Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dprd.

PERDA Nomor 1 Tahun 2015

Buka PDF Asli

BAB 2

Susunan organisasi

Pasal 5

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Ketiga

Asisten Ekonomi Pembangunan

Pasal 14

Koreksi

Asisten Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perekonomian dan sumber daya alam, sesuai dengan kebijakannya yang telah digariskan.

Pasal 15

Koreksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Asisten Ekonomi Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan sinkronisasi tugas dibidang perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, kesejahteraan rakyat dan sosial; b. Bimbingan dan pengarahan tugas dibidang pembinaan perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, kesejahteraan rakyat dan sosial; c. Fasilitasi kegiatan serta kerjasama dibidang pembinaan perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, kesejahteraan rakyat dan sosial; d. Evaluasi tugas dibidang pembinaan perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, kesejahteraan rakyat dan sosial; dan e. Memberikan pertimbangan dan saran dibidang tugasnya kepada atasan. 5. Diantara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 9 A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 9 A Bagian Layanan Pengadaan Pasal 19 A Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapat .Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 B Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan teknis operasional sekretariat dalam bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dalam implementasinya oleh kelompok-kelompok kerja (pokja pengadaan barang/jasa); b. Penghimpunan dan menyusun serta melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah administrasi pembinaan administrasi pengadaan; c. Penginventarisasian paket-paket kegiatan yang ada di SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang akan dilakukan/diselesaikan; d. Pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan; e. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa; f. Pengembangan sumber daya manusia procurement center, pokja pengadaan barang/jasa; g. Pembinaan dalam peningkatan kompetensi terhadap seluruh perangkat bagian pengadaan barang/jasa, termasuk personil sekretariat ULP dan pokja pengadaan barang/jasa; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atas atasan sesuai dengan tugasnya. 6. Ketentuan Pasal 34 dalam paragraf 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB 7

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Koreksi

Pasal 34

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Umum, terdiri dari: 1. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dprd.

BAB 2

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB 7

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 34

BAB 17

Pasal 34