Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan umum Daerah Bintuni Maju Mandiri

PERDA Nomor 6 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Direksi

Pasal 12

(1) Penjaringan calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf af dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati. (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usul Badan Pengawas setelah memperhatikan hasil penjaringan Tim Seleksi. (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara INDONESIA; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; d. Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang; f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; g. Sehat jasmani dan rohani; h. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; i. Diutamakan mempunyai pendidikan formal paling rendah Sarjana (S1); j. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; k. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan Umum Daerah; l. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya; dan m. Memiliki kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.

Pasal 13

Pengangkatan anggota Dewan Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 14

(1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama. (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun. (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah setiap tahun.

BAB 1

Bupati. Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 12

(1) Penjaringan calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf af dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati. (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usul Badan Pengawas setelah memperhatikan hasil penjaringan Tim Seleksi. (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara INDONESIA; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; d. Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang; f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; g. Sehat jasmani dan rohani; h. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; i. Diutamakan mempunyai pendidikan formal paling rendah Sarjana (S1); j. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; k. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan Umum Daerah; l. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya; dan m. Memiliki kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.

Pasal 13

Pengangkatan anggota Dewan Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 14

(1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama. (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun. (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah setiap tahun.

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah; b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah persetujuan Badan Pengawas; d. Membina, mengatur dan mengarahkan Pegawai/ Karyawan; e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah; f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; g. Mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepentingan dan usaha Perusahaan Umum Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan Umum Daerah. (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengajukan gugatan terhadap Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum daerah. (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya; b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran dan kepatuhan tujuan Perusahaan Umum Daerah; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 17

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g apabila : a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah. (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perusahaan Komun Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, Perusahaan Umum Daerah diwakili oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai/ Karyawan; b. Mengangkat dan memberhentikan dan menindahkan tugas Pegawai/ Karyawan dari jabatannya di bawah Direksi; c. Menandatangani Neraca Perhitungan Laba/ Rugi; d. Menandatangani ikan tindakan hukum dengan pihak lain; dan e. Melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

Pasal 19

(1) Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Badan pengawas dalam hal : a. Mengadakan perjanjian kerja sama dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Umum Daerah; b. Memindahtangankan atau menghipotekatkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan Umum Daerah; c. Menyertakan modal dalam perusahaan lain; dan d. Mengikat Perusahaan Umum Daerah sebagai penjamin (avalist). (2) Direksi wajib memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas atas persetujuan Bupati apabila mengalihkan kekayaan Perusahaan Umum Daerah atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Umum Daerah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak.

Pasal 20

(1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta ta- ta menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Bupati menunjuk salah satu di antara Direktur untuk menjalankan tugas Diretktur Utama. (4) Apabila Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain. (5) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi lowong seluruhnya atau belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Paragraph 3 Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 21

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari : a. Gaji; dan b. Tunjangan. (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah : a. Menerima gaji sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah yang besarnya ditetapkan maksimum dua setengah kali gaji pegawai tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah; dan b. Jenis besarnya tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan dari Badan pengawas.

Pasal 22

(1) Direksi memperoleh hak ci sebagai berikut : a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. Cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan; c. Cuti bersalin/ cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan d. Cuti karena alasan penting; dan e. Cuti sakit. (2) Pelaksanaan hak ci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan hak ci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. (4) Direksi selama menjalankan ci dapat mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah. Paragraph 3 Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 23

Direksi diberhentikan karena : a. Atas permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali; d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 25

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan : a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e dan huruf g; dan b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f.

Pasal 26

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat. (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Direksi yang dibertingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah. (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d selain diberikan pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah. (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Masa Jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum Masa Jabatan berakhir. (2) Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk Masa Jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah; b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah persetujuan Badan Pengawas; d. Membina, mengatur dan mengarahkan Pegawai/ Karyawan; e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah; f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; g. Mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepentingan dan usaha Perusahaan Umum Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan Umum Daerah. (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengajukan gugatan terhadap Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum daerah. (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya; b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran dan kepatuhan tujuan Perusahaan Umum Daerah; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 17

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g apabila : a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah. (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perusahaan Komun Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, Perusahaan Umum Daerah diwakili oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai/ Karyawan; b. Mengangkat dan memberhentikan dan menindahkan tugas Pegawai/ Karyawan dari jabatannya di bawah Direksi; c. Menandatangani Neraca Perhitungan Laba/ Rugi; d. Menandatangani ikan tindakan hukum dengan pihak lain; dan e. Melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

Pasal 19

(1) Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Badan pengawas dalam hal : a. Mengadakan perjanjian kerja sama dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Umum Daerah; b. Memindahtangankan atau menghipotekatkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan Umum Daerah; c. Menyertakan modal dalam perusahaan lain; dan d. Mengikat Perusahaan Umum Daerah sebagai penjamin (avalist). (2) Direksi wajib memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas atas persetujuan Bupati apabila mengalihkan kekayaan Perusahaan Umum Daerah atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Umum Daerah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak.

Pasal 20

(1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta ta- ta menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Bupati menunjuk salah satu di antara Direktur untuk menjalankan tugas Diretktur Utama. (4) Apabila Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain. (5) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi lowong seluruhnya atau belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Paragraph 3 Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 21

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari : a. Gaji; dan b. Tunjangan. (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah : a. Menerima gaji sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah yang besarnya ditetapkan maksimum dua setengah kali gaji pegawai tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah; dan b. Jenis besarnya tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan dari Badan pengawas.

Pasal 22

(1) Direksi memperoleh hak ci sebagai berikut : a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. Cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan; c. Cuti bersalin/ cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan d. Cuti karena alasan penting; dan e. Cuti sakit. (2) Pelaksanaan hak ci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan hak ci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. (4) Direksi selama menjalankan ci dapat mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah. Paragraph 3 Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 23

Direksi diberhentikan karena : a. Atas permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali; d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 25

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan : a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e dan huruf g; dan b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f.

Pasal 26

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat. (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Direksi yang dibertingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah. (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d selain diberikan pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah. (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Masa Jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum Masa Jabatan berakhir. (2) Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk Masa Jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB 1

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 29

(1) Pemilihan calon badan Pengawas diangkat melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati. (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Pemerintah dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah. (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara INDONESIA; b. menyediakan waktu yang cukup; c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam Perusahaan Umum Daerah, kecuali bagi anggota Badan Pengawas yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah. (5) Pemilihan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

(1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota Badan Pengawas; b. Sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas; dan c. Anggota Badan Pengawas. (2) Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas. (3) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali Masa Jabatan. (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun. (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila : a. Mampu mengawasi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan program kerja; b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Umum Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. MENETAPKAN kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Umum Daerah; b. Memberikan nasehat kepada Direksi; c. Melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah; d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi; f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi; dan g. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; b. Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); c. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Umum Daerah; d. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan e. Menerima atau merombak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan. Paragraph 3 Penghasilan

Pasal 34

Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium.

Pasal 35

(1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40 % (Empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama. (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama. (3) Anggota Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 36

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan pada kemampuan anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 37

Badan Pengawas diberhentikan karena : a. Atas permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan : a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dan huruf f; dan b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dan huruf e. (3) Anggota Badan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan : a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian atas kepentingan Perusahaan Umum Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah; dan b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. MENETAPKAN kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Umum Daerah; b. Memberikan nasehat kepada Direksi; c. Melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah; d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi; f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi; dan g. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; b. Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); c. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Umum Daerah; d. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan e. Menerima atau merombak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan. Paragraph 3 Penghasilan

Pasal 34

Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium.

Pasal 35

(1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40 % (Empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama. (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama. (3) Anggota Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 36

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan pada kemampuan anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 37

Badan Pengawas diberhentikan karena : a. Atas permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan : a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dan huruf f; dan b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dan huruf e. (3) Anggota Badan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan : a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian atas kepentingan Perusahaan Umum Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah; dan b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB X

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN KEGIATAN DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 40

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

Pasal 41

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik. (2) Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas. (3) Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 42

(1) Laporan kegiatan usaha perusahaan wajib disampaikan Direksi kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir. (2) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan. (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh Bupati dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 43

Laporan berkala Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Perusahaan Umum Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 44

(1) Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah kepada Dewan Pengawas untuk disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Perusahaan Umum Daerah. (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang diajukan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan perusahaan dianggap telah disahkan.