Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

PERDA Nomor 2 Tahun 2015

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah terdiri dari: a. Badan Pelaksana Penyuluhan; b. Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu; c. Satuan Polisi Pamong Praja; d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan e. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil INDONESIA. 3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Keempat

A Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 22

Koreksi

(1) Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a. (2) Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II b. (3) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a. (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b. (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa. (6) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Subbagian pada Tata Usaha pada UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb. 6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana dilakukan oleh Bupati. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Tata Usaha yang berada dilingkungan Badan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Badan. (3) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Sub bagian Sipl yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku (4) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan sesuai usulan dari Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. TELAH DITELITI KEBENARANNYA KABAG HUMUM SETDA AHMAD NASRI NIP. 19671105 199203 1... Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 27 Juli 2015 BUPATI SAROLANGUN, CEK ENDRA Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 27 Juli 2 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THABRONI ROZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI : 6 TAHUN 2015