Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang IZIN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten Subang; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang; 3. Bupati adalah Bupati Subang; 4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang; 6. Ikan adalah semua jenis Ikan, termasuk biota perairan lainnya; 7. Usaha Perikanan adalah sebuah Usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan Ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan ikan atau mengawetkan Ikan untuk tujuan komersil dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran; 8. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan Warga Negara Republik INDONESIA atau Badan Hukum INDONESIA, dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal Nasional; 9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan keluaran bel, termasuk menggunakan kapal untuk menangkap, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkanya untuk tujuan komersil; 10. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau memainkan Ikan dengan amanannya hasilnya; 11. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perakan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam IUP tersebut; 12. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut (SPI) adalah Surat yang harus dimiliki setiap Kapal perikanan berbendera INDONESIA untuk melakukan kegiatan Penangkapan di Wilayah INDONESIA dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP); 13. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPIb adalah Surat yang harus dimiliki setiap unit keramba jaring apung untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan di perairan Umum di Daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP; 14. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah Kapal Perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan belum tercantum dalam IUP; 15. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang diatur dalam tercantum IUP; 16. Surat Pengolahan Hasil yang selanjutnya disingkat (SPH) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan hasil telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 17. Kapal Penangkapan Ikan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan Ikan, termasuk untuk pengangkutan Ikan dan melakukan survei atau eksplorasi Perikanan; 18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan; 19. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan Ikan; 20. Perairan Umum adalah semua Air yang terdapat diatas daratan, baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berada di Sungai/Situ/Waduk, Rawa dan Rawa Air lainnya yang bukan saluran Irigasi oleh Negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah; 21. Koperasi adalah Koperasi yang mempunyai usaha bidang Perikanan.

BAB VI

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

(1). Bupati/Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin untuk : a. Usaha Penangkapan Ikan dan usaha Pengangkutan Ikan Budidaya di Laut yang menggunakan Kapal: 1. Ukuran 5 - 10 Gt untuk Kapal Mesin bermotor dalam (Inboat); 2. 5 PK keatas dengan mesin bermotor luar (Outboat). b. Usaha Budidaya Ikan di Laut 1. Pembenihan di Laut dengan areal luas 0,5 Ha 2. Pembesaran dengan areal lahan meliputi: a) diatas 2 unit keramba jaring apung ( Kerapu ); b) diatas 4 unit keramba jaring apung ( kerapu lainnya ); c) diatas 10 unit keramba jaring apung ( Kakap putih dan Baronang ). 3. Rumput Laut dengan menggunakan metode: a) Lepas dasar luas lebih dari 8 (delapan) unit ( 1 unit berukuran 100 x 5 m²); b) Rakit apung lebih dari 20 unit ( 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²); c) Long Line lebih dari 2 (dua) unit ( 1 unit berukuran 1 Ha). 4. Teripang dengan menggunakan lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m² / unit. 5. Kerang hijau dengan menggunakan: a) Rakit apung diatas 30 unit (unit=4 x 4 m²); b) Rakit tangkap diatas 30 unit (unit=4 x 4 m²); c) Long line diatas 10 unit berukuran 100 meter. c. Usaha Pembudidayaan Ikan di Kolam Air Tenang dengan areal lahan diatas 0,75 untuk pembenihan dan diatas 2 Ha sampai dengan 5 Ha untuk pembesaran; d. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Payau atau Tambak dengan areal lahan diatas 0,5 Ha untuk pembenihan dan pembesaran dengan luas area diatas 5 Ha. e. Usaha Pembudidayaan Ikan di Kolam Deras diatas 5 Unit ( 1 unit = 100 m²); f. Usaha Pembudidayaan Ikan awar dengan kapasitas produksi diatas 500.000 ekor / tahun; g. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar dan Air Payau dalam bentuk lain sesuai dengan potensi Daerah. (2). Bagi Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib mendaftarkannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang ut dapat dicatat dan terbitkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan ( TPKP ) yang berkedudukan sejajar dengan IUP.

Pasal 13

(1). IUP berlaku selama Perusahaan Perikanan yang bersangkutan masih melakukan Usaha Perikanan. (2). SPI atau SPbI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang Kapal Perikanan atau Unit Keramba Jaring Apung dimaksud masih dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan. (3). SPH berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang Unit pengolahan ikan dimaksud masih beroperasi.

BAB IX

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 18

(1). IUP tidak berlaku lagi atau berakhir apabila : a. Diserahkan kembali kepada Pemberi Izin; b. Perusahaan Pemegang Izin jatuh pailit; c. Perusahaan Perikanan menghentikan usahanya; d. Dicabut oleh Pemberi Izin. (2). IUP dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila Perusahaan Perikanan : a. Melakukan perluasan Usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; b. Tidak menyampaikan Laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan Laporan yang tidak benar; c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP; d. Memindah tangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin; e. Selama satu tahun berturut-turut sejak IUP diberikan telah melaksanakan kegiatan usahanya. (3). Tata cara pelaksanaan pencabutan IUP akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1). SPI atau SPbI dan SPH tidak berlaku lagi apabila : a. Jangka waktu berlaku sudah habis; b. Diserahkan kembali kepada Pemberi Izin sebelum jangka waktunya habis; c. Dicabut oleh Pemberi Izin; d. IUP dicabut oleh Pemberi Izin. (2). SPI atau SPbI dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila : a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP atau SPI/ SPbI; b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan penangkapan Ikan Atau menggunakan keramba jaring apung diluar kegiatan pemindayannya Ikan; c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan Kapal Perikanan atau keramba Jaring Apung yang dilengkapi dengan SPbI; d. IUP yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan dicabut oleh Pemberi Izin. (3). SPH dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila : a. Perusahaan Perikanan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SPH; b. Surat Keterangan Mutu yang dimiliki oleh Unit pengolah yang bersangkutan sudah tidak berlaku; c. Perusahaan Perikanan tidak lagi mengoperasikan Unit Pengolahan sebelum berakhir masa berlaku SPH; d. IUP yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan dicabut oleh Pemberi Izin.

BAB XII

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 22

Untuk memperoleh IUP, SPI, SPbI, dan atau SPH dikenakan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 23

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Ini, ditetapkan sebagai berikut: a. IUP: 1. Penangkapan Ikan di Laut Rp. 10.000/GT 2. Pembudidayaan Ikan: a) Di Kolam Air tenang Rp. 1.000.000/Unit > (2-5 Ha) b) Di Tambak Rp. 2.000.000/ (4 - 10 Ha) c) Di Laut Rp. 100.000/Unit d) Di Keramba Jaring Apung Rp. 100.000/Unit e) Di Kolam Air Deras Rp. 100.000/Unit f) Ikan Hias Rp. 100.000/Unit g) Pembenihan Udang dan Bandeng: 1) Kapasitas produksi s/d 10 juta ekor/tahun Rp. 250.000/Unit 2) Kapasitas produksi diatas 10 juta ekor / tahun Rp. 500.000/Unit b. SPI/ SPbl: 1. JENIS KAPAL IKAN (ALAT TANGKAP) c. SPH

Pasal 24

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 26

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa Karcis, Kupon dan Kartu Langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.

Pasal 27

(1). Seluruh Hasil pungutan Retribusi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto. (2). Tata cara pemungutan, penyetoran, dan penggunaan Pungutan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribual yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 29

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran. (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak retribusinya terutang, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran/atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum mempunyai Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 31

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan. (2) Bupati MENETAPKAN keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Ketiga

Sanksi Administrasi, Penagihan, dan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribual yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 29

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran. (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak retribusinya terutang, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran/atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum mempunyai Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 31

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan. (2) Bupati MENETAPKAN keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).