Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI.

PERDA Nomor 3 Tahun 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Daerah Daerah ini yang dimaksud dengan: a. daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah; b. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah; e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; f. negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, mempunyai kekayaan sendiri, dan diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan diakui oleh pemerintah daerah kabupaten; g. Pemerintah Negeri adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Sesari Negeri dalam mengatur dan mengurus pemerintahan negeri dan kepentingan masyarakat negeri; h. Pemerintah Negeri dan Sesari Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat negeri; i. Pemerintah Negeri Administrat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat negeri; j. Pemerintah Negeri Administrat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat negeri; k. Pemerintah Negeri Administrat adalah Kepala Pemerintah Negeri Administrat dan perangkat Pemerintah Negeri Administrat sebagai penyelenggara pemerintahan; l. Raja atau adat yang disebut dengan nama lain ialah Kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin Negeri; m. Sore Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai wajar/alat yang warganya akan kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan Peraturan Negeri serta menyampaikan aspirasi yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam negeri Negeri, sebagai unsur dan kewenangan yang diundangkan. n. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri yang ditetapkan berbentuk Peraturan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri. o. Balai calon adalah wadah warga masyarakat berpendirian/panglima pada pemilihan tentu dan ditetapkan sebagai tempat pendaftaran calon kepala pemerintah Negeri. p. Calon yang telah dipilih adalah calon Kepala pemerintah Negeri yang telah dapat mempersetujui dari Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri. q. Penjata Kepala Pemerintah Negeri/Administratif adalah Perangkat Negeri/Negeri Administratif dan pejabat lain yang diangkat oleh Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan dari Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sampai dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif. r. Pemilih adalah warga Negeri yang setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya; s. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang warga Negeri/Negeri Administratif yang berumur 17 tahun atau sudah menikah atau telah menunjukan hak pilihnya; t. Pendaftaran adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan calon kepala pemerintah Negeri/Negeri Administratif; u. Kampanye adalah upaya penyampaian/penyebarluasan program atau visi dan misi akan disampaikan dalam calon Kepala Pemerintah Negeri untuk menarik simpati pemilih, yang ia bersangkutan telah terpilih menjadi kepala Pemerintah Negeri.

BAB II

HAK/Kewajiban DAN PILIH DAN MEMILIH

Pasal 2

Koreksi

(1) Yang berhak dipilih menjadi kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif penduduk Negeri yang terdaftar secara-kurangnya (6) enam bulan terus menerus; (2) Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar secara-kurangnya (6) enam bulan terus menerus; (3) Sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan sudah telah menikah. (4) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matur/ketertun tertentu untuk ditentukan berdasarkan musyawarah matur/ketertun. (2) Pada Kepala Pemerintah negeri disusul adat dan hukum adat setempat, Penetapan Kepala Pemerintah Negeri melalui musyawarah/ketertun tunggal, maka hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri. (3) Pada Negeri/Negeri administratif disusul adat dan hukum adat setempat, penetapan Kepala Pemerintah Negeri melalui musyawarah/ketertun yang lebih dari satu, ditetapkan pilihan Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah/ketertun tersebut; (4) Musyawarah/matur/ketertun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada peristiwa sebagaimana diundangkan pada ayat (3), dilakukan selagi (6) enam tahun/tahun sekali. (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai matur/ketertun/berhubung yang hendak perincian Kepala Pemerintah Negeri maupun pelaksanaan musyawarah/matur/ketertun, diatur dalam Peraturan negeri.

Pasal 4

(1) Penduduk Negeri yang terdaftar secara-kurangnya (6) enam bulan terus menerus; (2) Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar secara-kurangnya (6) enam bulan terus menerus; (3) Sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan sudah telah menikah. (4) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (5) Berpendirian/panglima tanah Tamat Selatan Lanjutan Pertama Atau sederaja; (6) Berpendirian paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan telahtinggi-tingginya 50 (enam puluh) tahun; (7) Bercicila diunjurkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Administratif; (8) Tidak pernah, karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diundangkan; (9) Tidak pernah, tidak berlaku dengan adanya pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (10) Tidak berlaku dengan adanya keputusan yang ditetapkan oleh itu Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 5

Yang berhak memilih Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah: a. Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus. b. Sudah berusia 17 (tujuh) belas (17) bulan pada saat pelaksanaan dilaksanakan dan ada telah memilih. c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara Panitia Pemilihan penerima susunan Calon yang telah dipilih dari Buptali melalui Panitia Pengawas.

Pasal 22

Koreksi

(2) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipilih oleh Panitia Pengawas Penanggung Jawab, Panitia Pengawas, dan calon yang telah dipilih. (3) Apabila terjadi keadaan tidak memungkinkan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara langsung dan kedua, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan selesai. (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan yang dipilih oleh satu dari 2 (dua) orang mengalami kesulitan susunan yang diperlukan salah satu calon lebih dari 1% (sebelas) terhadap 1 (satu) nama pemimpin dinyatakan selesai.

Pasal 23

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Acara Pemungutan Suara yang dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan, terhitung mulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 14.00 Waktu Bagian Timur INDONESIA. (2) Acara Pemungutan Suara dihadiri oleh masyarakat yang berhak memilih, berdasarkan undangan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

Panitia pemilihan serta Kepala Perangkat Negeri/Negeri Administratif dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 25

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. (2) Pemilihan suara dilakukan dengan cara mencoblos Tambah Gambar calon yang berhak dipilih dalam Suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. (3) Surat suara hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih. (4) Seorang pemilih yang berhadir, tidak dapat diwakili dengan apapun.

Pasal 26

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak Dilatih Panitia Menyediakan: a. papan tulis yang semua nama-nama calon yang berhak sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya; b. wara-wara umum Tambah Gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian kanan dan atas tanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebagai tanda Surat suara yang sah; c. Sebuah kotak suara atau alat berikut lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan; d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara. e. Alat penjoblos di dalam bilik suara.

BAB XII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 27

Koreksi

(1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan sudah menyiapkan urutan tanda sebagai pemberitahuan kepada para pemilih terhitung dari hari, tanggal dan tempat. 52 (2) Pemungutan Suara dilaksanakan pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Negeri/Negeri Administratif. (3) Untuk keperluan pelaksanaan pemilihan suara, dapat dibuat beberapaかは bilik untuk pemberian suara pada TPS sesuai kebutuhan. (4) Bagi Negeri/Negeri Administratif wilayah yang pemeluknya penduduk kurang luas dan berpenduduk banyak tetapi tidak termasuk dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara, hingga dapat disediakan Tempat Pemungutan Suara Kelompok Pemilih (KPKS) untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara pada TPS-TPS yang ada di Negeri/Negeri Administratif tersebut dan dilaksanakan secara serentak pada waktu yang bersamaan.

Pasal 28

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dalam keadaan kosong serta memastikan kembali, mengunci, mencegah dan mengunci dengan menggunakan kerta yang ditutup abu atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 29

(1) Pemilih yang hari kadarnya membuat urutan akan diberikan surat suara untuk Panitia Pemilihan melalui pendataan berdasarkan daftar hadir. (2) Jika terdapat lebih dari satu urutan yang berurutan terdaftar dalam daftar pemilih maka yang berangkutan terletak menghentikan hak pilih setelah melaporkan diri pada Panitia Pemilihan. (3) Setelah menerima surat suara, dimohon memeriksa atur, apabila surat suara tersebut telah dicoblos, maka surat suara tersebut harus dimasukkan ke dalam kotak suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang telah dicoblos atau rusak. (4) Pemilih yang tidak hadir karena sakit dapat diwakili oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan halnya dengan disediakan di dalam masing-masing saldo.

Pasal 30

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan. (2) Pemilih yang tidak ke dalam bilik suara adalah dalam penggunaan hak pilihnya. (3) Pemilih yang mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang telah kotor pada Panitia Pemilihan. (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang terletak di bilik pemberian suara didepan Panitia Pemilihan. 53

Pasal 31

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menganam : a. menegaskan asas demokrasi pada pelaksanaan pemilihan b. pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara aman, tertib dan lancar. (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang akan dipilih harus disetujui oleh tata tertib yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. (3) Dalam pelaksanaan pemilihan, Panitia menerima saksi dari masing-masing calon untuk mengintip jalannya pemungutan salah satu perolehan suara. (4) Panitia Pemilihan mega dapat aleg harap orang berhak demi memilih hanyalah satu suara.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan pemungutan suara terpusat pada Kantor Negeri/Negeri Administratif dan tidak dibenarkan/ dilarang/ pemungutan suara secara terpisah pada TPS-TPS KPPS. (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara yang masuk sesuai kotak-kotak saksi-saksi. (3) Setelah kotak suara dibuka, diliti satu demi satu untuk setiap datum yang diberikan oleh calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilih membaca nama calon yang berhak dipilih yang dapat diperlukan suatu tes untuk memverifikasi kebenaran data yang disediakan dengan menyertakan saksi-satu yang dilihat oleh semua yang hadir pada Panglima. (4) Camat Seluruh Ketua Panitia Pengawas Anggota dapat mengusulkan pembatalan setelah melihat adanya kecurangan, serta telah melalui tahap sesuai surat suara yang digunakan keabsahannya, serta telah melalui prosedur mendengarkan pertinggan saksi-saksi.

Pasal 33

(1) Suara dianggap sah apabila : a. Memiliki surat suara yang telah diliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 b. terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris KPPS pada surat suara c. Tidak dicanda tanda tangan atau nama tuan yang menunjukkan identitas pemilih. d. Memberi suara lebih dari (1) satu) calon yang akan dipilih. e. Tidak mencantumkan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih dan telah ditemukan. f. Mencoblos tepat pada titik lingkaran yang telah disediakan. (2) Suara dianggap tidak sah apabila : a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB VIII

BAB XI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB XII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB IV

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB V

Pasal 42

BAB VI

Pasal 43

BAB VII

Pasal 44

Pasal 45