Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Setiap pejalan kaki, wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan, (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan, wajib menggunakan rambu penyeberangan atau zebra cross yang disediakan ; (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum (bus), wajib menunggu di atas atau di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan; (4) Setiap pengemudi kendaraan umum (bus), wajib berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dan atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan; (5) Setiap orang atau badan, dilarang membuat rakit, keramba dan barang asing lainnya di sepanjang jalur kendaraan sungai.

Kecuali dari izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang : a. menutup jalan; b. membuat atau memasang portal; c. membuat atau memasang tanggung jalan; d. membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas; e. memondalkan rambu-rambu lalu lintas; f. merusak rambu-rambu lalu lintas; g. membongkar trotoar; h. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan, i. membongkar, memindahkan dan merusak pagar pemisah jalan; j. menggunakan jalu (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; k. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan pada badan jalan, merusak sebagian atau seluruh badan jalan sehingga membahayakan keselamatan berlalu lintas; l. menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan pemukiman. Pasala 4 Setiap orang atau badan, dilarang , : a. mengangkut koral, pasir, bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; c. melakukan ulian, dan menyelenggarakan angkutan tanah bila tidak bila miliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi : a tempat ibadah sedang berlangsung; b. sekolah semasa proses belajar mengajar berlangsung; c. rumah sakit I x 24 jam; (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang membunyikan suara kendaraannya diluar standar bunyi suara yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Setiap orang yang menggunakan/menumpang kendaraan dan/atau kendaraan umum, dilarang membuang sampah dari kendaraan ke dalam kendaraan dan keluar kendaraan.

Setiap orang wajib parkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang atau badan dilarang: a. memasuki dan berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum; b. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak jalur hijau, merusak taman, merusak pagar dan kelengkannya lainnya; c. menyalahgunakan dan mengalihkan fungsi jalur hijau, fungsi taman dan fungsi tempat umum; d. memotong dan menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan dalam kawasan jalur hijau dan taman; e. memotong dan menebang pohon dan tanaman yang tumbuh dalam kawasan jalur hijau dan taman.

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang: a. membangun tempat mandi cuci kaki, tempat tinggal usaha di atas bantaran sungai; b. memasang/menempatkan kabel atao pipa dibawah atao tempat melintasi saluran sungai;

(1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, mencuci kendaraan atau benda lain dalam kolam kelengkapan keindahan kota; (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari dalam kolam kelengkapan keindahan kota.

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai dan laut.

(1) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan agar tersebut tidak berkeliaran di jalan umum, di tempat umum dan di lingkungan pemukiman; (2) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mengurung hewan tersebut dalam kandang.

Setiap orang atau badan dilarang memotong, menebang atau merusak hutan mangrove.

Setiap orang atau badan dilarang : a. membuat petasan dan sejenisnya; b. menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; c. membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menulis, melukis dan menempel iklan di dinding, di tembok, di halte, di tiang listrik, di tiang telepon, di pohon, di kendaraan umum dan di sarana umum lainnya;

Setiap orang dilarang membuang sampah dan membuang ludah pinang di lingkungan halaman perkantoran, di lingkungan halaman rumah ibadah, di lingkungan halaman gedung sekolah, di halaman pertokoan, di halaman rumah makan, di lingkungan sekitar halte, di sepanjang jalan umum/jalan lingkungan, di sepanjang jalur hijau, di dalam dan di sekitar taman, di dalam kendaraan umum dan di tempat umum lainnya.

Setiap orang atau badan dilarang : a. merusak jaringan pipa air minum; b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas; c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air.

(1) Setiap orang atau badan, dalam melakukan kegiatan usahanya yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Bupati menunjuk dan MENETAPKAN tempat yang akan digunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima; (2) Penunjukan dan penetapan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati; (3) Setiap orang atau badan dilarang berusaha dagang di luar tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan barang dengan maksud untuk melakukan usaha dagang di pinggir jalan, di jalur hijau, di taman dan di tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), wajib bertanggung jawab terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar tempat berdagang.

(1) Setiap orang atau badan dilarang: a. mendirikan bangunan atau benda yang menjulang, menanam tumbuh-tumbuhan dan mengсяia imbauan tumbuh-tumbuhan di dalam dan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai ketentuan; b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, pada ruang milik sungai, pada ruang sekitar taman dan pada ruang sekitar jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas. (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya; (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan: a. memelihara dan/atau merawat pagar eksterior yang berbatasan dengan jalan; b. memotong bagian dari pohon dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungannya sekitar.

(1) Setiap orang atau badan dilarang minta bantuan atau sumbangan dalam bentuk apapun untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun yang dilakukan bersama-sama di jalan, di pasar, di kendaraan umum, di rumah sakit, dan di sekolah. (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dao/atau melakukan perbuatan asusila di jalan, di jalur hijau, di taman dan di tempat umum lainnya; (2) Setiap orang dilarang: a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan memaksa orang lain untuk menjadi penja seks komersial; b. menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa seks komersial.

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila/prostitusi.

(1) Setiap orang atau badan, dilarang: a. melakukan praktek pengobatan tradisional; b. melakukan praktek pengobatan kebatinan; c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal atau obat-obat palsu. (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. (2) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun dan minuman beralkohol campuran atau racikan. (3) Setiap orang atau badan dapat melakukan penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan untuk kepada jenis minuman beralkohol golongan A (Kadar alkohol 1% - 5%). (5) Minuman beralkohol untuk jangka panjang hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar, pub, discotik, café dan karaoke yang telah mendapat izin penjualan dari Bupati.

(1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum, dilarang merokok selama berada dalam kendaraan; (2) Setiap orang dilarang merokok di dalam ruangan dan di tempat umum lainnya.

Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan bila belum/tidak mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilarang menyelenggarakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Tempat usaha hiburan yang dimaksud antara lain : a. Cafe; b. Pub; c. Discotik; d. Karaoke; e. Pasar malam; f. Panti pijat dan/atau sejenisnya.

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Jenis kegiatan keramaian yang wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, adalah : a. Pasar malam; b. Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR); c. Tabligh Akbar; d. Pemutaran film (layar tancap); e. Pameran; f. Show artis, g. Perlombaan/pertandingan; dan h. Keramaian lainnya.

Setiap orang/badan dilarang melakukan pemagalan atau menutup : a. Kantor Pemerintah; b. Kantor Badan Usaha Milik Negara; c. Kantor Badan Usaha Milik Daerah; d. Jalur/ruas jalan umum, e. Rumah ibadah, f. Sekolah, g. Rumah sakit; h. Puskes/kesmas, i. Dermaga, j. Bandar Udara/Lapangan Terbang; dan k. Tempat umum lainnya.

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho maupun atribut lainnya pada trotoar pemisah jalan, tepi jalan, jalur hijau, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon dan tempat umum lainnya. (2) Penempatan atau pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencabut dan memberondong sendiri setelah habis masa berlakunya.

(1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengarahan massa. (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat benda atau barang apapun yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengarahan massa, di jalan umum, di jalur hijau, di taman dan di tempat umum lainnya;

(1) Setiap orang atau badan pemilik rumah, bangunan atau gedung, wajib mengibarkan Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah; (2) Teknis pelaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat instruksi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Tembilawan, wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dilarang mabuk di tempat umum sebagai akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

(1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang; (2) Setiap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan hukum; (3) Petugas penerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib tindak lanjut dan proses laporan dimaksud.

(1) Dalam rangka urusan pemerintahan wilayah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Bupti; (2) Teknis operasional pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibun umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(1) Penegakkan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; (2) Untuk penegakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan : a. melakukan tindakan penerapan non yustisial terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini; b. menindak penyelidikan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap setiap orang atau badan yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini; d. melakukan tindakan administratif terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik; (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat; (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penuntut umum.

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidah; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan pemeriksaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/sesorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti yang ada peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan; (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan benda; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA.

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g; Pasal 4 huruf a; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 16; Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c; Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 (1) dan ayat (2), Pasal 31 (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 3 ..., dikenaakan ancaman pidana kurungan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf i dan huruf j dan huruf i, Pasal 4 huruf b, Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; Pasal 9 huruf b; Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 26, akan dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dan hurufka; Pasal 4 hurufc; Pasal 4 hurufc; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 3..., dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 60 (enam puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12; Pasal 14; Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c; Pasal 25 ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

(1) Setiap orang atau badan yang melangkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 5; Pasal 7; Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 huruf c; Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29; Pasal 31 ayat (1); Pasal 33, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administratif; (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap petugas yang tidak melakukan tindakan lanjut dan/atau tidak melakukan proses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) serta terhadap tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) maupun pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (3) sehingga kepadanya dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

Semua kebijakan daerah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati, (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 16 September 2016 BUPATI TELUK BINTUNI, (signature) FERES KASIHIW Diundangkan di Bintuni pada tanggal 27 September 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI, (signature) GUSTAF MANUPUTTY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 100 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT : (3/2016)