Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun; 3. Bupati adalah Bupati Sarolangun; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun; 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yaitu SKPD PPTSP Kabupaten Sarolangun; 6. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi, baik pelayanan jasa rencana, layanan jasa pengawasan maupun layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bak perencanaan maupun yang berbentuk Badan Hukum; 7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi rencana pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi, pengawas pekerjaan konstruksi; 8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan rencana dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-baik beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya; 9. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagi penyedia jasa, pengguna Jasa dan masyarakat; 10. Pengawasan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagi penyedia jasa, pengguna Jasa dan masyarakat; 11. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatannya usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi; 12. Surat Izin Usaha Konstruksi adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi, yang selanjutnyadisertaiSIUK; 13. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha; 14. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; 15. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Jasa Konstruksi dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/badan hukum; 16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah; 17. Surat Ketapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.