Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH DARI TAHUN 2012 SAMPAI TAHUN 2016

PERDA Nomor 9 Tahun 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sako Batuah adalah Perusahaan Daerah yang melakukan pengelolaan dan penyaluran air minum di Kabupaten Sarolangun. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun. 6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk umung maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan cara antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak - hak lainnya. 8. Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun disebut Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Koreksi

(1) Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal merupakan suatu tahap proses dan tahapan dalam perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme peraturan perundangan yang berlaku. (2) Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. (3) Penyertaan modal dilakukan oleh PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah kabupaten Sarolangun. (4) Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal setelah usulan proposal penyertaan modal PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun. (5) Bupati melalui SKPD pengelola penyertaan modal meneliti usulan penyertaan (6) Ketentuan mengenai penunjukan SKPD pengelola, proposal, proses, dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati. (7) Penyertaan modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, mengganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan. (8) Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun.

Pasal 8

(1) Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. (2) SKPD pengelola penyertaan modal wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Sarolangun dan disampaikan kepada bupati. (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH DARI TAHUN 2012 SAMPAI TAHUN 2016

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10