Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG

PERDA Nomor 3 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Subang. 2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjamin kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Subang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 7. Penugasan adalah dari Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum yang menjamin kewenangan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Subang. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPMD adalah dokumen Perencanaan Umum Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam pedoman Daerah. 11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda TRS. 12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyertaan Perumda TRS sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda TRS guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda TRS. 13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan agar berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 14. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 16. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi pada perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 17. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. 18. Direksi adalah organ Perumda TRS yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda TRS untuk kepentingan dan tujuan Perumda TRS serta mewakili Perumda TRS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda TRS. 20. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. 21. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjadi sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. 22. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda TRS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 23. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan. 24. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 25. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 26. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 27. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM. 28. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda TRS. 29. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (reservoir) dan/atau penampungan air bersih dengan pipa jaringan distribusi utama. 30. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan air (reservoir) sampai dengan pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum. 31. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air. 32. Pipa Seri adalah pipa dengan peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam pipa sesudah meter air pelanggan. 33. Pipa serial adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari Perumda TRS. 34. Meter Air adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume pemakaian air. 35. Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa-jasa pelayanan air dari Perumda TRS dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perumda TRS untuk penggunaan jasa-jasa pelayanan air tersebut. 36. Pelanggan Khusus adalah Institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian. 37. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan. 38. Kran Umum adalah sarana jasa pelayanan air di daerah permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas dan/atau daerah yang belum dapat terlayani dengan sambungan rumah. 39. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya. 40. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh pemakaian Perumda TRS yang wajib dibayar oleh pelanggan. 41. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar. 42. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar. 43. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar. 44. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda TRS dan Pelanggan. 45. Tarif Rata-rata adalah adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual. 46. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. 47. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana yang bertujuan untuk menjaga agar sarana penyediaan air minum dapat berlangsung secara berkesinambungan. 48. Instalasi adalah semua jenis pipa, peralatan dan perlengkapan lainnya milik Perumda TRS yang dipergunakan untuk pendistribusian air minum ke tempat pelanggan. 49. Instalasi Sambungan Pelanggan adalah sambungan langsung dari pipa distribusi sampai dengan meter air. 50. Pengolahan Pengolahan adalah pengolahan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan biologi, sehingga diperoleh air minum yang memenuhi syarat-syarat standar yang berlaku. 51. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 52. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dalam manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. 53. Subsidi alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga wajar produksi yang dibebankan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 54. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dimiliki seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan-baik-baik lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah. 55. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau badan usaha swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu. 56. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perumda TRS atau yayasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda TRS, meliputi: a. penyertaan modal; b. subsidi; c. penugasan; d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda TRS.

Pasal 3

(1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkedudukan sebagai Pemilik Modal. (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda TRS mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda TRS; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda TRS dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan : a. target kinerja Perumda TRS; b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan c. laporan keuangan Perumda TRS. (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yang telah diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang yang disingkat Perumda TRS. (2) Perumda TRS dalam operasionalnya dapat menggunakan logo yang susunannya mengandung arti dan makna filosofis, sosiologis maupun historis sebagai ciri dan karakter perusahaan dalam rangka memberikan dorongan pelayanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama, susunan dan gambar logo Perumda TRS akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Tempat dan Kedudukan

Pasal 5

(1) Perumda TRS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perumda TRS berkedudukan secara tetap di Kabupaten Subang dan dapat membuka Cabang/Unit Pelayanan maupun anak perusahaan di seluruh Wilayah Kabupaten Subang. Maksud dan Tujuan

Pasal 6

(1) Maksud pendirian Perumda TRS adalah untuk ikut berperan serta dalam pembangunan masyarakat Subang sehat dan sejahtera sesuai fungsi, perusahaan perusahaan dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tujuan pendirian Perumda TRS adalah untuk : a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan kepada masyarakat, badan hukum pemerintah maupun swasta dalam memenuhi kebutuhan pelayanan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan untuk mendorong masyarakat lebih sehat dan sejahtera berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka Waktu Pendirian dan Kegiatan Usaha

Pasal 7

(1) Jangka waktu pendirian tidak dibatasi, melainkan sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat akan fungsi dan peran perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum bagi masyarakat/pelanggan, kecuali dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kegiatan Usaha Perumda TRS antara lain : a. Bergerak dalam bidang usaha pengelolaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat pengguna serta pelaksanaan pemungutan tarif air minum. b. dalam rangka perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya air, dalam batas-batas fungsi dan kewenangannya Perumda TRS dapat melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan sumber-sumber air, sanitasi dan air limbah dan mekanisme dan tata caranya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. c. Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perumda TRS atas izin Bupati dapat mengembangkan jenis produksinya dalam bentuk lain sepanjang masih sejalan dengan usahanya pokoknya. Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 8

(1) Modal Dasar Perumda TRS berasal dari : a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan b. Neraca akhir PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang. (2) Selain Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda TRS terdiri atas : a. Penyertaan Modal Daerah; b. Pinjaman; c. Hibah; dan d. Sumber modal lainnya. (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari : a. APBD, dan/atau b. Konversi dari pinjaman. (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat bersumber dari : a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi asset. (7) Modal Dasar Pendirian Perumda TRS ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000.- (seratus mily rupiah). (8) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah modal dasar yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang dan modal dasar yang masih disetor. (9) Modal dasar yang masih harus disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada Perumda TRS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) direalisasikan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui proses APBD/APBDP sebagaimana mestinya dan/atau dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

(1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk : a. Pendirian Perumda TRS; dan b. Penambahan modal Perumda TRS. (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah. (3) Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang Milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah. (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda TRS ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor. (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.

Pasal 11

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda TRS dilakukan untuk : a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal Perumda TRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda TRS. (3) Anasisism investasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 12

Perubahan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pinjaman

Pasal 13

(1) Perumda TRS dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hibah

Pasal 14

(1) Perumda TRS dapat menerima hibah. (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Modal Lainnya

Pasal 15

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM. (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

Modal Perumda TRS yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah, merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian Perumda TRS.

BAB IV

ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA TRS

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengurusan Perumda TRS dilakukan oleh Organ Perumda. (2) Organ Perumda TRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.

Pasal 18

Koreksi

Setiap orang dalam pengurusan Perumda TRS dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, kebawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda TRS, apabila dapat membuktikan : a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda TRS; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda TRS secara melawan hukum.

Pasal 20

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda TRS. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumta TRS; dan c. rapat luar biasa. DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memainkan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menguji permohonan partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda TRS.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

(1) Dewan Pengawas bertugas : a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda TRS ; dan b. Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda TRS. (2) Dewan Pengawas wajib : a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM ; dan b. Membuat dan memelihara risalah rapat. (3) Pengawasan terhadap Perumda TRS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) (diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila : a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas. (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM. (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda TRS dilaksanakan oleh KPM.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI

BAB XVII

BAB XVIII

BAB XIX

BAB XX

BAB XXI