Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser. 3. Bupati adalah Bupati Paser. 4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Paser. 5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan. 7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan aktifitas dibidang pertambangan, industri, barang dan jasa atau usaha lainnya di daerah dan bertujuan memperoleh keuntungan baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau cabang anak perusahaan. 8. Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang beroperasi di daerah yang dalam peraturan-UNDANG-UNDANG diwajibkan melaksanakan Program TJSL dengan melaksanakan secara mandiri, bekerja sama dengan Pelaksana TJSL Lainnya, bekerjasama dengan lembaga/kelompok masyarakat/pihak ketiga dalam melaksanakan Program TJSL nya, maupun bekerja sesea dengan pemerintah daerah. 9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya usaha dan terencana yang mengadakan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 110. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 11. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL adalah tim beranggotakan perangkat daerah terkait yang bertugas untuk memfasilitasi Forum TJSL serta menjaga keselarasan dan sinergitas program prioritas pembangunan daerah dengan program TJSL yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL. 12. Penerima Manfaat adalah masyarakat penerima program tanggungjawab sosial yang dinilai layak dan berkewajiban melaksanakan program TJSL penuh kesadaran dan tanggung jawab serta memberikan laporan pelaksanaan program TJLS di lapangan kepada Perusahaan Pelaksana TJSL dan Forum TJSL.

BAB II

PROGRAM TJSL

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaksanaan Program TJSL di Daerah fokus pada pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menitikberatkan pengembangan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. (2) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengembangan masyarakat; b. kesejahteraan sosial; c. pembinaan kewirausahaan; d. pelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan ;dan e. infrastruktur (3) Selain Program TJSL sebagaimana dimaksud ayat (2), Perusahaan dalam batas kepatutan dapat melakukan kegiatan donasi yang berkaitan dengan philanthropy dan charity, tanpa menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk tetap melakukan TJSL.

Pasal 7

Program Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi bidang: a. pendidikan, dapat berupa : 1. pendidikan, pelatihan keterampilan dan keahlian dasar; 2. bantuan tenaga pendidik; 3. sarana prasarana Pendidikan; dan 4. pelatihan dan Kemandirian Masyarakat b. kesehatan, dapat berupa : 1. bantuan tenaga kesehatan untuk polindes dan poskesdes; dan 2. sarana prasarana kesehatan, diutamakan pusban/poskesdes, polindes, dan posyandu. c. pemberdayaan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian masyarakat dengan menitikberatkan dalam pendidikan kesejahteraan keluarga serta menunjang kemandirian ekonomi; d. pemberdayaan masyarakat bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan; dan e. pembangunan Sarana, Prasarana dan pembinaan Seni, Budaya, Olah Raga dan Pariwisata

Pasal 8

Program Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi bidang : a. pengentasan kemiskinan bagi warga miskin sesuai kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. bantuan Kesehatan bagi warga sekitar Perusahaan; c. bantuan bagi masyarakat terlantar, kecacatan dan keterpencilan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sesuai ketentuan perundang undangan; d. pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan perlindungan anak; e. pemberdayaan komunitas adat tercipil (KAT); f. bantuan rumah layak huni dan air bersih bagi warga miskin; dan g. pemberdayaan dasawisma.

Pasal 9

Program Pembinaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, menitikberatkan pengembangan usaha mikro kecil, dapat berupa: a. penelitian dan pengkajian kebutuhan; b. pembentukan dan/atau peningkatan kualitas usaha mikro/kecil, peningkatan mutu produk dan desain kemasan, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan; c. pelatihan dan pendampingan usaha mikro/kecil;; d. pemberian bantuan modal dan/atau sarana produksi kepada usaha mikro/kecil; e. kemitraan antara Perusahaan dengan usaha mikro/kecil; f. pengembangan teknologi tepat guna; g. pengembangan industri kreatif; h. mendorong dan memberikan dukungan tumbuhnya inovasi dan kreativitas; dan i. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas.

Pasal 10

Program pelestarian lingkungan hidup dan Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dapat berupa : a. pengadaan air bersih dan/atau sanitasi lingkungan; b. penghijauan; c. kampanye peduli lingkungan; d. pengelolaan sampah dan/atau limbah; e. penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan; f. bantuan sarana prasarana penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non alam; g. pengadaan dan/atau pemanfaatan energi terbarukan; h. pendampingan; dan i. dukungan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau;

Pasal 11

Program Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dapat berupa jalan, jembatan, irigasi sarana fisik lainnya dalam rangka menunjang pengembangan dan pemberdayaan Sosial Budaya, ekonomi serta lingkungan.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan TJSL diluar program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat diakomodir dan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan forum TJSL dan mendapat persetujuan Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL. (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut memiliki keselarasan dengan program prioritas daerah atau dinilai sangat mendesak.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSL

Pasal 13

Koreksi

Program TJSL disusun oleh pelaksana TJSL dengan ketentuan : a. memperhatikan aspirasi dan kondisi masyarakat setempat yang disampaikan kepada Perusahaan serta memperhatikan program TJSL yang disusun oleh Perusahaan lain; b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; c. sinergi den perencanaan reguler desa (musrenbangdes) yang telah diverifikasi dan disinkronisasi di tingkat kecamatan dan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah; dan d. sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dengan program prioritas Pemerintah Daerah dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program TJSL.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagai bahan dalam penyusunan rencana program kepada Tim Fasilitasi TJSL. (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSL oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan. (3) Tim Fasilitasi TJSL menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaksana TJSL melalui Forum TJSL untuk menjadi acuan dalam penyusunan program TJSL. (4) Tim Fasilitasi TJSL mengkaji program TJSL yang disusun oleh Pelaksana TJSL melalui Forum TJSL untuk melihat sinergitasnya dengan prioritas dan rencana pembangunan daerah. (5) Setelah melakukan pengkajian program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Fasilitasi TJSL dapat melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan Pelaksana TJSL dan masyarakat penerima manfaat program. (6) Hasil kajian dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat sinkronisasi akhir dan hasilnya dituangkan dalam bentuk naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Pelaksana TJSL.

Pasal 15

Pelaksanaan program TJSL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana TJSL berkoordinasi dengan Forum TJSL; b. Program TJSL merupakan kewenangan Pelaksana TJSL dan dapat dikerjakan secara mandiri, bersama-sama dengan Pelaksana TJSL lain, Penerima Manfaat, dan/atau dengan Pemerintah Daerah. c. Pelaksana TJSL meminta kelengkapan administrasi kepada Penerima Manfaat. d. Program TJSL dilaksanakan mempedomani program kegiatan sesuai Naskah Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).

Pasal 16

Pelaksana TJSL wajib: a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan c. MENETAPKAN bahwa TJSL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan program TJSL, Pengendalian dan evaluasi dilakukan berjenjang oleh Pelaksana TJSL, Forum TJSL dan Tim Fasilitasi TJSL. (2) Pengendalian dan evaluasi program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL melakukan pengawasan atas pelaksanaan program TJSL untuk menjamin agar pelaksanaan program TJSL berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program yang telah disepakati. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan di lokasi pelaksanaan program TJSL.

Pasal 18

(1) Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai proses, kendala, dan tingkat pencapaian pelaksanaan program TJSL. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana TJSL menginformasikan : a. realisasi capaian kinerja pelaksanaan program TJSL; b. realisasi penggunaan biayaa program TJSL; c. kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan d. rencana tindaklanjut. (3) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap 2 (dua) kali dalam satuan bulan pada bulan Februari dan Juli dan disampaikan ke Forum TJSL dengan tembusan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL. (4) Forum TJSL melakukan kompilasi atas laporan pelaksanaan Program TJSL oleh Pelaksana TJSL dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL dengan tembusan ke DPRD.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 27