Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 …

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subahun Tahun 2012 Nomor 5 Seri ), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Tingkat penggunaan jasa merupakan penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan yang dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan selama 1 (satu) Tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun. (3) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : $\text{Retribusi}$ $\text{Pengendalian}$ $\text{Menara}$ $\text{Telekomunikasi}$ $(\text{RPMT}) = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{\text{Jumlah}} \times \text{Tarif Retribusi}$ $\text{Variabel} \quad (\text{TR})$ (5) Nilai rata-rata indeks variabel merupakan angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase atau desimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel/faktor tertentu. (6) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. (7) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagai biaya sebagai berikut : a. transportasi; b. Honor petugas pengawas menara/biaya uang makan dan harian; dan c. alat tulis kantor. (8) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Standar Satuan Biaya Belanja untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud ayat (5) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati. (10) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan dengan memperhitungkan : a. jenis menara; dan b. jarak tempuh.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang pada tanggal 6 desember 2017 BUPATI SUBANG, IMAS ARYNUMNGSIH Diundangkan di Subang pada tanggal 6 desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, ABDURAKHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : 6/233/2017

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Pasal 49

Pasal II

Pasal I

Pasal 49

Pasal II