Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PESONA SAROLANGUN

PERDA Nomor 5 Tahun 2017

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

(1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun adalah jasa Penyiaran media massa radio berbentuk Badan Hukum. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Suara Pesona Sarolangun juga di singkat LPPL RSP Sarolangun.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

PELAKSANAAN SIARAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan daerah, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya INDONESIA. (2) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klarifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. (3) Isi siaran wajib dijaga netralisasi dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (4) Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan /bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; dan c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. (5) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan melehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia INDONESIA, atau merusak hubungan Internasional.

Pasal 8

Bahasa pengatur utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa INDONESIA yang baik dan benar.

Pasal 9

(1) Bahasa daerah dapat di gunakan sebagai bahasa pengatur dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan untuk mendukung mata acara tertentu. (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 10

(1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relay siaran Lembaga Penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri. (2) Relay siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi. (3) Khusus untuk relay siaran acara tetap yang berasal dari luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya di batasi. (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relay siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 11

Antar Lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tengah mengarah pada monopoli informasi dan pembentukan opini.

Pasal 12

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran. (2) Siaran iklan wajib menaati asas dan peraturan yang berlaku. (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan : a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi, dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain; b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai agama;dan/atau d. eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun. (4) Materi iklan yang disarankan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan KPI. (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran. (6) Siaran iklan niaga yang diadakan pada mata acara anak-anak wajib mengikuti standar ulasan tentang anak-anak. (7) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan layanan masyarakat. (8) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran sedangkan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % dari waktu siaran iklanya. (9) Besarnya tarif jasa pemasangan iklan ditetapkan dengan keputusan dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal RSP Sarolangun. (10) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 13

Dewan Direksi berhak meneliti, menyensor, memperbaiki dan membatalkan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PESONA SAROLANGUN

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

BAB VII

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB keempat

Pasal 12

BAB kelima

Pasal 13

BAB keenam

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20