Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKANOMOR 5 TAHUN2025TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA

PERDA Nomor 5 Tahun 2025

BAB Kesatu

Perlindungan

Pasal 8

Pemerintah Daerah menjamin setiap Pengusaha OAP memperoleh kemudahan dalam segala bentuk perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Pemberdayaan

Pasal 13

Koreksi

Pemerintah Daerah memberdayakan Pengusaha OAP di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah. -i

Pasal 14

Koreksi

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , meliputi: a. pengadaan langsung; b. tender terbatas; c. kemitraan dan subkontrak; dan d. jasa konsultansi.

Pasal 15

(1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dengan nilai kegiatan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) , wajib Pengusaha OAP. (2) Pejabat pembuat komitmen dalam menyusun perencaaan membuat paket pengadaan langsung sebagalmana dimaksud pada a.yat (1) diperuntulckan bagi Pengusaha OAP.

Pasal 16

(1) Tender terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan nilai pekerjaan paling sedikit Rpl,000,000,OOO (satu miliar rupiah) sampal dengan paling banyak Rp2,500,000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) wajib Pengusaha OAP. (2) Pejabat pembuat komitmen dalam menyusun perencanaan wajib membuat tender terbatas yang diperuntukkan bagi Pengusaha OAP.

Pasal 17

(1) Kemitraan dan sub kontrak sebagainana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Pengusaha OAP. (2) Pelaku usaha menengah dan besar yang mengikuti pengadaan barang/jasa di Daerah wajib memberdayakan Pengusaha OAP.

Pasal 18

(1) Pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi wajib memperkerjakan tenaga ahli OAP. (2) Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, pelaku usaha dapat memperkerjakan tenaga ahli lainnya.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengusaha OAP dalam memperoleh kemudahan mengakses permodalan di perbankan dan/atau lembaga pembiayaan lainnya sesual peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberdayakan Pengusaha OAP agar usahanya tetap ada, bertumbuh, dan berkembang. Pasal 2 1 Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, program, dan strategi, untuk mendorong peningkatan kapasitas Pengusaha OAP.

BAB IV

KEWALJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGUSAIIA ORANG ASLI PAPUA

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengusaha OAP wajib: a. beritikad baik dalam melakukan usahanya; b. memberikan inforrnasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikerjahan dan /atau berada dalam pengawasannya. c. mengutamakan tenaga kelja lokal tempat kegiatan/pekeljaan dilaksanakan; d. membayar upah tepat waktu sesuai dengan peljanjian yang ditentukan; e. menjaga hubungan kerja dengan tenaga kelja agar tidak teljadi pemutusan hubungan kelja; f. menjaga kualitas pekeriaan dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah Daerah; dan 9. melaksanakan pekeljaan secara mandiri dan tidak mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Dalam melaksanakan kewajiban sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23, Pengusaha OAP bertanggung).awab atas perusahaan dan pekeljaan/usaha yang dilalnikan.

Pasal 25

Pengusaha OAP bertanggungjawab atas semua peljanjian yang dibuat dalam setiap kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga ketertiban umum.

Pasal 26

Setiap Pengusaha OAP yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, dikenakan sanksi administratif, berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pemberhentian pekeljaan. BABV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Penguasa OAP Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pengusaha OAP sesual kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertujuan: a. meningkatkan keterampilan dan pengetahuan; b. meningkatkan penilaian kinelja pengusaha oAp dan perusahaan; c. mempersiapkan pengusaha OAP untuk tanggungjawab yang lebih tinggi; d. meningkatkan peran pengusaha oAp dalaln pembangunan Daerah; e. menguji efisiensi sistem manajemen kinelja; f. meningkatkan daya saing; dan 9. melahirkan inovasi dan kreativitas.

Pasal 29

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Dinas. P"-

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKANOMOR 5 TAHUN2025TENTANGPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB ketiga

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37