Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Azas penyeleggaraan perizinan: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. profesionalitas; f. pembangunan berkelanjutan; g. kesederhanaan dan kejelasan; h. akuntabilitas; dan i. efisiensi dan efektivitas.

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. penataan perizinan; b. pengelompokan jenis perizinan; c. prosedur perizinan; d. penyelenggara perizinan; e. standar pelayanan perizinan; f. peran serta masyarakat; dan g. pengawasan dan sanksi.

Azas penyeleggaraan perizinan: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. profesionalitas; f. pembangunan berkelanjutan; g. kesederhanaan dan kejelasan; h. akuntabilitas; dan i. efisiensi dan efektivitas.

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. penataan perizinan; b. pengelompokan jenis perizinan; c. prosedur perizinan; d. penyelenggara perizinan; e. standar pelayanan perizinan; f. peran serta masyarakat; dan g. pengawasan dan sanksi.

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum; b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat; c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan; d. menata dan MENETAPKAN pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan katagori; e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai: a. instrumen pemerintah; b. yuridis preventif; c. pengendalian; d. koordinasi; e. pengawasan publik; dan f. peningkatan perekonomian daerah.

(1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat. (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu; b. mengatur perbuatan individual; c. memberikan perlindungan hukum; dan d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan

(1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma dalam izin yang diterbitkan.

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimaksudkan untuk: a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan b. mengurangi kerugian pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. menumbuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. memberikan saran pendapat; dan e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Fungsi peningkatan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan pemohon izin.

(1). Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu. (2). Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang: a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat; b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan; c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Setiap izin paling sedikit memuat: a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin; b. dasar hukum pemberian izin; c. nama izin; d. subjek izin; e. obyek izin; f. norma yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; g. alasan penerbitan izin; dan h. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

(1). Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu. (2). Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang: a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat; b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan; c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Setiap izin paling sedikit memuat: a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin; b. dasar hukum pemberian izin; c. nama izin; d. subjek izin; e. obyek izin; f. norma yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; g. alasan penerbitan izin; dan h. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Penataan perizinan dilakukan melalui cara: a. penghapusan; b. penggabungan; c. penyederhanaan; dan d. pendelegasian.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan terhadap perizinan yang: a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menghambat investasi; atau c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap jenis perizinan yang: a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain; b. inkonsistensi; c. tumpang tindih; dan d. pertentangan.

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan dengan pertimbangan luas lingkup dampak kegiatannya dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

(1). Penataan perizinan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian perizinan. (2). Pengkajian perizinan dilaksanakan oleh SKPD penyelenggara perizinan dibantu Tim Pengkajian Perizinan. (3). Ketentuan mengenai tata cara penataan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pengkajian perizinan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

(1). Perizinan dikelompokan menurut: a. klasifikasi; dan b. katagori. (2). Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin: a. usaha; dan b. non usaha. (3). Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin: a. pemanfaatan ruang; b. lingkungan hidup; c. kepariwisataan; d. reklame; e. penanaman modal; f. sumber daya air dan mineral; g. konstruksi; h. transportasi; i. informasi dan komunikasi; j. pertanian; k. kehutanan dan perkebunan; l. ketenagakerjaan; m. pendidikan dan pelatihan; n. kesehatan; o. jasa boga; p. perdagangan; q. perindustrian; dan r. lainnya.

(1). Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah izin atas kegiatan yang bersifat komersial. (2). Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b adalah izin atas kegiatan yang tidak bersifat komersial.

(1). Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah izin atas kegiatan yang bersifat komersial. (2). Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b adalah izin atas kegiatan yang tidak bersifat komersial.

(1). Katagori pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a adalah izin terkait dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. (2). Katagori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (3). Katagori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. (4). Katagori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah. (5). Katagori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (6). Katagori sumber daya air dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f adalah izin yanag terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya serta mineral dan bahan tambang lainnya. (7). Katagori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perncanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (8). Katagori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi. (9). Katagori informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan informasi dan komunikasi. (10). Katagori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan. (11). Katagori kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan kehutanan dan perkebunan. (12). Katagori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf l adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. (13). Katagori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf m adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. (14). Katagori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan. (15). Katagori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga. (16). Katagori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan. (17). Katergori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf q adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustian. (18). Katagori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (17).

Persyaratan perizinan meliputi: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan yuridis; c. persyaratan teknis; dan d. persyaratan managerial.

(1). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pemberian izin. (2). Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan. (3). Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan teknis di lapangan. (4). Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen. (5). Tidak dipenuhinya persyaratan perizinan berakibat tidak dilaksanakannya pelayanan perizinan. (6). Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1). Bupati berwenang MENETAPKAN izin. (2). Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan. (3). Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1). Kelembagaan penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan. (2). Penyelenggara perizinan yang melayani berbagai katagori perizinan dilakukan oleh SKPD penyelenggara perizinan terpadu. (3). Penyelenggara perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. (4). Penyelenggara perizinan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan penyelenggara perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi: 1. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan; 2. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing katagori izin; 3. melaksanakan pelayanan perizinan; 4. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin; 5. melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait; 6. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan; 7. melakukan pengkajian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi; 8. mengelola informasi; 9. melakukan pengawasan; 10. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin; 11. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- udangan terkait perizinan; 12. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan 13. mengelola pengaduan dari penerima layanan atau masyarakat.

(1). Aparatur penyelenggara perizinan yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya. (2). Penempatan dan pembinaan aparatur penyelenggara perizinan diselenggarakan secara profesinal, transparan, tidak diskriminatif dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(1). Penyelenggara perizinan mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali. (2). Penyelenggara perizinan menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3). Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan. (4). Evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

(1). Kelembagaan penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan. (2). Penyelenggara perizinan yang melayani berbagai katagori perizinan dilakukan oleh SKPD penyelenggara perizinan terpadu. (3). Penyelenggara perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. (4). Penyelenggara perizinan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan penyelenggara perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi: 1. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan; 2. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing katagori izin; 3. melaksanakan pelayanan perizinan; 4. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin; 5. melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait; 6. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan; 7. melakukan pengkajian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi; 8. mengelola informasi; 9. melakukan pengawasan; 10. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin; 11. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- udangan terkait perizinan; 12. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan 13. mengelola pengaduan dari penerima layanan atau masyarakat.

(1). Aparatur penyelenggara perizinan yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya. (2). Penempatan dan pembinaan aparatur penyelenggara perizinan diselenggarakan secara profesinal, transparan, tidak diskriminatif dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(1). Penyelenggara perizinan mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali. (2). Penyelenggara perizinan menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3). Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan. (4). Evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Setiap penyelenggara perizinan wajib menyusun, MENETAPKAN, dan menerapkan standar pelayanan.

(1) Standar pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun. (2) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan perubahan standar pelayanan.

(1). Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat komponen: a. dasar Hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan saran dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelaksanaan yang yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan;dan n. evaluasi kinerja pelaksana. (2). Standar pelayanan ditetapkan dalam bentuk prosedur operasional standar. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyelenggara perizinan mempunyai kewajiban: a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. mengelola pengaduan dari penerima layanan atau masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku;dan c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan; (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Perilaku penyelenggara pelayanan perizinan dalam penyampaian layanan berdasarkan nilai-nilai dasar budaya kerja yang meliputi: a. komitmen dan konsistensi memegang teguh dan berjanji melaksanakan tugas yang diemban, taat asas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan; b. keikhlasan dan kejujuran tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa, dan berani mempertanggung-jawabkan sesuatu yang diperbuat; c. integritas dan profesionalisme mampu menyelaraskan diri dengan bidang tugas dan kompetensinya terhadap pelaksanaan tugas secara baik dan benar; d. kreatif, responsif dan inovatif yang dapat diaplikasikan pada bidang tugas dan peka terhadap perkembangan yang terjadi di luar lingkungan organisasi;dan e. keteguhan dan ketegasan kuat dalam berpegang pada aturan dengan tindakan yang jelas dan tidak ragu-ragu;

(1) Subyek izin berhak memperoleh pelayanan perizinan. (2) Pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Subyek izin wajib: a. menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimiliki; b. memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha; c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian izin; d. melaporkan perubahan data kepada Bupati melalui Kepala SKPD/instansi pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; e. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin klasifikasi usaha; f. mentaati norma-norma yang tercantum dalam izin; dan g. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

(1). Masyarakat dapat berperan serta penyelenggaraan perizinan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan periszinan. (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat. (3). Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan. (4). Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha. (6) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1). Bupati berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan. (2). Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggara perizinan dan subyek izin. (3). Pembinaan terhadap subyek izin dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan cara: a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pengawasan masyarakat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hueuf c dapat disampaikan kepada Bupati, SKPD/instansi penyelenggara perizinan, SKPD/instansi pembina terkait, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat pengawas fungsional. (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan oleh subyek izin dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan. (4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

(1). Bupati berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan. (2). Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggara perizinan dan subyek izin. (3). Pembinaan terhadap subyek izin dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan cara: a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pengawasan masyarakat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hueuf c dapat disampaikan kepada Bupati, SKPD/instansi penyelenggara perizinan, SKPD/instansi pembina terkait, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat pengawas fungsional. (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan oleh subyek izin dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan. (4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Aparatur penyelenggara perizinan yang tidak melaksanakan pelayanan perizinan berdasarkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(1). Subyek izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif. (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penolakan perpanjangan izin; c. pembekuan izin; atau d. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; b. penolakan perpanjangan izin dikenakan kepada pemegang izin kalsifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e. c. pembekuan izin diberikan dalam hal subyek izin telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; d. pembekuan izin bersifat sementara dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan; e. apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan subyek izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan sanksi berupa pencabutan izin. (4) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila subyek izin telah memenuhi kewajibannya. (5) Subyek izin yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh Izin setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi. (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Kepala SKPD/instansi penyelenggara perizinan. (3) Sanksi administrasi diberikan dengan Keputusan Kepala SKPD/instansi penyelenggara perizinan setelah mendapat pertimbangan Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 8 September 2014 BUPATI SRAGEN, ttd AGUS FATCHUR RAHMAN Diundangkan di Sragen pada tanggal 8 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd TATAG PRABAWANTO B LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Juli Wantoro, SH,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19660706 199203 1 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (200/2014);