Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

PERDA Nomor 7 Tahun 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 2. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolungun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di Debut Desa, adalah kesalahan hukum masyarakat lokal memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara dan Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dalam susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusylawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 16. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Negara INDONESIA yang didasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilih. 18. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh Panitia Pemilih. 19. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan. 20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 21. Panitia Pemilihan adalah Penitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD. 22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya. 23. Penjaringan adalah suatu upaya yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga Negara INDONESIA. 24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa. 25. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati memilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih dengan berupaya menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila dia bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa. 26. Panitia penyelenggara pemungutan suara adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat Pemungutan Suara (TPS). 27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat KPPS Pilkades, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS. 28. Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat PPS Pilkades, adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan desa. 29. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, yang selanjutnya disebut DP4, adalah kumpulan data penduduk sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS). 30. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara; 31. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa. 32. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik 33. Elektronik Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengelola informasi digital untuk membuat surat suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

Persyaratan Calon Kepala Desa, sebagai berikut: a. warga Negara Republik INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. memegang teguh mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan menunjukkan ijazah asli dan menyerahkan poto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. dihapus. h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumukan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK); m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun maupun di daerah lain dalam Negara Republik INDONESIA; n. Tidak Pernah dikenakan sanksi Adat dalam kurun Waktu 5 tahun sebelum pendaftaran dimulai; o. tidak sebagai pengguna Narkoba; p. bagi TNI, POLRI yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; q. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetual dari Pembina kepegawaian; r. Bagi yang beragama Islam Wajib bisa baca al-Quran dan mendirikan sholat; 7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf r diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringannya dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan. (2) Bakal Calon melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. surat Pernyataan sebagai Warga Negara INDONESIA; b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. surat pernyataan setia Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta Pemerintah; d. foto Copy Ijazah/STTB yang dimiliki dan di legalisir oleh pejabat yang berwenang; e. foto Copy Surat keterangan Akta Kelahiran atau bukti lainnya yang di sah kan pejabat yang berwenang ; f. surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa; g. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir; h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak sedang menjalani Hukuman Penjara; i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. surat keterangan tidak dan atau sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan; k. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; l. surat Pernyataan Calon Kepala Desa Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun maupun di daerah lain dalam Negara Republik INDONESIA; m. surat keterangan dari Ketua Lembaga Adat Kecamatan bahwa tidak pernah di hukum adat; n. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; o. surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS; p. surat keterangan persetujuan dari atasan bagi TNI, POLRI; q. surat pernyataan bersedia menerima kekalahan apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa dari yang bersangkutan; r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus politik dan jika masih terdaftar sebagai pengurus partai politik melampirkan surat pengunduran diri yang diketahui oleh ketua/pimpinan partai politik setingkat Kabupaten; s. membuat program kerja secara tertulis; t. rekomendasi dari BPD bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa; 8. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 31

Pasal 35

Pasal 35A

Pasal 37

Pasal 39

Pasal II