Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sumba barat

PERDA Nomor 8 Tahun 2008

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Koreksi

(1) Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang : a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; z. perpustakaan Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 86

Pasal 4

(1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. perindustrian; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian.

Pasal 5

Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sumba barat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12