Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PERDA Nomor 10 Tahun 2017

Pasal 1

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Sekretariat DPRD Tipe B, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sarolangun serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dimena melakukan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan alat perangkat daerah; d. Dinas Daerah Kabupaten Sarolunngan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang peristiwa; 3. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; 6. Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial; 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Perentahan Desa; 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 14. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan Daerah dan kearsipan; 15. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan; 16. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Tipe A menyelaggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura dan sub urusan perkebunan; 19. Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan; 21. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran; 22. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan urutan ketentraman dan ketertiban umum; e. Badan Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan; 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan; 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 15A

Pasal II