Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat 4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Pasaman Barat. 5. Camat adalah camat dilingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi urusan adat Minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari. 9. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Perangkat Nagari adalah Unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 12. Jorong yang terdapat dalam Nagari adalah bagian dari Wilayah Nagari yang terdiri dari beberapa kampung/dusun; 13. Anak Nagari adalah niiniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda serta anco cucuk kemenakan dan urang sumamo yang tinggal dinagari dan perantauan, mempunyai suku secara turun temurun sesuai adat dialam minangkabau dari niniak mamak yang ada di nagari; 14. Penduduk Nagari adalah warga Negara Republik INDONESIA yang berdomisili di Nagari dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk Nagari; 15. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 16. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari. 17. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 19. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 21. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 23. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi Sumatera Barat adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 26. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima Daerah Nagari dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. 28. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah. 29. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 30. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari. 31. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat nagari. 32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat. 33. Lembaga Nagari adalah Lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari Pemerintahan Nagari dan sekaligus sebagai mitra dari pemerintah Nagari.