bertambah Rp103.097.391.869,00 Jumlah belanja operasional setelah Perubahan Rp2.327.419.308.668,00
b. Belanja modal;
1. Semula Rp341.900.881.179,00
2. Bertambah Rp87.912.028.526,00 Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp429.812.909.705,00
c. Belanja tidak terduga;
1. Semula Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah Rp2.376.918.613,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp12.376.918.613,00
d. Belanja transfer;
1. Semula Rp473.724.224.426,00
2. (Berkurang) (Rp445.378.970,00) Jumlah belanja transfer setelah Perubahan Rp473.278.845.456,00
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
a. Belanja pegawai
1. Semula Rp1.314.413.359.432,00
2. (Berkurang) (Rp31.653.440.964,00) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.282.759.918.468,00
b. Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp820.298.174.367,00
2. Bertambah Rp131.679.477.833,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp951.977.602.200,00
c. Belanja hibah
1. Semula Rp85.750.383.000,00
2. Bertambah Rp2.701.405.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp88.451.788.000,00
d. Belanja bantuan sosial
1. Semula Rp3.860.000.000,00
2. Bertambah Rp370.000.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp4.230.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri : atas :
a. Belanja modal tanah
1. Semula Rp1.000.112.586,00
2. Bertambah Rp52.400,00 Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp1.000.164.986,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin
1. Semula Rp88.745.204.978,00
2. Bertambah Rp39.243.177.611,00 Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp127.988.382.589,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan
1. Semula Rp125.342.023.450,00
2. Bertambah Rp393.340.000,00 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp125.735.363.450,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
1. Semula Rp112.874.505.000,00
2. Bertambah Rp48.287.852.430,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan Rp161.162.357.430,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya.
1. Semula Rp12.964.035.165,00
2. Bertambah Rp112.266.085,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp13.076.301.250,00
f. Belanja modal aset lainnya
1. Semula Rp975.000.000,00
2. (Berkurang) (Rp224.660.000,00)
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud, setelah Perubahan Rp750.340.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
a. Semula Rp10.000.000.000,00
b. Bertambah Rp2.376.918.613,00 Jumlah belanja tidak terduga, setelah Perubahan Rp12.376.918.613,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp20.110.256.448,00
2. (Berkurang) (Rp1.146.478.970,00) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp18.963.777.478,00
b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula Rp453.613.967.978,00
2. Bertambah Rp701.100.000,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp454.315.067.978,00
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :
a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula Rp28.800.000.000,00
2. Bertambah Rp31.296.386.187,00 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp60.096.386.187,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula Rp15.000.000.000,00
2. (Berkurang) (Rp15.000.000.000,00) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp0,00
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp28.800.000.000,00
2. Bertambah Rp31.296.386.187,00 Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp60.096.386.187,00
b. Pencairan dana dan cadangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah pencairan dana dan cadangan setelah perubahan Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
3. Jumlah dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00
b. Penyertaan Modal Daerah
1. Semula Rp15.000.000.000,00
2. (Berkurang) (Rp15.000.000.000,00) Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp0,00
d. pemberian pinjaman daerah
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
Uraian lebih lanjut atas Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Ketepatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Daerah yang dengan Rancangan Perubahan APBD;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 4 September 2024
Pj. BUPATI MAJALENGKA
ttd
DEDI SUPANDI
Diundangkan di Majalengka pada tanggal 4 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd
AERON RANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (5/120/2024).
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031