Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang KAWASAN TANPA ROKOK

(1) Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KTR. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan untuk: a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah; b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat; c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti Merokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan KTR; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

(1) Setiap Pengelola KTR wajib: a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai peraturan perundangan-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik. (2) Setiap Pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang Merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang Merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR. (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR. (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok. (4) Setiap orang yang memiliki izin untuk menjual Rokok di Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk Rokok. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penarikan produk; d. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan e. penghentian sementara kegiatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Setiap orang dilarang menjual Rokok: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil; c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan Rokok elektronik; d. dengan menempatkan produk tembakau dan Rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan Tempat Anak Bermain; dan f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik kemersial dan media sosial. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi penjual rokok yang telah berjualan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penarikan produk; d. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan e. penghentian sementara kegiatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan Rokok yang dilakukan pada media luar ruang. (2) Pengendalian iklan Rokok pada media luar ruang: a. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol; b. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab, kewajiban, larangan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

(1) Setiap Pengelola KTR wajib: a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai peraturan perundangan-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik. (2) Setiap Pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang Merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang Merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR. (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR. (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok. (4) Setiap orang yang memiliki izin untuk menjual Rokok di Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk Rokok. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penarikan produk; d. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan e. penghentian sementara kegiatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Setiap orang dilarang menjual Rokok: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil; c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan Rokok elektronik; d. dengan menempatkan produk tembakau dan Rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan Tempat Anak Bermain; dan f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik kemersial dan media sosial. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi penjual rokok yang telah berjualan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penarikan produk; d. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan e. penghentian sementara kegiatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan Rokok yang dilakukan pada media luar ruang. (2) Pengendalian iklan Rokok pada media luar ruang: a. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol; b. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab, kewajiban, larangan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

(1) Masyarakat dapat berpatisipasi dalam mewujudkan KTR dalam bentuk: a. memberikan sumbangan pemikiran dan dengan penentuan kebijakan yang terkait Rokok; b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR; c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4) melaporkannya kepada pimpinan/penanggung jawab KTR; dan e. melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran. (2) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi, dalam bentuk: a. cetak; b. elektronik; dan c. bentuk lainnya. (3) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/ badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/ perorangan. (5) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Bupati membentuk satuan tugas KTR yang susunan keanggotannya terdiri dari Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya. (2) Tugas satuan tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR; b. menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja Tertentu, dan Tempat Umum yang merupakan KTR; c. melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan KTR; d. mendorong penanggung jawab kawasan untuk membentuk tim pengawas KTR dan merumuskan petunjuk teknis penegakan KTR pada kawasan masing-masing dan unit di bawahnya; e. mengendalikan iklan, promosi, dan sponsor tentang Rokok pada KTR; f. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap KTR; g. membantu penanggung jawab kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan KTR kepada Bupati setiap tahun melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan; i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; o. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; p. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang perikanan; r. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan; dan s. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. (4) Satuan tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang KTR; b. koordinasi di bidang penataan dan pengelolaan KTR dengan seluruh lembaga pemerintah dan non- pemerintah; c. memberikan motivasi tidak Merokok dalam KTR; d. perumusan kebijakan; dan e. bekerja sama di bidang penataan dan pengelolaan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional. Bagian Kedua Pengawasan

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang KTR; b. koordinasi di bidang penataan dan pengelolaan KTR dengan seluruh lembaga pemerintah dan non- pemerintah; c. memberikan motivasi tidak Merokok dalam KTR; d. perumusan kebijakan; dan e. bekerja sama di bidang penataan dan pengelolaan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional. Bagian Kedua Pengawasan

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(1) Pendanaan pelaksanaan KTR di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tertib Kawasan Tanpa Rokok dalam BAB V Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 23 Juli 2025 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 23 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. SUYAMTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (1-60/2025)