Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202…

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 30 Desember 2020 Pit. BUPATI TANAH DATAR ttd. ZULDAFRI DARMA Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. IRWANDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT: 3/111/2020 Salinan sesuai dengan aslinya PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKDA KAB. TANAH DATAR, ttd. VORY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 DAFTAR ISI KODE URAIAN NO. HAL Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, 1 - 2 dan Pembiayaan Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 1 - 6 Sinbin APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 - 16 1.01 Dinas Kesehatan 1 - 12 1.02 Rumah Sakit Umum Daerah 1 - 11 1.03 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 1 - 9 1.04 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1 - 9 1.05 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penegakan Peraturan 1 - 7 1.06 Dinas Perindustrian Bersama Daerah 1 - 7 1.07 Kenter Kesehatan Bangsa Dan Politik 1 - 12 1.08 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 - 7 2.09 Dinas Perdagangan Dan Perikanan 1 - 8 2.11 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1 - 7 2.13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengangguran Penduduan Dan Keluarga Berencana 1 - 10 2.15 Dinas Perhubungan 1 - 6 2.16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1 - 8 2.17 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan 1 - 9 2.18 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 1 - 9 2.19 Dinas Pemuda Dan Olahraga 1 - 6 3.29 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 1 - 10 4.51 Sekretariat Daerah 1 - 10 4.52 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 - 10 5.01 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan 1 - 8 5.03 Badan Keuangan Daerah 1 - 10 5.03 Badan Pengembangan Dan Penguatan Sumber Daya Manusia 1 - 10 6.01 Inspektorat 1 - 7 7.01 Kecamatan K Ktc 1 - 7 7.01 Kecamatan Batip 1 - 7 7.01 Kecamatan Rambatan 1 - 7 7.01 Kecamatan Lima Kavu 1 - 7 7.01 Kecamatan Tanjung Enam 1 - 7 7.01 Kecamatan Lintau Buo 1 - 7 7.01 Kecamatan Sungai Tarab 1 - 7 7.01 Kecamatan Pariangan 1 - 7 7.01 Kecamatan Solok Selatan 1 - 7 7.01 Kecamatan Padang Panjang 1 - 7 7.01 Kecamatan Tanjung Baris 1 - 7 7.01 Kecamatan Lima Batu 1 - 7 7.01 Kecamatan Batip Seratus 1 - 7 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Besorta 1 - 104 Heul dan Sub Kegiatan Beserta Kelompok Lampiran V Rekapitulasi Belanja Dalam Urusan Keselarasan dan Ketepatan Urusan Pemerintahan Daerah 1 - 4 Dan Perda dan Dalam Kerangka Keuangan Negara Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM 1 - 5 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada KPMD dengan Rancangan APBD 1 - 1 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada KPBD dan PPAS dengan Rancangan APBD 1 - 244 Lampiran IX Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Program Prioritas Daerah 1 - 1 Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan 1 - 1 Lampaman XI Daftar Piutang Daerah 1 - 1 Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya 1 - 1 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Pembebanan dan Pengurusan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain 1 - 1 Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years) 1 - 1 Lampiran XV Daftar Dana Cadangan 1 - 1 Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah 1 - 1 KABUPATEN TANAH DATAR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Plt. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR (signature) VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 ANGKASAN APBD YANG AKL DISKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 The provided image contains only tabular data (a budget summary table). According to your instructions to skip any section that consists primarily of tabular data and to omit all table content, there is no text to extract from this document. The provided document consists entirely of a table (Lampiran II APBD) containing budgetary data for Kabupaten Tanahdatar. According to your instructions to skip sections that consist primarily of tabular data and to not extract tables, no text can be extracted from this document. KABUPATEN TANAH DATAR RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Pit, Bupati Tanah Dasar itd ZULDAFARI DARMA KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN KEMANDIRIAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan KAPUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.00.01.00 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.00.0.01 Dinas Pendidikan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.00.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.00.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.03.02 Dinas Kesehatan Pit. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD,SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.03 Rumah Sakit Umum Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.0.0.00.03.00 Rumah Sakit Umum Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBENTUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1 03.2.10.0.00.0.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertahanan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PERMEINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PERMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PERMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.0.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPERLUAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.1.0.00.03.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAGIAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertahanan, KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dasar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMIKAN Organisasi : 104.2.11.0.00.04 Dinas Perumah Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIM Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 104.2.11.0.00.04 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN Organisasi : 104.2.11.0.00.04 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Plt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR (signature) VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 ZULDAFRI DARMA KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTARAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.0.00.0.00.07.00 Bedan Penanggulangan Bencana Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Plt. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMADI SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.8.01.0.00.06 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PERMINTAAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.8.01.0.00.06 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08.00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBUMIAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.08 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Plt. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR [signature] VORRY RAHMADSH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perikanan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10 Dinas Pangan dan Perikanan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10 Dinas Pangan dan Perikanan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.25.00.10.00 Dinas Pangan dan Perikanan Pjt. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR [signature] VORRY RAHMAN, SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN Pencatatan Sipil Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN : PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11 Dinas Kependudukan dan Pencatting Sipil KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN : PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Plt. Bupati Tanah Datar tfd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.14.0.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengembangan Penduduk dan Keluarga Berencana KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.2.14.0.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Organisasi : Keluarga Berencana KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.14.0.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Keluarga Berencana KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.14.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKKS DAN DESA 2.13.2.140.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Organisasi : Keluarga Berencana KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.14.0.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.14.0.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggal : Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.2.14.0.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Plt. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAMAD, SH NIP: 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13 Dinas Perhubungan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG HUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13 Dinas Perhubungan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13 Dinas Perhubungan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13 Dinas Perhubungan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2:16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2:16.2.20.2.21.14 Dinas Komunikasi dan informatika KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBENTUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2 16.2.20.2.21.14 Dinas Komunikasi dan informatika KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2 16.2.20.2.21.14 Dinas Komunikasi dan informatika KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.14 Dinas Komunikasi dan informatika KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2 16.2.20.2.21.14 Dinas Komunikasi dan informatika KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2 16.2.20.2.21.14 Dinas Komunikasi dan informatika KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.14 Dinas Komunikasi dan informatika Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.30.31.15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.30.3.31.15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBINGAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dateh Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATEH RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.30.3.31.15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Daftar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.2.07.3.29.09 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.2.07.3.29.09 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2 18.2.07.3.29.09 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.2.07.3.29.09 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.2.07.3.29.09 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.2.07.3.29.09 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pjt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR (Signature) VORRY RAHMAL, SH NIP. 19820626 200501 1 008 ZULDAFRI DARMA KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN KEWENANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PERMINTAAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.36 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.19.0.00.17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.19.0.00.17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARWISATA Organisasi : 3.26.2.19.0.03.17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.2.19.0.00.17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIWISATA Organisasi : 3.26.2.19.0.00.17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARWISATA Organisasi : 3.26.2.19.0.00.17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pit. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.19 Dinas Pertanian KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.19.00 Dinas Pertanian KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.0.00.0.19 Dinas Pertanian KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.19 Dinas Pertanian KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.0.0.00.19 Dinas Pertanian KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.19 Dinas Pertanian KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19 Sekretariat Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19 Sekretariat Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19 Sekretariat Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19 Sekretariat Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19 Sekretariat Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN KEMABEYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19 Sekretariat Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.16.0.00.19 Sekretariat Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.0.00.0.20 Sekretariat DPRD KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.20 Sekretariat DPRD KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.20 Sekretariat DPRD KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.00 Sekretariat DPRD KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.20 Sekretariat DPRD KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 : 4.02 SEKRETARIAT DPRD : 4.02.0.00.0.00.20 Sekretariat DPRD KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.20 Sekretariat DPRD KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.5.00.037 Sapertibling KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.37 Baperlitbang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.00.37 Baperlitbang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.03.07 Baperlitbang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.00.03.71 Baperlitbang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.37 Baperlitbang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDANDAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.37 Baperlitbang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.37 Bappritlitbang System Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 3 APBD KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUNGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.38.00 Badan Keuangan Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DAAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.00.38 Badan Keuangan Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.38.00 Badan Keuangan Daerah KABUPATEN TANAH DATAR KINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.03.80 Badan Keuangan Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 : 5.02 KEUANGAN : 5.02.0.00.03.800 Badan Keuangan Daerah KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.39 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.39.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.39.00.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Usuran Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.39 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.39 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.36 Inspektorat KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.0.00.36 Inspektorat KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.00.36 Inspektorat Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDATAN, Belanja, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.036.Inspektorat KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN KEMANDIRIAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.360 Inspektorat KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.36.00 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan X koto KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan X koto KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan X koto KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan X koto KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN X kota Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dotar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan X koto Plt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 ZULDAFRI DARMA KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.0.1.0.00.0.00.22 Kecamatan Batipuluh Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 Katibuh : Batipuh KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.0.00.0.22 Kecamatan Batipuh KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 : 7.01 KECAMATAN : 7.01.0.00.0.00.0.23 Kecamatan Rambatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.23 Kecamatan Rambatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kambatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.23 Kecamatan Rambatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Rambatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 Kecamatan Rambatan Plt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 ZULDAFRI DARMA Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dateh Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Lima Kaum KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Lima Kaum KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 : 7.01 KECAMATAN : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Lima Kaum KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.24 Kecamatan Lima Kaum KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 : 7.01 KECAMATAN : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Lima Kaum KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 Kecamatan Lima Kaum KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Tanjung Emas KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.00.25 Kecamatan Tanjung Emas KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.00.25 Kecamatan Tanjung Emas KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Tanjung Emas KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Tanjung Enam KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7 01 KECAMATAN Organisasi : 7 01.0.00.0.00.25 Tanjung Emas KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00 Kecamatan Lintau Buo KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.00.26 Kecamatan Lintang Buo KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00 Kecamatan Lintau Buo KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Lintau Buo KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Sungaygang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.27 Kecamatan Sungayang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Sungaiang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Sungaiyang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Sungayang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Sungaygang Hukum : KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.00.27 Kecamatan Sungaiyang Plt. Bupati Tanah Datar tttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, S.H. NIP. 19820626 200501 1 008 ZULDAFRI DARMA KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.00.26 Kecamatan Sungai Tarab KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Sungai Tarab KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Sungai Tarab KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Sungai Tarab KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Sungai Tarab KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28 Kecamatan Sungai Tarab Plt. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.0.0.00.29 Kecamatan Parulangan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Pariangan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.00.29 Kecamatan Parangan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Pariangan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 Kecamatan Pariangan Plt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR ZULDAFRI DARMA Vorry Rahmafsh NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Salimpong KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 : Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN : Organisasi : 7.01.0.00.0.30.00 Kecamatan Salimpuang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.00.30 Kecamatan Salimpang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Salimupang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Salimpuang Plt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR [Signature] VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 ZULDAFRI DARMA KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31 Kecamatan Padang Ganting KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31 Kecamatan Padang Ganting KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.03.01 Kecamatan Padang Gantang KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.03.01 Kecamatan Padang Ganting KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31 Kecamatan Padang Ganting KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31 Kecamatan Padang Ganting Plt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR [Signature] VORRY RAHMAD/SH NIP. 19820626 200501 1 008 ZULDAFRI DARMA KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 : 7.01 KECAMATAN : 7.01.0.00.0.00.32 Kecamatan Tanjung Baru KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32 Kecamatan Tanjung Baru TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.00 Kecamatan Tanjung Baru KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.00.00.32 Kecamatan Tanjung Baru KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.00.32 Kecamatan Tanjung Baru KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32 Kecamatan Tanjung Baru Plt. Bupati Tanah Datar tld Salinan sesuai dengan aslinya ZULDAFRI DARMA Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7 01 KECAMATAN Organisasi : 7 01.0.00.0.00.33 Kecamatan Lintau Buo Utara KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.33 Kecamatan Lintau Buo Utara KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Plt. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.00 Kecamatan Batulih Selatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34 Kecamatan Batuhip Selatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34 Ketection Batiup Selatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 : 7.01 KECAMATAN, : 7.01.0.00.0.00.34 Kecamatan Batipuh Selatan KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.03.34 Kecamatan Batipuh Selatan REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MINJAT MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PERMINTAAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARAN HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PERMENDAGRIAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESAR NASIL DAN SUB KEGIATAN BERTAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BERITA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MILIK UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR URAIAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTURUSAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARGAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA BELANJA MENURUT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR DAERAH, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESARAN HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERHASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL DAN SUB KEGIATAN BERITA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MURNGAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN DATAR GABUNG DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HAL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARAN HASIL DAN SUB KEGIATAN BESARAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESAR HASIL DAN SUB KEGIATAN BAGIAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASAR HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL DAN SUB KEGIATAN BESAR KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASAR HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERESTA HASIL SUN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERESA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESAR HASIL DAN SUB KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 System Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 4 APBD https://tahardatakdacha.sipd.kemendagri.go.id/dashboard/main/budget/lampira... REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PERMUTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 System Informasi Pemerintah Daerah - Lampiran 4 APBD REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARTA HAD DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARAN HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESARAN HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PERMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERESATA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESAR KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA IMPERATIF MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN RESORT HASIL DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN<br> RESULTA HASIL DAN SUB KEGIATAN<br> TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KAMPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESAR DAN SUB KEGIATAN BESAR KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL DAN SUB KEGIATAN BESAR KESELURUHAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN RESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BERAS KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARAN HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEBATASAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BAHASA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESERTA HAL. DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR BESERTA KELUARGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Tandatar Nomor: 3 Tahun 2020 tanggal: 30 Desember 2020 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASAR HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN BESARAN HASIL DAN SUB KEGIATAN BESARAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERHASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARTA HASIL DAN KEGIATAN BESAR BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PERMINTAAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HAL, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERESA DANA SUB DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 REKAPITULASI BELANJA BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESARAN HASIL DAN SUB KEGIATAN BESAR KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BERITA HASIL DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGS DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELURUHAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Plt. Bupati Tanah Datar ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR (signature) VOBRY RAHMADAH NIP 19820526 200501 1 008 KABUPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Data : 3 Tahun 2020 Nomor : Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Plt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR [Signature] VORRY BAHMAN NIP. 19820626 2005031 008 ZULDAFRI DARMA The provided document is a table (Lampiran) containing budgetary data and does not contain any chapters (BAB), sections (Bagian), paragraphs (Paragraf), articles (Pasal), or clauses (Ayat). As per your instructions to skip any Lampiran consisting primarily of tabular data, no text can be extracted from this image. The provided image contains a table of financial data (budget allocations). According to your instructions to skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and to omit all table content, no text has been extracted from this document. The provided document does not contain any text that meets your criteria for extraction (BAB, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat, etc.). The image consists solely of a table containing budgetary data and therefore cannot be processed according to your instructions. I am sorry, but I cannot fulfill this request. The document provided consists entirely of a table containing budgetary data (KODE, URAIAN, SiPGMD, and APBD), and according to your instructions, all table content must be skipped. Therefore, there is no text to extract from this image based on your specific constraints. I am sorry, but I cannot fulfill this request. The document provided consists entirely of a table containing financial data (budget codes, descriptions, and monetary values). According to your instructions, I must skip any section that is a "Lampiran consisting primarily of tabular data" and "do NOT extract tables... omit it completely from the output." Since there is no non-tabular text in the provided image, there is no content to extract. KODE URAIAN NUPD (Rp.) APBD (Rp.) 8 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN AGER GEOLOGI Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 3 29 03 PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 3 29 04 PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 335.406.000 22.999.500 3 29 06 PROGRAM KETENAGALISTRIKAN Tidak ada Kewenangan Kabupaten/gan/Kota 8 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.038.380.000 1.125.895.000 3 30 03 PROGRAM PERDAGANGAN 1.038.380.000 1.125.895.000 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TATA NIAGA 3 30 04 PROGRAM STANDARISASI BARANG DAN JASA 754.418.800 77.999.500 754.418.800 77.999.500 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 291.270.000 74.999.775 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 291.270.000 74.999.775 3 30 07 PROGRAM PENGUKURAN DAN PEMBAKARAN PRODUK DALAM NEGERI 254.761.200 175.895.225 3 31 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5.124.480.000 6.363.325.000 3 31 01 PROGRAM PERINDUSTRIAN 5.124.480.000 6.363.325.000 3 31 03 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI 491.136.000 49.999.500 491.136.000 49.999.500 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2 41 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8 42 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 42 01 PROGRAM PERTANIAN 3.426.878.785 15.724.580.450 3 42 03 PROGRAM KETAHANAN PANGAN 4.258.878.785 17.124.580.450 4 42 01 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI 88.374.676.000 28.572.879.000 4 42 02 PROGRAM KETAHANAN PANGAN 88.374.676.000 28.572.879.000 4 42 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN 88.374.676.000 28.572.879.000 4 42 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN 4 42 05 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN 8 43 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.428.126.000 1.689.775.000 4 43 01 PROGRAM PERHUBUNGAN 7.428.126.000 1.689.775.000 4 43 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 4.446.906.000 4 43 03 PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN DAN JARINGAN 7.428.126.000 1.689.775.000 4 43 04 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT 4 43 05 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT 4 43 06 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA 8 44 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4 44 01 PROGRAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT 4 44 02 PROGRAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI LAUT 4 44 03 PROGRAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI UDARA 8 45 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 46 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 47 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 48 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 49 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 50 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8 51 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 8 52 URUSAN PEMERANINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 53 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 54 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 55 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 56 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 57 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 58 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 59 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 60 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 61 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 62 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 63 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 64 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 65 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 66 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 67 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 68 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 69 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 70 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 71 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 72 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 73 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 74 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 75 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 76 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 77 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 78 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 79 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 80 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 81 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 82 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 83 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 84 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 85 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 86 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 87 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 88 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 89 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 90 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 91 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 92 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 93 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 94 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 95 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 96 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 97 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERETAAPIAN 8 98 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8 99 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN There is no text to extract from this document as it consists entirely of a table. Kabupaten Tanah Dotar Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Data Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS PERINGATAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONESASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Sistem Informasi Pemerintah Daerah - Lampiran 8 APBD https://tanahdatarkab.sidp.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampira... KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN TANAH ATAP TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERUBAAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Data Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR: SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Date : 3 Tahun 2020 Nomor : 3 Tanggal : 30 Desember 2020 TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Darat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Darat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 The provided document consists entirely of a table (Lampiran VIII). Per your instructions to skip sections consisting primarily of tabular data and to omit all table content, no text from this image can be extracted. KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datari Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 System Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 There is no text to extract from this document as it consists entirely of a table (Lampiran VIII). Following your instructions, all table content has been omitted. SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanahdatar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPBD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dateh Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERUBAHAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERUATAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Sistem Informasi Pemerintah Daerah - Lampiran VIII APBD https://tanhadatarkda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampira... Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Data : 3 Tahun 2020 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Data Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2022 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datata Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanahdatar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONESASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PENATURAN DAERAH TANGGAL TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Data : 3 Tahun 2020 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggal : 3 Tahun 2020 Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dotar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Data Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Sistem Informasi Pemerintah Daerah - Lampiran II APBD https://tanahdatakab.sid.komendagri.go.id/daerah/main/budget/lampira... System Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran II APBD https://tanahdatarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampirs... KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR: SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN NATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 System Informasi Pemerintah Daerah - Lampiran 8 APBD https://tanahdatakarb.sid.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampira... Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Sistem Informasi Pemerintah Daerah - Lampiran 8 APBD https://tanahdatarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampira... KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dateh Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATEH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dateh Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Darat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Data Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONESASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN DPAS PERORANGAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Dateh Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanahdatar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAN DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS PENGURUSAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Date: Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERUBAHAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanahdatar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datat Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 5 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 8 APBD https://tanhadatarkaba.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampira... KABUPATEN TANAH DATAR SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 The provided document consists entirely of a table (Lampiran VIII: Permintaan Data). According to your instructions to skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and to omit any table content entirely, there is no text to extract from this image. URAIAN IKPG (Rp.) PPAS (Rp.) APBD (Rp.) Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dengan angka dilanjutkan oleh Sekretariat DPRD Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dengan angka dilanjutkan oleh Sekretariat DPRD Penyediaan Peralatan Dinas Lainnya DPRD Penyediaan Peralatan Dinas Lainnya DPRD Penyediaan Alat Kesehatan DPRD Penyediaan Alat Kesehatan DPRD Penyediaan Bahan Pakai Habis DPRD Penyediaan Bahan Pakai Habis DPRD Pengadaan Administrasi Keuangan DPRD Pengadaan Administrasi Keuangan DPRD Pengadaan Administrasi Keuangan DPRD Pengadaan Administrasi Keuangan DPRD Pengadaan Rapat Koordinasi/Konsultasi DPRD Pengadaan Rapat Koordinasi/Konsultles DPRD PEMBERIAN TAHANAN YANG BAIK BERDASARKAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Program Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonlar/ Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan The provided image contains a table with financial data (budget allocations) and does not contain any legal/regulatory body text such as BAB, Bagian, Paragraf, Pasal, or Ayat to extract according to your instructions. Therefore, no text can be extracted from this document under the specified criteria. The provided document consists entirely of a tabular structure representing a budget plan (APBD). According to your instructions to skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and to not extract tables, no text can be extracted from this image. I am sorry, but I cannot fulfill this request. The provided image consists entirely of a table containing budgetary data, and according to your instructions, I must skip any section that is a table or includes primarily tabular data. Therefore, there is no plain text content outside of the table to extract from this document. I am sorry, but I cannot fulfill this request. The provided image consists entirely of a table containing financial/budgetary data (SKPD, PPAS, APBD values), and according to your instructions, I must skip any section that includes primarily tabular data. Therefore, there is no text to extract from this document based on your specific criteria. I am sorry, but I cannot fulfill this request. The provided image consists entirely of a table containing budgetary data and does not contain any text in the form of chapters (BAB), sections (Bagian), paragraphs (Paragraf), articles (Pasal), or clauses (Ayat). According to your instructions to skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data, there is no text left to extract. I cannot fulfill this request because the provided image contains only a table and does not contain the prose-style legal/regulatory text (BAB, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat) required by your instructions for extraction. According to your rules, I must skip any section that consists primarily of tabular data. The provided image is a table containing financial data (budgetary information). According to your instructions to skip any section that consists primarily of tabular data and to not extract tables, there is no text to extract from this document. 3 5 27 02 2 05 Pengadaan dan Penggunaan Peralatan dan Perlebihan Besi/Batu Terkait, dan Hibahan Paket Tanah dalam Kabupaten/Kota 190.000.000 180.000.000 180.000.000 3 5 27 02 2 05 Perumahan Paket Tanah dalam Kabupaten/Kota 253.700.00 0 253.700.000 253.769.725 3 5 27 02 2 06 Penyediaan Besi/Batu Terkait dan Hibahan Paket Tanah yang 100.000.000 960.000.000 549.999.925 3 5 27 03 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3 5 27 03 2 PROGRAM PERTANIAN 3 5 27 03 2 01 Pembangunan Prasarana Pertanian 3 5 27 03 2 01 1 Pembangunan Irigasi Perdesaan Jaringan Usaha Tani Irigasi 3 5 27 03 2 01 1 600.000.000 1.845.000.000 1.719.655.080 3 5 27 03 2 02 Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Embung Pertanian 3 5 27 03 2 02 1 Pengembangan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier 3 5 27 03 2 02 1 2.745.000.000 1.067.500.000 1.087.495.580 3 5 27 03 2 02 2 Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumur Renteng Perairan 3 5 27 03 2 02 2 100.000.000 100.000.000 334.895.860 3 5 27 03 2 02 3 Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sawah Irigasi Perkolasi 3 5 27 03 2 02 3 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3 5 27 03 2 02 4 Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 3 5 27 03 2 02 4 100.000.000 100.000.000 3 5 27 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN KAWASAN MERDEKA 3 5 27 04 1 PROGRAM KESEHATAN, KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3 5 27 04 1 01 Penyediaan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 5 27 04 1 01 1 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 04 1 01 1 60.000.000 186.000.000 185.999.790 3 5 27 04 1 01 2 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 04 1 01 2 35.000.000 65.000.000 64.999.875 3 5 27 04 1 02 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kecamatan Wilayah Terkait 3 5 27 04 1 02 1 Penyediaan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kecamatan Wilayah Terkait 3 5 27 04 1 02 1 80.000.000 120.000.000 129.999.825 3 5 27 04 1 02 2 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kecamatan Wilayah Terkait 3 5 27 04 1 02 2 201.100.000 201.100.000 201.899.825 3 5 27 04 1 03 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayan Masyarakat dalam Kabupaten/Kecamatan Wilayah Terkait 3 5 27 04 1 03 1 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kecamatan Wilayah Terkait 3 5 27 04 1 03 1 170.000.000 170.000.000 169.999.850 3 5 27 04 1 03 2 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kecamatan Wilayah Terkait 3 5 27 04 1 03 2 1.265.000.000 1.265.000.000 1.104.999.950 3 5 27 05 PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN PERTANIAN 3 5 27 05 2 Penyediaan Prasarana Pertanian 3 5 27 05 2 01 Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 05 2 01 1 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 05 2 01 1 35.000.000 50.000.000 49.999.850 3 5 27 05 2 01 2 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 05 2 01 2 235.500.000 284.500.000 284.351.775 3 5 27 05 2 01 3 Pengembangan Kesehatan, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 05 2 01 3 450.000.000 800.000.000 799.865.843 3 5 27 05 2 02 Pengembangan Kapasitas Kelompok Tani di Kecamatan dan dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 05 2 02 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Kelompok Tani dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 05 2 02 1 23.000.000 23.000.000 22.999.950 3 5 27 06 PROGRAM RETROAKTIF 3 5 27 06 1 Program Pembangunan Perdagangan 3 5 27 06 1 01 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan 3 5 27 06 1 01 1 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 06 1 01 1 520.000.000 520.000.000 519.999.825 3 5 27 06 1 01 2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 06 1 01 2 341.000.000 341.000.000 340.999.825 3 5 27 06 1 02 Pengembangan Perdagangan dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 06 1 02 1 Pengembangan Hutan, dan Stok Berbagai Produk dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 06 1 02 1 24.000.000 53.000.000 53.099.825 3 5 27 06 1 02 2 Pengembangan Hutan, dan Stok Berbagai Produk dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 06 1 02 2 53.100.000 24.000.000 24.000.000 3 5 27 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3 5 27 07 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 07 1 01 Pengembangan Perdagangan, Pertanian, dan Lainnya 3 5 27 07 1 01 1 Pengembangan perdagangan, Pertanian, Desa, Ternak, dan Lainnya 3 5 27 07 1 01 1 75.000.000 75.000.000 74.999.775 3 5 27 07 1 01 2 Pengembangan perdagangan, Pertanian, Desa, Ternak, dan Lainnya dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 08 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 3 5 27 08 1 Pengembangan Perdagangan dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 08 1 01 Pengembangan Pasar dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 08 1 01 1 Pengembangan Pasar dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 08 1 01 1 264.300.000 279.300.000 279.299.925 3 5 27 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 5 27 09 1 Pengembangan Perindustrian dalam Kabupaten/Kota 3 5 27 09 1 01 Penyediaan, Pengembangan dan Revitalisasi Sarana Pengembangan Industri 3 5 27 09 1 01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3 5 27 09 1 01 1 327.900.000 452.800.000 3.063.040.700 3 5 27 09 1 01 2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3 5 27 09 1 01 2 245.300.000 245.283.825 The provided document contains only tabular data (a budget/financial table). According to your instructions, all table content should be skipped and omitted from the output. Therefore, there is no text to extract from this image based on your specific constraints. The provided image contains a table of budgetary data (financial information/APBD). According to your instructions to skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and to omit all table content entirely, I cannot extract any text from this document as the entirety of the visible content is a table. I cannot fulfill this request. The provided image consists entirely of a table containing budget data (KODE, URAIAN, BKPD, PFPAS, APBO). According to your instructions, I must skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and omit any table content entirely. Since the entire document provided is a table, there is no text to extract according to your rules. 7 01 06 2,01 Fasilitas Pelatihan/Kegiatan, Peluang, dan Kewirausahaan Lembaga Kemasyarakatan 623.177.528 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar : Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Plt. Bupati Tanah Datar ttd Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 ZULDAFRI DARMA The provided document does not contain any text that meets your criteria for extraction (it is a table containing financial data and lacks the hierarchical structure of chapters, articles, and paragraphs characteristic of an Indonesian legal/regulatory document). Therefore, no text can be extracted according to your instructions. The provided document consists entirely of a large table containing budget allocations and financial data. According to your instructions, all table content must be skipped. There is no non-tabular text (such as BAB, Pasal, or Ayat) present in the image provided. Therefore, there is no text to extract. The provided image contains only a table consisting of rows and columns with numerical data and brief descriptions related to "Program Perumahan" (Housing Programs). According to your instructions, I must skip any section that consists primarily of tabular data. Therefore, no text is extracted from this document. The provided image consists entirely of a table containing financial/budgetary data organized into rows and columns. According to your instructions, I must skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and omit all table content. Since there is no non-tabular text present in the document to extract, no output can be generated. The provided document consists entirely of a table containing financial data (budgetary information). According to your instructions, I must skip any section that is a Lampiran consisting primarily of tabular data and omit all table content. Since there is no other text in the document outside of the table, no text can be extracted. I am sorry, but I cannot fulfill this request. The provided document consists entirely of a large table and does not contain any narrative text, chapters (BAB), sections (Bagian), paragraphs (Paragraf), or articles (Pasal) to extract according to your instructions. Based on your instructions to exclude all tables and only extract hierarchical text (BAB, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat), this document contains no such textual elements to extract. The provided image consists entirely of a table. Therefore, no text can be output. Belongkong, 30 Desember 2022 (ttd) ZULKIFLI ERAMA Lampiran X : Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2021 Lampiran XI: Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 No text found to extract. The provided document consists entirely of a table. Lampiran XIII : Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran XIV : Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Lampiran XV : Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 KABUPATEN TANAH DATAR DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 Batusangkar, 30 Desember 2020 Plt. BUPATI TANAH DATAR, ttd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TANAH DATAR VORRY RAHMAD, SH NIP. 19820626 200501 1 008 Lampiran XVI : Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tanggal : 30 Desember 2020 Barusbar, 30 Desember 2020 Pj. BUPATI TANAH DATAR, sd ZULDAFRI DARMA Salinan sesuai dengan aslinya Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANAH DATAR [Signature] YOBBY RAHMAD, S.H. NIP. 19820626 200501 1 038

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19