Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Dengan Kontrak Tahun Jamak

PERDA Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Keempat

Sumber dana

Pasal 6

(1) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat. (2) Sumber Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun dari Bantuan (3) Penganggaran kontrak tahun jamak untuk kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (4) Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat: a. Nama kegiatan; b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan; c. Jumlah anggaran, dan d. Alokasi Anggaran per tahun (6) Alokasi pada tahun tertentu untuk pembiayaan pembangunan dengan kontrak tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD (7) Pembiayaan tahun pertahun disesuaikan dengan perencanaan pekerjaan dengan ketentuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total rencana penyelesaian pekerjaan

Pasal 7

(1) Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaan anggaran tahun jamak dituangkan secara tersendiri dengan Peraturan Bupati kecuali kegiatan tahun jamak yang memerlukan dana cadangan wajib dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri dan rancangannya diajukan bersamaan dengan pembahasan APBD (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk beberapa tahun anggaran.

Pasal 8

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, OPD penanggung jawab melakukan perhitungan dan pengkajian terhadap plafon harga pekerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan lembaga independen dan/atau konsultan Perencanaan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pada pemodan pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah; (2) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan kegiatansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memaksimalkan penyediaanpaket-paket pekerjaan untuk usaha kecil menengah dan koperasi.