Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2009

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengukuran Pengujian terhadap hasil hutan yang diproduksi dari hutan negara dan hutan hak oleh orang pribadi atau badan, dipungut Retribusi Daerah dengan nama Retribusi Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.

Pasal 3

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal 31 Maret 2009 BUPATI SAROLANGUN, H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal 31 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH Ir. M. BASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR 02 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN I. PENJELASAN UMUM Berdasarakan UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber pendapatan daerah untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber antara lain dari Retribusi Daerah. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka Daerah akan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung-jawab. UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi memberikan peluang kepada Daerah untuk mengelola potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan MENETAPKAN jenis Retribusi melalui Peraturan Daerah Kabupaten, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta objek retribusi tersebut benar-benar telah menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Perizinan pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Sarolangun telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan UNDANG-UNDANG 32 Tahun 2004. Retribusi Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang tergolong Retribusi Lain-lainnya yang dikenakan pada pemberian pelayanan atas kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang diproduksi dari perizinan pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas. Pasal 2 : Cukup jelas. Pasal 3 : Cukup jelas. Pasal 4 : Cukup jelas. Pasal 5 : Cukup jelas. Pasal 6 : Cukup jelas. Pasal 7 : Cukup jelas. Pasal 8 : Cukup jelas. Pasal 9 : Cukup jelas. Pasal 10 : Cukup jelas. Pasal 11 : Ayat (1) : Petugas Tata Usaha Kayu adalah pegawai tertentu pada Dinas yang memiliki keahlian dalam pengujian hasil hutan (bersertifikat) antara lain Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (Pengesah LHP), Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB), Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Gergajian (P3KG) dan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 12 : Cukup jelas. Pasal 13 : Cukup jelas. Pasal 14 : Cukup jelas. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 02 TAHUN 2009 TANGGAL 31 MARET 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

Pasal 14