Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Perusahaan Kabupaten Pasaman Barat. 7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. 8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang segalanya kewenangan tertinggi terdiri dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segalanya kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. 10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik dalam di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.