Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. belanja tidak langsung sejumlah Rp.895.477.134.382,00 b. belanja langsung sejumlah Rp.562.973.414.253,74 (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. belanja pegawai sejumlah Rp.642.811.919.037,00 b. belanja hibah sejumlah Rp.53.415.222.525,00 c. belanja bantuan sosial sejumlah Rp.6.187.050.000,00 d. belanja bagi hasil kepada pemerintahan Nagari sejumlah Rp.4.583.316.300,00 e. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Pemerintahan Nagari dan Partai Politik sejumlah Rp.178.479.626.520,00 f. belanja tidak terduga sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. belanja pegawai sejumlah Rp. 6.240.855.030,00 b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 372.624.353.511,74 c. belanja modal sejumlah Rp. 184.108.205.712,00

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. penerimaan sejumlah Rp. 122.926.417.113,31 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 122.926.417.113,31

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; 5. Lampেরan V Rekapitulasi belanja daerah untuk kelancaran dan ketepatan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan/atau c. peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diantaranya: a. perbaikan sekolah yang terkena bencana; atau b. perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung permukiman, objek wisata yang rusak akibat bencana alam. (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diantaranya: a. biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin/tidak mampu pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah; b. biaya berobat keluarga miskin/tidak mampu; c. biaya perkara atas gugatan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah; d. pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang anggarannya tidak mencukupi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah; e. kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD Provinsi yang mensyaratkan anggaran pendukung dan/atau pendampingnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada tahun anggaran berjalan. (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diantaranya: a. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahannya pertaniannya mengalami kerusakan atau gagal panen akibat bencana alam yang tidak termasuk kategori tanggap darurat; atau b. bantuan kerugian akibat kebakaran dan bencana alam yang tidak termasuk kategori tanggap darurat; (10) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak teradi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI TANAH DATAR, ttd. IRDINANSYAH TARMIZI Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. IRWANDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 6/165/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANAH DATAR, ttd. JASRINALDI, SH, S.Sos NIP. 19671130 199202 1 002