Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI KAWASAN BATHIN IX KECAMATAN PAUH

PERDA Nomor 8 Tahun 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum. 7. Peraturan Kepala Daerah atau dapat disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum. 8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan. 9. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai Kecamatan. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa memberdayakan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Selain keanggotaan BPD didasarkan pada keterwakilan wilayah atau dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan BPD dapat memperhatikan pencerminan unsur-unsur antara lain pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, ketua rukun warga, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan : a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 7 orang anggota . b. jumlah penduduk 2001 sampai dengan 3000 jiwa, paling sedikit 7 orang anggota dan paling banyak 9 orang anggota. c. Jumlah penduduk diatas 3000 jiwa, paling sedikit 9 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.

Pasal 4

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 5

Keanggotaan BPD diresmikan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 6

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan BPD. (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua/sekretaris) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan ; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara ; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Republik INDONESIA.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Koreksi

BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ; b. menyatakan pendapat.

Pasal 13

Koreksi

Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. memperoleh tunjangan.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. memproses pemilihan kepala desa; f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; i. Pimpinan dan Anggota BPD wajib memakai PIN Atribut tanda pengenal.

Pasal 15

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat. (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Pasal 16

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai : a. Kepala Desa dan atau Perangkat Desa; b. pimpinan atau anggota BPD Desa lainnya; c. pejabat lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang: a. sebagai pelaksana proyek desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang ; dan e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam Tata Tertib BPD.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI KAWASAN BATHIN IX KECAMATAN PAUH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

BAB XIV

Pasal 35

Pasal 36

BAB XV

Pasal 37

Pasal 38

BAB XVI

Pasal 39

BAB XVII

Pasal 40

BAB XVIII

Pasal 41

BAB XIX

Pasal 42