Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PERDA Nomor 14 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara INDONESIA atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 7. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk meemberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. 8. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaha keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil. 9. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. 10. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. 11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 12. Ruang Kreatif adalah infrastruktur Ekonomi Kreatif berupa ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah. 13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif.

BAB III

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan riset; b. pengembangan pendidikan; c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; d. penyediaan infrastruktur; e. pengembangan sistem pemasaran; f. pemberian insentif; g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan h. pelindungan hasil kreativitas.

Pasal 10

(1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada sub sektor: a. pengembangan permainan; b. arsitektur; c. desain interior; d. musik; e. seni rupa; f. fashion; g. kuliner; h. film, animasi, dan video; i. fotografi; j. desain komunikasi visual; k. televisi dan radio; l. kriya; m. desain produk; n. penerbitan; o. periklanan; p. seni pertunjukan; dan q. aplikasi. (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat. (3) Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif. (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 13

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui: a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan b. intrakurikuler dan kokulikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

BAB IV

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. infrastruktur fisik; dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui: a. lisensi; b. waralaba; c. alih teknologi; d. jenama bersama; e. pengalihan hak; dan/atau f. bentuk kemitraan lain. (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal. (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa: a. bimbingan teknis; b. pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik; c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan; d. pelayanan informasi/konsultasi usaha; e. bantuan promosi pemasaran; f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital; g. akses pemasaran; h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk; dan i. layanan bantuan dan pendampingan hukum. (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 17

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. legalitas usaha; b. pengelolaan Kekayaan Intelektual; c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 18

Fasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 19

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. pemberian insentif; dan/atau b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Pasal 20

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 21

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas: a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital; b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 23

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g terdiri atas: a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 24

(1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan. (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 25

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i meliputi: a. penyuluhan hukum; dan b. konsultasi hukum;

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. fiskal; dan/atau b. nonfiskal.

Pasal 27

(1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat berupa: a. insentif perpajakan Daerah; dan b. insentif retribusi. (2) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dapat berupa: a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif; dan b. kemudahan pelayanan Perizinan Berusaha dibidang Ekonomi Kreatif;

Pasal 28

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kratif yang berupa Kekayaan Intelektual. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui: a. lisensi; b. waralaba; c. alih teknologi; d. jenama bersama; e. pengalihan hak; dan/atau f. bentuk kemitraan lain. (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal. (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa: a. bimbingan teknis; b. pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik; c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan; d. pelayanan informasi/konsultasi usaha; e. bantuan promosi pemasaran; f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital; g. akses pemasaran; h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk; dan i. layanan bantuan dan pendampingan hukum. (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 17

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. legalitas usaha; b. pengelolaan Kekayaan Intelektual; c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 18

Fasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 19

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. pemberian insentif; dan/atau b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Pasal 20

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 21

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas: a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital; b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 23

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g terdiri atas: a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 24

(1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan. (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 25

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i meliputi: a. penyuluhan hukum; dan b. konsultasi hukum;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

BAB Kelima

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33