Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PERDA Nomor 1 Tahun 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan dalam Bab II Pasal 3 huruf d angka1, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10 dan huruf e angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah, yang terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan, dan bidang Perindustrian; 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kebakaran; 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; 11. Dinas Kepemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga; 12. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 14. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 16. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan bidang pertanian; 17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 19. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 20. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 21. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; 22. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan; 3. Badan Aset dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal II