Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas : a. kepentingan kualitas kesehatan manusia; b. keseimbangan; c. kemanfaatan; d. keterpaduan; e. keserasian; f. partisipasi; g. keadilan; dan h. transparansi dan akuntabilitas.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula; b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok; c. meningkatkan kesadkan dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; d. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat akibat produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan e. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

(i) Kawasan Tanpa Rokok meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar-mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat yaitu: a. berlaku di seluruh kawasan tanpa rokok; b. tidak ada ruang merokok di kawasan tanpa rokok; c. tidak ada paparan asap rokok pada orang lain; dan d. pengecualian terhadap ketentuan huruf b, menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya kecuali yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar. (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas gedung/tempat/ruang paling luar.

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. rumah sakit; b. rumah bersalin; c. poliklinik; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. balai pengobatan; f. posyandu; g. tempat praktek kesehatan swasta; dan h. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. sekolah; b. universitas dan perguruan tinggi; c. balai pendidikan dan pelatihan; d. balai latihan kerja; e. tempat bimbingan belajar; f. tempat kursus, dan g. tempat belajar-mengajar lainnya.

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. area bermain anak; b. tempat penitipan anak; c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini; d. gedung Taman Kanak-kanak; dan e. tempat anak bermain lainnya.

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. pura; b. masjid/mushola; c. gereja; d. vihara; e. klenteng; dan f. tempat ibadah lainnya.

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi: a. bus umum; b. kereta api; c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan d. angkutan umum lainnya.

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang meliputi: a. perkantoran pemerintah; b. perkantungan swasta; c. industri; dan d. tempat kerja lainnya.

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yang meliputi: a. pasar modern; b. pasar tradisional; c. tempat wisata; d. tempat olahraga; e. tempat hiburan; f. hotel dan restoran; g. tempat rekreasi; h. tempat hiburan; i. halte; j. terminal angkutan umum; k. stasiun kereta api; l. bandar udara; dan m. tempat umum lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, tempat belajar-mengajar yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, tempat anak bermain lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, tempat ibadah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, angkutan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dan tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, diatur dalam Peraturan Bupati.

(i) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok. (2) Kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik; b. menyediakan akses terhadap data dan informasi serta edukasi mengenai pengenalan produk tembakau dan rokok elektronik c. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat; d. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok; e. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan; f. melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau; g. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat; h. mendorong partisipasi dan Upaya Kesehatan bersama masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik; i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok dan pelaporan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik; j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok;

(1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromoskan, memberikan sponsor, menjual, dan/atauAtt/membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok. (3) Larangan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok. (4) Setiap orang yang merokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok.

(1) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib: a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. b. melarang semua orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya. c. menyinkronkan aspek dan sepenuhnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. d. memasang tanda dilarang merokok kecuali persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik. (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. (3) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utamanya, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

(1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi; b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah; c. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok; d. perumusan kebijakan; dan e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non- pemerintah, baik nasional maupun internasional.

(1) Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rok. (2) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. sosialisasi dan koordinasi; b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berbentuk merokok; c. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. monitoring dan evaluasi; dan/atau e. pemberian penghargaan; (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3(tiga) bulan.

(1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi; b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah; c. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok; d. perumusan kebijakan; dan e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non- pemerintah, baik nasional maupun internasional.

(1) Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rok. (2) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. sosialisasi dan koordinasi; b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berbentuk merokok; c. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. monitoring dan evaluasi; dan/atau e. pemberian penghargaan; (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3(tiga) bulan.

(1) Dalam penyelenggaraan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik masyarakat dapat berperan: a. memberikan edukasi bahaya mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik bagi kesehatan; b. melakukan upaya layanan konseling berhenti merokok; c. melakukan gerakan tidak merokok di dalam rumah; d. tidak menjual produk tembakau dalam bentuk satuan perbatang; e. tidak menjual kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh tahun) dan perempuan; f. melaporkan pelanggaran kawasan tanpa rokok kepada pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok; dan g. tidak menyediakan produk tembakau dan rokok elektronik pada kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat umum. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, dan lembaga/organisasi.

(1) Dalam melaksanakan salah satu bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas Penegak KTR. (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan penegakan pelaksanaan KTR. (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Pemerintah Daerah Kabupaten, b. instansi vertikal; c. swasta; d. lembaga kemasyarakatan di bidang kesehatan; dan/atau e. unsur perguruan tinggi. (4) Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran untuk mematuhi larangan; dan b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau d. penghentian sementara kegiatan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. (2) Setiap pemimpin/penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau d. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha. (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diindahkan, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diancam dengan pidana denda banyak Kategori I. (2) Setiap orang, pimpinan/penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diancam dengan pidana denda banyak Kategori II.

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 4 Desember 2024 Pj. BUPATI MAJALENGKA, ttd DEDI SUPANDI Diundangkan di Majalengka pada tanggal 4 Desember Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd AERON RANDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (6/196/2024) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, MOMON RUKMAN, S.H., M.H. NIP 19751231 200501 1 031