Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewen€ulg, tugas dan kewqiiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaa-n kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karalg taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 14. Lembaga Penyelenggara Pemerintah adalah Lembaga Negara yang menjalankan fungsi Eksekitif, Legislative atau Yudikatif dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara. 15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 16. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya di singkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. 18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa menyepakati hal yang bersifat strategis.

(1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. waktu musyawarah BPD; -l+- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; e. tata cara musyawarah BPD; f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. {2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; dan d. daftar hadir anggota BPD. (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu. (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a, tata cara pembahas€rn r€rnc€rngan Peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. (6) Pengaturan mengenai penJrusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. pen5rusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatangan€rn berita acara; dan e. penyampaian berita acara.