Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang PEDOMAN PENATAAN SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI.

PERDA Nomor 4 Tahun 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai: a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik INDONESIA; b. daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah; c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah; d. Kepala daerah adalah Bupati Maluku Tengah; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah; f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah; g. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah; h. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tengah; i. negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang, si lagi nestapa yang mengelola tanah ulayat, mengatur warga, dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang ada di kabupaten Maluku tengah yang diatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negeri; j. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Negeri Saniri dan Negeri Saniri yang dalam mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang ada, diakui dan dihormati dan diatur dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik INDONESIA; k. Pemerintahan Negeri adalah Kepala Pemerintah negeri dan perangkat pemerintah negeri sebagai urusan penyelenggaraan pemerintahan negeri; l. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum adat dikelola negeri yang dimiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana dilakukan dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik INDONESIA; m. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan negeri; n. Saniri Negeri adalah lembaga adat yang merupakan perwakilan penduduk demi kepentingan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berbentuk sebagai badan legislatif yang bersasana-sama kepentingan Negeri tentang Peraturan Negeri, mengenai pengawasan tugas fungsi dari Kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mengendalapi Kep kepala Pemerintah negeri serta merupakan badan yang mengendalapi Kep pemerintah Negeri dapat memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. p. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desat yang dibentuk di Kecamatan Negeri Administratif atau merupakan unit penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif. w. Unit Kerja Pemerintah Negeri Administratif.

BAB III

Kedudukan, Fungsi serta Wewenang SANIRI NEGERI DAN BADAN PEMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 4

Koreksi

(1) Saniri Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unit penyelenggara Pemerintahan Negeri. (2) Saniri Negeri mempunyai fungsi: a. menjaga, memilih, mengayomi dan melindungi adat istiadat, hukum dan adat serta budaya masyarakat dilingkungannya yang hidup, tumbuh & berkembang; b. menyampaikan aspirasi masyarakat; c. melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pemerintah Negeri; dan d. melakukan pengawasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

Pasal 5

(1) Badan Permusyawaratan Negeri berkedudukan sejajar dan merupakan unit penyelenggara Pemerintah Negeri Administratif. (2) Badan Permusyawaratan Negeri mempunyai fungsi: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH Negeri Administratif bersama-sama Pemerintah Negeri Administratif; c. melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif; dan d. melakukan pengawasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Dari ini, diatur dengan Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum adat setempat, dan sebelum diundangkan, harus terlebih dahulu diupayakan dengan pemak Koer Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 7

(1) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, berwenang: a. membahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri Administratif oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif; c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif; (d) membentuk panitia Pemerintah Negeri/Negeri Administratif; (e) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (f) menyusun tata tertib Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; (2) Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam ayat (1), Saniri Negeri dapat melaksanakan kewenangan sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui oleh Pemerintah Negeri dan Kepala Desa; (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri;

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Koreksi

(1) Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari masyarakat yang bersifat negeriologi di Negeri yang berdasarkan kewenangan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat. (2) Keanggotaan Saniri Negeri sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan berjulang banyak. (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan berjulang banyak.

Pasal 12

Anggota Badan Permusyawaratan Negeri berjulang sebagai ketentuan 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang merupakan wakil masyarakat yang mewakili unsur kewilayahan, pemangku adat, golongan profesi, pemuda, agama di wilayah Negeri Administratif dan ditetapkan berjulang banyak.

Pasal 13

(1) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri terdiri dari unsur pimpinan dan anggota; (2) Pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri terdiri dari satu Ketua, satu Wakil Ketua dan anggota; (3) Pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana diatur dalam ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan ditetapkan dalam rapat Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; (4) Rapid pemilihan pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri untuk pertama kali dipilih oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota tertentu.

Pasal 14

(1) Masa jabatan anggota Sanri Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri sesuai ketentuan adat istiadat dan hukum adat setempat; (2) Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Negeri adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

Pasal 15

(1) Pengisian/penggantian anggota Sanri Negeri atau Badan Permuslahawatan Negeri dilakukan dengan Keputusan Bupati; (2) Anggota Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri beliau memegang jabatannya secara bersama-sama sebagaimana dihadapi masyarakat yang diatur oleh Bupati atau pejabat yang lain; (3) Isi sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dibantu oleh Sekretariat Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Negeri/Negeri Administratif yang dipilih oleh Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif atas penunjukan pemimpin Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan bukan dari perangkat Negeri/Negeri Administratif;

Pasal 17

(1) Fungsi Sekretariat Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri antara lain: a) Pengadministrasian, dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengelola/menindas dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sanri Negeri/Negeri Administratif; b) Pencatatan, dalam arti penyampaian rencana, pengaduan, penelaahan kebijakan pemimpin Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; c) Pengelolaan, dalam arti melakukan administrasi dan pengelolaan keuangan dan perbekalan Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; d) Pengawasan, dalam arti melakukan pembinaan terhadap aparat regu/repat yang diselenggarakan oleh Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; e) Pemeliharaan dan pembinaan kebersihan dan keamanan keadaan; (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif; RAB VI SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SANRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI Bagian Pertama Syarat Menjadi Anggota Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri

Pasal 18

(1) Untuk menjadi anggota Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri adalah penduduk warga Negeri dengan memenuhi syarat sebagai menyemiru: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; c. dapat memilih dan dipilih dalam lingkup langsung dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Negeri/Negeri Administratif Republik INDONESIA sesuai dengan UU PKB dan aturan organisasi terkait lainnya; d. memiliki paham politik yang aman dan diakui dengan hukum penegakan perkara politik, baik secara pribadi maupun dalam badan/organisasi perkumpulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Syarat anggota yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan terhitung sejak tanggal ditetapkan; b. sehat jasmani dan rohani; c. beradat Istiadat; d. berpendidikan minimal SD Negeri/Negeri Administratif setempat; e. bertempat tinggal di Negeri/Negeri Administratif setempat; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara; g. mengenal Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan; h. mengenal Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan. (3) Syarat anggota yang sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri/

Pasal 18

(1) Anggota Saniri Negeri dipilih berdasarkan kriteria sesuai adat istiadat, hukum adat, dan budaya setempat, dan ditetapkan dengan Keputusan Negeri. (2) Anggota Badan Permusyawaratan Negeri dipilih dari dan oleh penduduk Negeri Administratif yang memenuhinya persyaratan; (3) Anggota Saniri Negeri Atau Badan Permus/wasaratan Negeri dapat dipilih/dilepehkan/diperoleh/melalui/sesuai/adat/dan/hukum.

Pasal 20

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan anggota Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri, dibentuk panitia yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan perangkat Negeri/Negeri Administratif; (2) Dewan panitia tersebut terdiri dari ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota; (3) Panitia pemilihan mempunyai tugas: a) melakukan rencana bagi pemilihan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri; b) melaksanakan dan menerima pendaftaran bakal calon; c) melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan bakal calon; d) MENETAPKAN nama nama calon yang memenuhi persyaratan dan berkualifikasi; e) melaksanakan dan mengumumkan hasil pemilihan; f) MENETAPKAN dan melaporkan hasil; g) MENETAPKAN tempat dan waktu pemilihan; h) melaksanakan tata cara pemilihan; i) menyampaikan nama calon terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Sanit Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri; 72 (b) terdaftar sebagai penduduk Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan secara selambat-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pemilihan; (c) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 22

(1) Pendaftaran pemilihan akan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan; (2) Daftar Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan tempat yang strategis serta dapat dibaca oleh masyarakat; (3) Panitia Pemilihan wajib melakukan kesempatan sesuai waktu yang ditetapkan untuk pendaftaran pemilih tambahan, apabila terdapat anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB Ketiga

Sekretariat

Pasal 16

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dibantu oleh Sekretariat Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Negeri/Negeri Administratif yang dipilih oleh Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif atas penunjukan pemimpin Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan bukan dari perangkat Negeri/Negeri Administratif;

Pasal 17

(1) Fungsi Sekretariat Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri antara lain: a) Pengadministrasian, dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengelola/menindas dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sanri Negeri/Negeri Administratif; b) Pencatatan, dalam arti penyampaian rencana, pengaduan, penelaahan kebijakan pemimpin Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; c) Pengelolaan, dalam arti melakukan administrasi dan pengelolaan keuangan dan perbekalan Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; d) Pengawasan, dalam arti melakukan pembinaan terhadap aparat regu/repat yang diselenggarakan oleh Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri; e) Pemeliharaan dan pembinaan kebersihan dan keamanan keadaan; (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif; RAB VI SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SANRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI Bagian Pertama Syarat Menjadi Anggota Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri

Pasal 18

(1) Untuk menjadi anggota Sanri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri adalah penduduk warga Negeri dengan memenuhi syarat sebagai menyemiru: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; c. dapat memilih dan dipilih dalam lingkup langsung dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Negeri/Negeri Administratif Republik INDONESIA sesuai dengan UU PKB dan aturan organisasi terkait lainnya; d. memiliki paham politik yang aman dan diakui dengan hukum penegakan perkara politik, baik secara pribadi maupun dalam badan/organisasi perkumpulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Syarat anggota yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan terhitung sejak tanggal ditetapkan; b. sehat jasmani dan rohani; c. beradat Istiadat; d. berpendidikan minimal SD Negeri/Negeri Administratif setempat; e. bertempat tinggal di Negeri/Negeri Administratif setempat; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara; g. mengenal Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan; h. mengenal Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan. (3) Syarat anggota yang sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri/

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Koreksi

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua lembaga musyawarah yang sebelumnya dikenal dalam kesatuan kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Maluku Tengah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; (2) Semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 13 Juni 2006 BUPATI MALUKU TENGAH, tbd ABDULLAH TUASIKAL Diundangkan di Masohi pada tanggal 13 Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH tbd JUSUF LATUCOSINA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 128 Keterwakilan masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah keterwakilan berdasarkan pada Satu, dan atau mataumat/keturunan yang berhak menjadi Anggota Senini Negeri atau berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat. Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas. Pasal 12 s/d Pasal 13: Cukup Jelas. Pasal 14 ayat (1) : Masa Jabatan Senini Negeri yang akan diatur dengan Peraturan Negeri dibatasi memungkinkan dilakukannya proses demokrasi maupun proses pelantikan pada setiap 6 (enam) tahun, sehingga dapat menjadi momentum penting bagi pelestarian dan perawatan adat istiadat dan hukum adat kepada Anak-Anak Negeri, selain untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata. Ayat (2) & ayat (3) : Cukup Jelas. Pasal 15 s/d Pasal 18: Cukup Jelas. Pasal 19 ayat (1) : Keterwakilan masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah keterwakilan berdasarkan pada Satu, dan atau mataumat/keturunan yang berhak menjadi Anggota Senini Negeri atau berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat. Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas. Pasal 20 s/d Pasal 35 : Cukup Jelas.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang PEDOMAN PENATAAN SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

BAB XIV

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35