Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Usaha hiburan dan rekreasi diselenggarakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan kesetaraan secara proporsional; d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; e. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan f. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Tujuan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi: a. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para pelaku usaha hiburan dan rekreasi; b. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah serta memajukan seni dan kebudayaan tradisional ditengah peradaban global; c. mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah; dan d. menjamin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi yang selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di daerah serta mencegah timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

(1) Bidang usaha hiburan dan rekreasi: a. gelanggang olah raga; b. gelanggang seni; c. arena permainan; d. hiburan malam; e. panti pijat; f. taman rekreasi; g. karaoke; dan h. jasa impresariat/promotor. (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha: a. lapangan golf; b. rumah bilyard; c. gelanggang renang; d. lapangan tenis; e. gelanggang bowling; f. lapangan fudsal; dan g. sub jenis lainnya. (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha: a. sanggar seni; b. galery seni; c. gedung pertunjukan seni; d. sub jenis lainnya. (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha: a. arena permainan; b. sub jenis lainnya. (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha: a. kelab malam; b. diskotek; c. pub; d. pertunjukan insidentil; e. sub jenis lainnya. (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha: a. panti pijat; b. sub jenis lainnya. (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha: a. taman rekreasi; b. taman bertema; c. sub jenis lainnya. (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha: a. karaoke; b. sub jenis lainnya. (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub jenis usaha: a. jasa impresariat/promotor; b. sub jenis lainnya. (10) Jenis usaha sub jenis lainnya yang belum disebut pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati. (2) Permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi diajukan secara tertulis oleh pengusaha dan disampaikan kepada Bupati. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen: a. foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan; b. foto copy bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha hiburan dan rekreasi; c. foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

(1) Bupati mencantumkan obyek pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah. (2) Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen dan/atau dokumen elektronik.

(1) Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha. (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nomor pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi; b. tanggal pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi; c. nama pengusaha; d. alamat pengusaha; e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; f. nama usaha hiburan dan rekreasi; g. lokasi usaha hiburan dan rekreasi; h. alamat kantor pengelola usaha hiburan dan rekreasi; i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan; j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; l. tanggal penerbitan TDUP. (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi. (4) Setiap terjadi perubahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha, maka TDUP yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP yang baru kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi. (5) TDUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi khusus panti pijat atau kebugaran, rumah bilyard, arena permainan, karaoke, pub/bar, dan diskotik lokasinya tidak boleh kurang dari radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/sekolah, dan sarana kesehatan. (2) Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan untuk kepentingan pribadi atau perlombaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang bersifat insidentil wajib memenuhi persyaratan dan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Khusus mengenai waktu operasional usaha karaoke diatur sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan hari Jum’at jam 13.00 sampai dengan jam 01.00 WIB; b. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional jam 13.00 sampai dengan jam 02.00 WIB; c. khusus untuk bulan Ramadhan sebagai berikut: 1) tanggal 1 sampai dengan 10 Ramadhan dilarang beroperasi; 2) tanggal 11 sampai dengan 20 Ramadhan jam 21.00 sampai dengan jam 24.00 WIB; 3) tanggal 21 sampai dengan hari Raya Idul Fitri dilarang beroperasi.

Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; b. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan daya tarikwisata dan potensi yang belum tergali; dan c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan memelihara kondusifitas di lingkungan tempat usaha hiburan dan rekreasi. b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Setiap pengusaha berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dan rekreasi dengan kegiatan yang beresiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro,kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. memperkerjakan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha hiburan dan rekreasi secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengunjung berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; dan d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Setiap pengusaha dilarang: a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya; d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara; f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, usaha panti mandi uap/sauna, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan usaha rumah billyard (bola sodok); g. menerima pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali yang pernah menikah dan didampingi dengan orang tua pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, dan usaha panti mandi uap/sauna; h. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik- bilik yang tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar; i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan/atau j. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, jual beli, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi Pemerintah Daerah berkewajiban: a. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; b. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan daya tarikwisata dan potensi yang belum tergali; dan c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan memelihara kondusifitas di lingkungan tempat usaha hiburan dan rekreasi. b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Setiap pengusaha berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dan rekreasi dengan kegiatan yang beresiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro,kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. memperkerjakan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha hiburan dan rekreasi secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengunjung berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; dan d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Setiap pengusaha dilarang: a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya; d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara; f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, usaha panti mandi uap/sauna, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan usaha rumah billyard (bola sodok); g. menerima pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali yang pernah menikah dan didampingi dengan orang tua pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, dan usaha panti mandi uap/sauna; h. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik- bilik yang tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar; i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan/atau j. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, jual beli, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dengan memberikan informasi dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi di daerah. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. koordinasi secara berkala; b. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi; c. pendidikan pelatihan dan pemagangan; dan d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian usaha hiburan dan rekreasi. (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan d. pembekuan kegiatan usaha. (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 2 (dua) kali. (4) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan. (6) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16, maka pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan sementara kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan. (7) Apabila waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16, maka pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan usaha.

(1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran tertulis; b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan c. pencabutan TDUP dan penghapusan dalam daftar. (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 2 (dua) kali. (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan. (6) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan TDUP dan penghapusan dalam daftar.

(1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (5) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) PPNS dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah; d. memeriksa, buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. menghentikan penyidikan; i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 setelah dikenakan sanksi sesuai Pasal 20 dan tetap menjalankan usahanya dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j, diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin usaha pariwisata yang telah dimiliki oleh pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka izin usaha tersebut dapat disamakan dengan TDUP. (2) Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 14 Tahun 1994 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1995 Nomor 4 seri B Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Juli Wantoro, SH,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19660706 199203 1 010 Disahkan di Sragen pada tanggal 27 Juni 2014 BUPATI SRAGEN, Cap+ttd AGUS FATCHUR RAHMAN Diundangkan di Sragen pada tanggal 27 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, Cap+ttd TATAG PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (50/2014)