Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK

PERDA Nomor 10 Tahun 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 10 Seri E Nomor 10) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 4, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, angka 5 dan angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur- unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau UNDANG-UNDANG Perlindungan Anak. 7. Kabupaten Purworejo Layak Anak yang selanjutnya disingkat KPLA adalah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak. 8. Rencana Aksi Daerah KPLA yang selanjutnya disebut RAD KPLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung KPLA. 9. Gugus Tugas KPLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KPLA. 10. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KPLA. 11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh. 13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 15. Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. 16. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses Pembangunan. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KPLA dibentuk Gugus Tugas KPLA oleh Bupati. (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KPLA paling sedikit meliputi: a. ketua: sekretaris Daerah; b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah; c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas: 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan; 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan; 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus Anak; dan 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya. (4) Keanggotaan sub gugus tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur: a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KPLA; b. masyarakat; c. media massa; d. dunia usaha; e. perwakilan anak; f. instansi vertikal; dan/atau g. organisasi non pemerintah. (5) Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun profil KLA. (6) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat : a. data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus; b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya;dan c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; (7) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati. (8) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah. 10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Koreksi

(1) Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas: a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KPLA; b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KPLA; c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KPLA; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KPLA; dan e. membuat laporan penyelenggaraan KPLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak. (2) RAD KPLA merupakan dokumen rencana aksi KPLA yang menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KPLA yang meliputi aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak. (3) RAD KPLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi. (4) RAD KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 11. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KPLA. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak emngenai kebijakan KPLA; b. menyediakan buku, leaflet, brosur atau oeraga lainnya mengenai pemyelenggaraan KPLA dan isu- isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat; c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/Pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan dunia usaha yang berperan serta dalam Upaya penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dwengan KPLA; d. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak; e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak; f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi penyelenggaraan KPLA;dan g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu, maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya penyelenggaraan KPLA; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaklsud pada ayat (2) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati. 12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 38

Pasal II