Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

PERDA Nomor 13 Tahun 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang Bantuan Hukum. 3. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. 4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum. 5. Masyarakat Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 6. Masyarakat Rentan Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi mengarah pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 7. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 8. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 9. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. 10. Kuasa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau lembaga yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan bantuan hukum. 11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin dan rentan miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. 17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Advokat. 18. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 19. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sleman. 20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 21. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum. 22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 24. Bupati adalah Bupati Sleman. 25. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. 27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah. (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan melalui alokasi anggaran dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah. (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; b. menyusun dan MENETAPKAN Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran; dan e. melakukan koordinasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Menteri dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. mendapatkan anggaran dari APBN, APBD DIY, atau APBD untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib: a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum; b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang- undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang- undangan; dan e. melaporkan kepada Bupati setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberi sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. penghentian akses bantuan hukum yang bersumber dari APBD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 11

(1) Penerima Bantuan Hukum meliputi: a. masyarakat miskin; atau b. masyarakat rentan miskin. (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Rentan Miskin.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB Ketiga

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

Koreksi

Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 7

Koreksi

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. mendapatkan anggaran dari APBN, APBD DIY, atau APBD untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib: a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum; b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang- undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang- undangan; dan e. melaporkan kepada Bupati setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberi sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. penghentian akses bantuan hukum yang bersumber dari APBD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau secara lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri: a. fotokopi Kartu Identitas Pemohon Bantuan Hukum dan/atau Penerima Bantuan Hukum; b. fotokopi Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Keluarga Rentan Miskin Penerima Bantuan Hukum; dan c. dokumen yang berkenaan dengan masalah hukum yang dihadapi. (4) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Kartu Identitas, Kartu Keluarga Miskin dan/atau Kartu Keluarga Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dipenuhi dengan surat keterangan dari Lurah dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan/atau pelayanan sosial.

Pasal 16

(1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mampu membuat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), permohonan dapat diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. fotokopi identitas Penerima Bantuan Hukum; b. fotokopi Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Keluarga Rentan Miskin; c. surat keterangan miskin atau rentan miskin apabila Penerima Bantuan Hukum belum memiliki Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Keluarga Rentan Miskin; dan d. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Pasal 17

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen ilmu hukum, dan mahasiswa fakultas hukum. (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat. (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Permohonan dana Bantuan Hukum dilampiri persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa berkas permohonan dan menerbitkan rekomendasi pemberian dana Bantuan Hukum. (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 22

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan melalui Jaring Pengaman Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (3) Perkara yang telah mendapatkan dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBN atau APBD DIY, tidak dapat dibiayai dari APBD.

Pasal 23

Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bantuan hukum litigasi diberikan per tahapan penanganan Perkara dan/atau per perkara; dan b. bantuan hukum non litigasi diberikan per kegiatan.

Pasal 24

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara sesuai tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam: a. perkara pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; b. perkara perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan c. perkara tata usaha Negara, meliputi sidang persiapan dan/atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Penyaluran

Pasal 22

Koreksi

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan melalui Jaring Pengaman Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (3) Perkara yang telah mendapatkan dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBN atau APBD DIY, tidak dapat dibiayai dari APBD.

Pasal 23

Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bantuan hukum litigasi diberikan per tahapan penanganan Perkara dan/atau per perkara; dan b. bantuan hukum non litigasi diberikan per kegiatan.

Pasal 24

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara sesuai tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam: a. perkara pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; b. perkara perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan c. perkara tata usaha Negara, meliputi sidang persiapan dan/atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

Pasal 36