Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

PERDA Nomor 7 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ; 2. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten ; 3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat ; 4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi ; 5. Daerah adalah Kabupaten Subang ; 6. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Subang ; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 8. DPRD adalah DPRD Kabupaten Subang ; 9. Bupati adalah Bupati Subang ; 10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah aparatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah ; 11. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau ada diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan; 12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang ; 13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ; 14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Subang ; 15. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Subang ; 16. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Subang ; 17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ; 18. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ; 19. Staf Ahli adalah Pejabat yang diserahi tugas dan wewenang untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan tugasnya kepada Bupati dibawah koordinasi Sekretaris Daerah ; 20. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Subang ; 21. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat ; 22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesempatan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu ; 23. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya dilingkung BBLUD adalah instansi dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diuji tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas ; 24. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memudahkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa , sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Pasal 3

Koreksi

(1) Perangkat Daerah Kabupaten Subang terdiri atas : a. Sekretariat Daerah ; b. Sekretariat DPRD ; c. Inspektorat ; d. Dinas ; e. Badan ; f. Kecamatan. (2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Perangkat Daerah Kabupaten Subang dibentuk dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah dengan fungsi Sekretariat Daerah Tipe A ; b. Sekretariat DPRD dengan fungsi Sekretloat DPRD Tipe A ; c. Inspektorat Daerah dengan fungsi Inspektorat Daerah Tipe A ; d. Dinas Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan ; 2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga ; 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan ; 4. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan ; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik ; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ; 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Type C menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukim ; 8. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; 9. Dinas Pertanian Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian ; 10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Type A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang peternakan ; 11. Dinas Ketahanan Pangan Type B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan ; 12. Dinas Perikanan Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan ; 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pncatatan sipil; 14. Dinas Sosial Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial; 15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral; 16. Dinas Lingkungan Hidup Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyaryakat dan desa; 18. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal ; 20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan ; 21. Satuan Polisi Pamong Praja Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ; 22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan bencana. a. Badan Daerah terdiri dari: 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang keuangan ; 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan ; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan. b. Kecamatan terdiri dari: 1. Kecamatan Subang Tipe A; 2. Kecamatan Kalijati Tipe A; 3. Kecamatan Pagaden Tipe A; 4. Kecamatan Cibogo Tipe A; 5. Kecamatan Cijampe Tipe A; 6. Kecamatan Pamanukan Tipe A; 7. Kecamatan Binong Tipe A; 8. Kecamatan Cipunagara Tipe A; 9. Kecamatan Compreg Tipe A; 10. Kecamatan Pusakanagara Tipe A; 11. Kecamatan Pagaden Barat Tipe A; 12. Kecamatan Tambakdahna Tipe A; 13. Kecamatan Blanakan Tipe A; 14. Kecamatan Ciasem Tipe A; 15. Kecamatan Cipeundeuy Tipe A; 16. Kecamatan Pabuan Tipe A; 17. Kecamatan Purwadadi Tipe A; 18. Kecamatan Cikaum Tipe A; 19. Kecamatan Dawuan Tipe A; 20. Kecamatan Jalancagak Tipe A; 21. Kecamatan Sagalaherang Tipe A; 22. Kecamatan Ciater Tipe A; 23. Kecamatan Legonkulon Tipe A; 24. Kecamatan Serangpanjang Tipe A; 25. Kecamatan Tanjungsing Tipe A; 26. Kecamatan Pusakajaya Tipe A; 27. Kecamatan Sukasari Tipe A; 28. Kecamatan Cisalak Tipe A; 29. Kecamatan Patokbeusi Tipe A; 30. Kecamatan Kasomalang Tipe A. (2) Kecamatan Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 terdiri dari: 1. Kelurahan Karangayer; 2. Kelurahan Soklat; 3. Kelurahan Dangdeur; 4. Kelurahan Pasirkareumbi; 5. Kelurahan Sukamelang; 6. Kelurahan Cigadung; 7. Kelurahan Parung; dan 8. Kelurahan Wanareja.

Pasal 5

(1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 19 terletak Unit PTSP Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat; (2) Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizinan dari Bupati; (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk unit teknis sesuai kebutuhan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB Kedua

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT); (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu peringkat daerah induknya; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan kedalam 2 (dua) klasifikasi, yakni UPT Dinas/Badan kelas A dan UPT Dinas/Badan Kelas B.

Pasal 7

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdapat UPT: a. dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan; b.dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat. (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non-formal; (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional ; (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

(1) Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan; (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH, JAB LATAN FUNGSIONAL DAN TATA KERJA

Pasal 12

Koreksi

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama; (2) Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama; (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator; (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator; (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kecamatan dan kepala kelurahan pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas; (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional; (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dalam hal melaksanakan tugas, setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal; (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta menyampaikan laporan pada waktunya; (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut; (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional memiliki hubungan kerja; (4) Pengaturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan PRESIDEN tentang organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangannya; (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah dan pengisian Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan PRESIDEN.

Pasal 19

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebagai Perangkat Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, dikecualikan urusan Perlindungan Masyarakat, sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; (3) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan politik.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis dinas dan badan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat akhir Desember 2016; (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 24

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang; b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Subang; c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang; d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, kecuali yang mengatur mengenai Rumah Sakit dan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan Bangsa; f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Subang; g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Subang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang pada tanggal 13 September 2016 Plt. BUPATI SUBANG, ttd Hj. IMAS ARYUMINNGSIH Diundangkan di Subang pada tanggal 13 September 2016 SEKRETARIS DAERAH. ttd Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590114 198503 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR : 7 SERI : NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : (7/223/2016)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26