Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

PERDA Nomor 1 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Rembang. 4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan. 7. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan nasional yang preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat. 8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, anggota kelompok dan/atau masyarakat tertentu yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

Pasal 12