Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kerja Sama desa

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antara-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak. 2. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakannya dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain ialah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 5. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 6. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur. 7. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang ada dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban. 8. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. 9. Badan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga atau sebutan lainnya adalah badan yang berkedudukan di Desa dan dibentuk melalui Musyawarah Desa yang beranggotakan delegasi Desa dan Pihak Ketiga guna melaksanakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. 10. Delegasi Desa adalah organ yang dibentuk Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa untuk mewakili Desa dalam Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga. 11. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 13. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una. 14. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengenai kewenangan Daerah otonom. 15. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una. 16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang dipimpin oleh Camat. 17. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisi lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis 22. Hari adalah hari kerja.