Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

PERDA Nomor 10 Tahun 2023

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PROGRAM TJSL BADAN USAHA

Pasal 12

Koreksi

Program TJSL Badan Usaha dilaksanakan dengan mengacu pada: a. rencana kerja tahunan Badan Usaha; dan b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 13

Koreksi

Program TJSL Badan Usaha yang dibuat Badan Usaha disinergikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 14

(1) TJSL oleh Badan Usaha minimal meliputi bidang: a. kesejahteraan sosial; b. pendidikan; c. kesehatan; d. seni dan budaya; e. keagamaan; f. kewirausahaan; g. infrastruktur; dan h. lingkungan. (2) Program bidang TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bina lingkungan, kesehatan, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan keagamaan; b. kewirausahaan dan kemitraan usaha mikro dan koperasi; c. program langsung pada masyarakat; dan d. pembangunan infrastruktur. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan dilaksanakan untuk: a. meningkatkan kesejahteraan sosial; b. meningkatkan kualitas keagamaan; c. meningkatkan kualitas pendidikan; d. meningkatkan taraf kesehatan; e. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat; f. mengembangkan seni dan budaya; g. memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha; h. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan i. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha Badan Usaha.

Pasal 15

Program bina lingkungan, kesehatan, sosial, seni budaya, dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan seni budaya, dan peningkatan kualitas keagamaan.

Pasal 16

Program kewirausahaan dan kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Pasal 17

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, berupa: a. hibah, yang dapat diberikan oleh Badan Usaha kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Badan Usaha; b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan; c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana, dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial; e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan/atau f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 18

Program bina pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum, dan sarana lainnya.

BAB V

FORUM TJSL BADAN USAHA

Pasal 19

Koreksi

(1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha dibentuk Forum. (2) Semua Badan Usaha di Daerah menjadi anggota Forum.

Pasal 20

Koreksi

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk: a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL Badan Usaha; b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 21

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas: a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat; b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan di Daerah sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) serta program penanganannya; c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 22

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum; b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya; c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di Daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan, dan pihak lainnya; d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSL Badan Usaha kepada pihak lain; e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL Badan Usaha; dan f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSL Badan Usaha.

Pasal 23

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) minimal terdiri atas: a. pengurus; dan b. anggota. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.

Pasal 24

(1) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan TJSL Badan Usaha diatur dan ditetapkan oleh Forum. (2) Mekanisme pembentukan organisasi Forum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Koreksi

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSL Badan Usaha di Daerah berperan untuk: a. memberikan pemahaman kepada Badan Usaha mengenai pelaksanaan TJSL Badan Usaha; b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSL Badan Usaha dengan program Pemerintah Daerah; c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah; d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSL Badan Usaha; e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah rencana pembangunan Desa dan/atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Badan Usaha; f. memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSL Badan Usaha dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSL Badan Usaha.

Pasal 26

(1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum TJSL Badan Usaha. (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum menyusun program TJSL Badan Usaha dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL Badan Usaha kepada Forum. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL Badan Usaha dari masing-masing Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36

BAB XIII

Pasal 37

BAB XIV

Pasal 38

BAB XV

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41